Home » Nasional » Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Menteri LHK Siti Nurbaya Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya

Dame.T 25 Jun 2022 259

NasionalPos.com,Jakarta– Dr. Siti Nurbaya, M.Sc mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB). Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu (25/06/2022) di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur. Sosok yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini menjadi profesor ke-30 di Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-167 di Universitas Brawijaya.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Skenario ini dibangun berdasarkan hasil kinerja bersama dalam melakukan koreksi kebijakan (corrective actions) sektor kehutanan selama lebih dari tujuh tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh hasil pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam Rencana Operasional yang rinci, dan menjadi pijakan implementasi langkah penurunan emisi GRK, yang selanjutnya dituangkan menjadi pedoman kerja atau manual yang sistematis dalam penanganan setiap kegiatan forest and land use seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, konservasi habitat, keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, dan mangrove,” kata Prof. Dr. Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan target pembangunan yang sangat fokus. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Baca Juga :  AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi GMPG di Pulau Dua Senayan

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan sektor kehutanan, seluruh program kegiatan memiliki indikator dan satuan volume ukur yang sama, yaitu CO2e. Target-target kinerja sebelumnya menggunakan berbagai satuan, seperti hektar, meter kubik, ton dan bahkan rupiah,” tuturnya.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menggunakan modalitas kerja dengan tiga pijakan dasar utama, yaitu: Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.

“Melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia,” katanya.

Meski begitu, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menghadapi tantangan berupa spektrum para pihak yang lebar dan luasnya cakupan wilayah geografis. Untuk mendukung keberhasilan implementasinya, memerlukan koordinasi intensif, yang didukung teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing) dan citra satelit resolusi tinggi.

“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah program yang akan dan sudah mulai dijalankan. Di sini, Indonesia dapat memberikan contoh kejujuran bahwa komitmen bukan hanya sekedar janji pledge, akan tetapi betul-betul dilaksanakan, bekerja dalam delivered commitment,” ujarnya.

Di penghujung orasinya, Prof. Dr. Siti Nurbaya secara khusus menghaturkan terimakasih kepada Almarhumah Ibunda Sri Banon dan almarhum Ayahanda Mohammad Bakar, suami dan anak-anak serta keluarga besar kakak dan adik-adik, serta keponakan dan cucu tercinta.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Nuhfil Hanani AR, menyampaikan Prof Dr. Siti Nurbaya merupakan yang pertama kali dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan sekaligus Guru Besar di Fakultas Pertanian dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam. Dirinya menyatakan untuk menjadi Profesor Kehormatan itu sangat luar biasa kriterianya.

Baca Juga :  Riyono : Perlu Tindak Tegas dan Pengawasan Ketat, Tambang Nikel di Kawasan Konservasi

“Apalagi sekarang Universitas Brawijaya diproyeksikan oleh Kemendikbud Ristek bukan lagi universitas kelas Indonesia, tetapi dipromosikan sebagai universitas kelas dunia. Jadi termasuk tugas profesor di Universitas Brawijaya ini untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Brawijaya, Prof. Nuhfil Hanani juga menyatakan pihaknya terus berupaya untuk menambah jumlah profesor di angka 20% dari seluruh dosen.

“Saya berharap banyak kepada masing-masing fakultas untuk meningkatkan Guru Besarnya,” ujarnya.

Pengukuhan Menteri Siti sebagai profesor kehormatan dihadiri oleh berbagai tokoh, antara lain kolega kerja dalam Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kemudian, mitra sahabat politisi yaitu Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dan Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita.

Para senior dalam karier birokrasi dan dan politik Prof. Dr. Siti Nurbaya pun turut hadir diantaranya Feisal Tamin, Ginandjar Kartasasmita, Fadhel Muhammad/Wakil Ketua MPR RI, dan Abdullah Puteh. Begitu juga kolega internasional yaitu Country Director World Bank, USAID dan EU. Tidak ketinggalan hadir Wakil Menteri LHK dan seluruh jajaran Eselon I KLHK, Penasihat Senior Menteri, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan jajaran pejabat Kementerian/Lembaga.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x