Home » Nasional » Menteri Basuki Yakin Banyuwangi Tambah Maju: Tol Probowangi Terus Dilanjut, JLS Juga Dibangun

Menteri Basuki Yakin Banyuwangi Tambah Maju: Tol Probowangi Terus Dilanjut, JLS Juga Dibangun

Eni 15 Jul 2024 205

 

Nasionalpos.com l BANYUWANGI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis daerah seperti Banyuwangi akan semakin maju dengan hadirnya dua infrastruktur penting, yaitu jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) dan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Banyuwangi-Jember serta kawasan pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi.

Hal tersebut disampaikan Basuki saat mengunjungi Banyuwangi, pada Sabtu (13/07/2024), didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

“Untuk Tol Probowangi, Targetnya InsyaAllah 2025 mestinya sampai Banyuwangi,” kata Basuki.

Pembangunan Tol Probowangi terdiri atas dua tahap. Tahap pertama sepanjang 49,68 kilometer (km) memiliki seksi 1-3, yaitu seksi Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton, dan Paiton Besuki. Pembangunan seksi Paiton-Besuki saat ini masih berlangsung dan ditarget rampung akhir 2024.

Sementara tahap dua memiliki panjang 126,72 km yang terdiri atas seksi lanjutan 4-7. Yakni seksi Besuki-Situbondo, seksi Situbondo-Asembagus, Asembagus-Bajulmati, dan terakhir Bajulmati-Ketapang yang berada di kawasan Banyuwangi. Jalur tol tersebut juga memiliki view indah Selat Bali.

Baca Juga :  Ketua DKPP: Kesampingkan Penundaan Pemilu

Dengan akan dirampungkan pembangunan tol Probowangi, Basuki meyakini bahwa Banyuwangi akan mendapat dampak positif.

“Banyuwangi ke depan pasti lompatannya jauh lebih baik. Apalagi kalau tol Probowangi selesai,” tambahnya.

Lebih lanjut Basuki memaparkan, apabila pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan Jembrana hingga Badung di Pulau Bali juga rampung, yang akan sangat memperkuat relasi akses Banyuwangi dan Pulau Bali. Jika demikian, bukan tidak mungkin para wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang hendak pergi ke Bali akan memilih jalur darat ketimbang udara.

“Dan pastinya Banyuwangi akan dapat dampak positifnya,” tutur Basuki.

Selain Tol Probowangi, kemajuan Banyuwangi juga akan ditunjang dengan pembangunan lanjutan jalur lintas selatan (JLS) atau yang juga disebut sebagai jalur pantai selatan (Pansela).

Jalur Pansela yang menyambungkan Jember dan Banyuwangi rencananya juga akan segera dibangun melalui dukungan Islamic Development Bank yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Poros Pagi, Polsek Ranuyoso Lakukan Pengaturan Lalu Lintas

Jalur Pansela Jember-Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, sisa jalur yang belum terbangun sepanjang 14,1 km.
Pemkab Banyuwangi juga telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan tersebut, terutama untuk penyiapan lahan.

Rencananya, ada beberapa paket pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, dukungan infrastruktur tersebut bakal menjadikan akses ke Banyuwangi semakin lengkap, mulai dari jalur kereta api, bandara, hingga jalan yang diperkuat dengan tol dan JLS.

“Kemudahan mobilitas barang dan orang dari dan ke Banyuwangi akan menggerakkan perekonomian lokal. Bismillah, semoga semua dilancarkan dan membawa berkah,” ujar Bupati Ipuk.

Humas Polres Lumajang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x