Home » Nasional » NU Circle Desak Presiden Keluarkan Perppu Darurat Pendidikan Nasional

NU Circle Desak Presiden Keluarkan Perppu Darurat Pendidikan Nasional

ardi 08 Des 2023 168

NasionalPos.com,Jakarta – Hasil penilaian program pelajar internasional atau Programme for Internasional Student Assessment (PISA) untuk Indonesia semakin menunjukkan kondisi gawat darurat pendidikan nasional. Kompetensi literasi membaca, numerasi dan sains siswa Indonesia semakin memburuk.

Situasi ini sangat berpengaruh terhadap indeks modal manusia Indonesia (Human Capital Index) yang mengukur produktivitas manusia hingga 18 tahun ke depan.

Wakil Ketua Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle) Achmad Rizali meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Presiden diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

“Melihat hasil PISA, sudah saatnya Presiden Jokowi lebih peduli pada pendidikan nasional. Harus ada kebijakan cepat dan revolusioner semacam Perppu dan Inpres untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, mulai dari tingkat yang paling mendasar. Perppu ini sudah keharusan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tegas Achmad Rizali di Jakarta, usai mengevaluasi hasil PISA yang dikeluarkan tahun ini, Jumat (8/12/2023).

Untuk diketahui, hasil Programme for Internasional Student Assessment atau PISA Indonesia tahun 2022 baru saja dikeluarkan Desember 2023. Skor PISA untuk literasi membaca siswa Indonesia turun dari 371 (tahun 2018) menjadi 359 (tahun 2022). Begitu juga skor kompetensi matematika siswa Indonesia turun dari 379 (tahun 2018) menjadi 366 (tahun 2022). Kompetensi sains juga turun dari 389 (2018) menjadi 383 (2022).

Baca Juga :  HUT RSUD Subang ke76, Sejumlah Dokter dan Tenaga Medis Raih Penghargaan

Selama 20 tahun Indonesia mengikuti tes asesmen yang dilakukan negara maju (OECD), skor Indonesia tidak bergerak dari level terendah yaitu level 1 dan 2. Sekitar 82 persen siswa Indonesia berada di level 1, yang artinya buta secara fungsional baik dalam literasi membaca maupun matematika.

“Pendidikan nasional sedang tidak baik-baik saja. Sektor pembangunan manusia Indonesia agar bisa menjadi manusia unggul semakin terancam. Negara tidak boleh berdiam diri dan membiarkan kompetensi manusia Indonesia semakin terpuruk. Harus ada upaya sistematis terstruktur dan masif untuk memperbaiki semua ini,” tegas Achmad Rizali.

Ditegaskan Achmad, situasi ini semakin runyam ketika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menargetkan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia mencapai 73% pada tahun 2045. Saat ini, HCI Indonesia 54% (2020). Dengan tingkat skor PISA dan berbagai asesmen nasional yang terus memburuk, yang dihitung melalui Harmonize Test Sore (HTS), sangat mustahil Indonesia mampu mencapai HCI hingga 73%.

Baca Juga :  Festival 7 Sungai Subang, Wujud Syukur dan Daya Tarik Desa Wisata

“Sangat mustahil Indonesia bisa mencapai HCI 73 persen ketika semua kinerja pendidikan tidak menunjukkan perbaikan. Artinya produktivitas manusia Indonesia semakin merosot dan terus memburuk. Ini sangat mengkhawatirkan karena rendahnya mutu manusia Indonesia berimplikasi pada gangguan stabilitas keamanan nasional, meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kerusuhan sosial dan tentu saja memperburuk ekonomi nasional,” tegasnya.

Saat ini memang ada inisiatif masyarakat yang melakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Membaca. Inisiatif ini hanya bisa dilakukan secara sporadis di tengah jumlah siswa yang sangat besar dan luas wilayah Indonesia yang sangat luas. Padahal untuk mengatasi buruknya kompetensi puluhan juta siswa Indonesia, dibutuhkan kerja kolosal seluruh pihak secara nasional dengan komando khusus, anggaran yang sangat besar dan payung hukum yang kuat.

Harus dibuat kebijakan pendidikan nasional yang revolusioner termasuk mengganti seluruh menteri di bidang pembangunan manusia, baik Menteri Pendidikan maupun Menteri Koordinator PMK. Tanpa kebijakan revolusioner, banyak hal yang dipertaruhkan bangsa ini.

“Selama pendekatannya tidak revolusioner, pemerintah telah mempertaruhkan nasib generasi emas Indonesia semakin menjadi generasi cemas di masa yang akan datang,” tegas Achmad Rizali prihatin.(*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

x
x