Mantan Penyidik KPK Akan Lengkapi Data MAKI Soal kasus Wakil ketua KPK

- Editor

Rabu, 12 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Stepanus Robin Pattuju akan membantu melengkapi data Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait laporan kasus Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dengan Mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

“Kami mendukung upaya laporan yang diajukan Mas Boyamin Saiman, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia,” kata Pengacara Robin, Tito Hananta kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Robin menyatakan akan berkoordinasi dengan MAKI untuk melengkapi data-data terkait laporan itu. “Kami akan melengkapi data-data MAKI yang melaporkan masalah Bu lili ke Kejaksaan Agung karena kami sudah laporkan kepada KPK tapi diabaikan,” tegasnya.

Diketahui, Lili telah dilaporkan oleh MAKI atas dugaan melanggar Pasal 36 jo Pasal 65 Undang-undang KPK yang melarang pimpinan KPK berhubungan langsung/tidak langsung dengan pihak berperkara.

Laporan itu didasari pengakuan Robin yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap. Robin mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Ia membongkar keterlibatan Lili Pintauli dan pengacara bernama Arief Aceh alias Fahri Aceh.

Baca Juga :   Diperlukan Kajian Mendalam Terhadap Perppu Cipta Kerja

Lili sendiri hanya dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK atas perbuatan berhubungan dengan pihak berperkara. Ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menganggap bahwa permasalahan yang menyeret koleganya telah selesai. Menurutnya, putusan Dewas KPK bisa menjadi pelajaran bagi Lili untuk memperbaiki diri. (*)

 

Loading

Berita Terkait

RUU Polri Perlu Pertegas Status Pegawai Polri dalam Entitas Sipil.
Personel Gelapkan Uang Untuk Judi Online Terancam Dipecat
Pilih Capim KPK Bekerja Dengan Tulus
Grasi Tujuh Terpidana Kasus Vina Ditolak Presiden
Tudingan Pernah Mengobrol dengan SYL Via WhatsApp Dibantah Alexander
Ombudsman: Bantuan Korban Judi Online Sebaiknya Rehabilitasi Sosial
Terkait Pemberantasan Judi Online, Pengamat Pertanyakan Komitmen Stakeholder
Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 23:07 WIB

RUU Polri Perlu Pertegas Status Pegawai Polri dalam Entitas Sipil.

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:15 WIB

Personel Gelapkan Uang Untuk Judi Online Terancam Dipecat

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:07 WIB

Pilih Capim KPK Bekerja Dengan Tulus

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:28 WIB

Grasi Tujuh Terpidana Kasus Vina Ditolak Presiden

Rabu, 19 Juni 2024 - 23:35 WIB

Tudingan Pernah Mengobrol dengan SYL Via WhatsApp Dibantah Alexander

Rabu, 19 Juni 2024 - 23:26 WIB

Ombudsman: Bantuan Korban Judi Online Sebaiknya Rehabilitasi Sosial

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:14 WIB

Terkait Pemberantasan Judi Online, Pengamat Pertanyakan Komitmen Stakeholder

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:03 WIB

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Berita Terbaru

daerah

Akurasi Data Pemilih Pilkada DKI Jakarta

Senin, 24 Jun 2024 - 19:20 WIB