Home » Nasional » Mahasiswa KKN UIN Surabaya Pasang Banner dan Plakat di Gunung Lemongan dengan Pendampingan Kapolsek Klakah

Mahasiswa KKN UIN Surabaya Pasang Banner dan Plakat di Gunung Lemongan dengan Pendampingan Kapolsek Klakah

Eni 12 Jul 2024 188

 

Nasionalpos.com l Lumajang – 12/07/2024, Kapolsek Klakah, AKP Khoirin Hariyanto, mendampingi para Mahasiswa KKN UIN Surabaya dalam memasang banner dan plakat di Gunung Lemongan, Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, pada Kamis (11/7/2024).

Pemasangan banner dan plakat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan petunjuk arah bagi para pendaki Gunung Lemongan, serta menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor yang aman.

Baca Juga :  Andhika Anggota PPM Kota Malang Pejalan Kaki Sejauh 1400 Km Malang- Jakarta di sambut PP PPM

“Pemasangan banner dan plakat ini diharapkan dapat membantu para pendaki agar tidak kesasar saat mendaki Gunung Lemongan,” ujar AKP Khoirin Hariyanto.

Selain itu, disediakan juga tempat parkir bagi para pendaki yang ingin menitipkan kendaraan bermotornya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan kendaraan dan mencegah terjadinya pencurian.

“Kami berharap dengan adanya tempat parkir ini, para pendaki dapat merasa lebih aman dan nyaman saat mendaki Gunung Lemongan,” tambah AKP Khoirin Hariyanto.

Baca Juga :  Berikan Rasa Aman, Polsek Sukodono Gelar Patroli Dialogis Di Malam Hari

Kegiatan pemasangan banner dan plakat ini disambut baik oleh masyarakat Desa Papringan dan para pendaki. Mereka berharap dengan adanya informasi dan petunjuk yang jelas, pendakian Gunung Lemongan akan menjadi lebih aman dan nyaman.

Humas Polres Lumajang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x