Home » Headline » Meski Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran, PDI-P Tetap Jadi Partainya Kaum Marhenis

Meski Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran, PDI-P Tetap Jadi Partainya Kaum Marhenis

dito 04 Agu 2025 332

NasionalPos.com, Jakarta- Kongres PDIP saat ini dibayang bayangi issue adanya kekuatan politik tertentu yg akan mengintervensi bahkan mengambil alih kepemimpinan partai.

Kekuatan politik itu nampaknya sangat kuat sehingga memaksa Kongres tertunda setahun, demikian di sampaikan Yulianto Widiraharjo pengamat politik, kepada wartawan, Minggu, 3 Agustus 2025 di Jakarta.

“Apalagi ditambah munculnya kasus daur ulang harun masiku yang menyeret sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kekuatan itu begitu serius menggunakan perangkat hukum hingga Hasto divonis 3,5 tahun. ” Ungkap Yulianto

Untungnya , lanjut Yulianto, Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto sehingga rekayasa kriminalisasi hukum menjadi tak berarti, meskipun Dampak dari rangkaian peristiwa itu membuat PDIP harus melakukan strategi membungkus kongres dengan cover “bimbingan teknis”. Dan strategi itu berhasil mengecoh kekuatan politik yg ingin mengintervensi kongres.

Baca Juga :  Apresiasi Sinergi Swasta, Pj. Gubernur Heru Berharap Semakin Banyak Hunian Layak Hadir di Jakarta

“Dan itu terbukti dengan tidak adanya perubahan signifikan di struktur DPP PDIP.” Tukas Yulianto yang juga alumni GMNI.

Lebih lanjut Yulianto mengatakan bahwa Adagium politik “no free for lunch” bisa terbaca dalam pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto, akan tetapi statement ketua umum PDIP yang memerintahkan kader kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo adalah memang selaras dengan pemikiran bahwa di konstitusi negara Republik Indonesia tidak mengenal adanya oposisi. Dan mendukung tidak berarti masuk dalam kabinet.

” Dari keputusan tersebut, tidak mempengaruhi eksistensi PDIP yang saat ini masih menjadi satu satunya partai penyaluran aspirasi dan agregasi politik bagi kaum marhaen yang eksis di Parlemen maupun yang jelas bekerja di akar rumput.” Tukas Yulianto.

Baca Juga :  Adili Jokowi dan Kroninya Gunakan Dana 3 Juta USD Untuk Lemahkan KPK!!!

Hal tersebut di karenakan , sambung Yulianto, belum ada partai alternatif yg berideologi marhaenisme “murni” yang eksis di supra struktur politik Indonesia. Maka pilihan kepada PDIP adalah langkah rasional bagi kaum marhaen. Imbal baliknya bagi PDIP, adanya konstituen yang tidak mudah goyah atau swing voters,

“Sehingga secara hitungan matematis politis angka 15% adalah batas minimum perolehan suara PDIP, bahkan kalau ditambah dengan swing voters mudah bagi PDIP mendapatkan 20% pada pemilu 2029 mendatang ” pungkas Yulianto.

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x