Home » Headline » Meski Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran, PDI-P Tetap Jadi Partainya Kaum Marhenis

Meski Dukung Pemerintah Prabowo-Gibran, PDI-P Tetap Jadi Partainya Kaum Marhenis

dito 04 Agu 2025 364

NasionalPos.com, Jakarta- Kongres PDIP saat ini dibayang bayangi issue adanya kekuatan politik tertentu yg akan mengintervensi bahkan mengambil alih kepemimpinan partai.

Kekuatan politik itu nampaknya sangat kuat sehingga memaksa Kongres tertunda setahun, demikian di sampaikan Yulianto Widiraharjo pengamat politik, kepada wartawan, Minggu, 3 Agustus 2025 di Jakarta.

“Apalagi ditambah munculnya kasus daur ulang harun masiku yang menyeret sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kekuatan itu begitu serius menggunakan perangkat hukum hingga Hasto divonis 3,5 tahun. ” Ungkap Yulianto

Untungnya , lanjut Yulianto, Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto sehingga rekayasa kriminalisasi hukum menjadi tak berarti, meskipun Dampak dari rangkaian peristiwa itu membuat PDIP harus melakukan strategi membungkus kongres dengan cover “bimbingan teknis”. Dan strategi itu berhasil mengecoh kekuatan politik yg ingin mengintervensi kongres.

Baca Juga :  BPBD Provinsi DKI Jakarta Minta Warga Waspadai Cuaca Ekstrem

“Dan itu terbukti dengan tidak adanya perubahan signifikan di struktur DPP PDIP.” Tukas Yulianto yang juga alumni GMNI.

Lebih lanjut Yulianto mengatakan bahwa Adagium politik “no free for lunch” bisa terbaca dalam pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto, akan tetapi statement ketua umum PDIP yang memerintahkan kader kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo adalah memang selaras dengan pemikiran bahwa di konstitusi negara Republik Indonesia tidak mengenal adanya oposisi. Dan mendukung tidak berarti masuk dalam kabinet.

” Dari keputusan tersebut, tidak mempengaruhi eksistensi PDIP yang saat ini masih menjadi satu satunya partai penyaluran aspirasi dan agregasi politik bagi kaum marhaen yang eksis di Parlemen maupun yang jelas bekerja di akar rumput.” Tukas Yulianto.

Baca Juga :  Diduga Beromset Puluhan Miliar Perbulan,Pasalnya Dana Koordinasi keberbagai pihak sekitar Rp.1,6 Miliar.Sadis Mens MAFIA PENGOPLOS GAS MELON BOGOR TAK TESENTUH HUKUM

Hal tersebut di karenakan , sambung Yulianto, belum ada partai alternatif yg berideologi marhaenisme “murni” yang eksis di supra struktur politik Indonesia. Maka pilihan kepada PDIP adalah langkah rasional bagi kaum marhaen. Imbal baliknya bagi PDIP, adanya konstituen yang tidak mudah goyah atau swing voters,

“Sehingga secara hitungan matematis politis angka 15% adalah batas minimum perolehan suara PDIP, bahkan kalau ditambah dengan swing voters mudah bagi PDIP mendapatkan 20% pada pemilu 2029 mendatang ” pungkas Yulianto.

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

x
x