Home » Headline » Langkah Tegas Pj Gubernur Tindak Pelanggar Bangunan Didukung DPRD DKI Jakarta

Langkah Tegas Pj Gubernur Tindak Pelanggar Bangunan Didukung DPRD DKI Jakarta

dito 18 Mei 2023 93

NasionalPos.com, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah tegas Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang telah mengintruksikan jajaran terkait untuk menindak tegas pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) sejumlah ruko di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengatakan, puluhan bangunan di kawasan Pluit bila terbukti berdiri di atas saluran air atau memakan bahu jalan harus segera dibongkar.

Baca Juga :  Poster Propaganda Baru dengan Gambar Rudal Balistik Di Rilis Korut

“Tidak boleh ada toleransi karena berdampak negatif secara menyeluruh. Saluran air dan bahu jalan yang beralih fungsi tidak berfungsi optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak orang yakni genangan dan kemacetan,” ujar Hardiyanto Kenneth, Kamis (18/5).

Ia mengungkapkan, legislatif mendukung langkah Pj Gubernur DKI Jakarta yang telah menginstruksikan jajarannya menginvestigasi puluhan bangunan ruko di kawasan Pluit yang menguasai saluran dan bahu jalan.

“Pemprov DKI tidak boleh tinggal diam dan segera ambil tindakan tegas,” katanya.

Baca Juga :  Faisal Saleh: Pemilu Bersih Akan Menghasilkan Penyelenggara Negara Yang Bersih Pula

Ia menjelaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi dasar hukum Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetaan dan penyisiran di wilayah lain untuk menindak tegas pelanggaran bangunan.

“Kami juga mengajak pengusaha untuk mematuhi aturan izin mendirikan bangunan yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan umum,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

dito

27 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari pantauan di lapangan di informasikan, massa aksi, sudah berdatangan ke depan gedung DPR RI sejak Pukul 08.30 WIB, massa yang datang nampak dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta dari kelompok masyarakat lainnya baik dari dalam Kota Jakarta maupun dari sekitar Bodetabek dan dari luar Bodetabek,   Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Meneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara

dito

25 Agu 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan.     Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

x
x