Home » Nasional » Pastikan Hak Pilih Warga Binaan dalam Pilkada 2024, Lapas Banyuwangi Jalin Koordinasi dengan PPK dan PPS Penataban

Pastikan Hak Pilih Warga Binaan dalam Pilkada 2024, Lapas Banyuwangi Jalin Koordinasi dengan PPK dan PPS Penataban

Wulandari 25 Okt 2024 88

NASIONALPOS.com Banyuwangi – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi kembali mendapatkan kunjungan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Penataban, Jumat (25/10).

Kunjungan itu dalam rangka membahas adanya keluar masuk tahanan maupun Warga Binaan yang berpengaruh terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2024.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Julandra Wikjatmiko menyebut sejak ditetapkannya DPT terhadap 887 penghuni Lapas Banyuwangi, terdapat Warga Binaan yang telah bebas, dan juga terdapat tahanan yang baru masuk.

“Sampai saat ini, sejak penetapan DPT pada akhir september lalu, tercatat sekitar 80 Warga Binaan yang bebas, dan 40 tahanan baru yang dikirimkan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pimpin Perolehan Medali Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD dan SMP 2024

Menurutnya, hal itu akan berpengaruh terhadap hak pilih dari Warga Binaan yang ada di Lapas Banyuwangi, khusunya bagi tahanan yang baru masuk setelah penetapan DPT.

Untuk itu, pihaknya mengintensifkan koordinasi dengan PPK, PPS dan Panwascam agar tahanan maupun Warga Binaan yang belum masuk dalam DPT agar dapat didata dan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Kami berharap seluruh Warga Binaan di Lapas Banyuwangi dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 mendatang karena merupakan bagian dari hak mereka,” ungkapnya.

Julandra juga mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menunda pengiriman tahanan ke Lapas Banyuwangi pada saat menjelang penetapan DPTb.

Baca Juga :  Seminar Kalangan Mahasiswa Dikalangan Pemuda, Tentang Bahaya Narkoba

“Sehingga tidak ada tahanan yang tidak masuk DPTb karena baru dikirim ke Lapas setelah batas akhir penetapan DPTb,” terangnya.

Sementara itu, anggota PPK Penataban Divisi Datin, Nurul Aini menyatakan akan membuka stand pendataan DPTb di Lapas Banyuwangi pada pertengahan November mendatang.

Selain itu, juga akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Warga Binaan perihal tata cara pemilihan suara.

“Kami tentu menyambut baik koordinasi ini, dan berharap nantinya seluruh penghuni di Lapas Banyuwangi dapat menyalurkan hak pilihnya dan dapat melakukan proses pemilihan dengan lancar dan tertib,” pungkas Nurul.

**Humas lapas Banyuwangi**

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
H. Bagus Machdiantoro Kembali Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum BBC Periode 2026-2031

Suryana Korwil Jabar

07 Jun 2026

Bandung, NasionalPos.com – H. Bagus Machdiantoro kembali dipercaya memimpin organisasi BBC untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam forum pertanggungjawaban dan pemilihan kepengurusan yang digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (7/6/2026). Terpilihnya kembali H. Bagus menjadi momentum penting bagi organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1956 tersebut. Dalam wawancara usai …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

AWI-BCW Datangi Pesona Osing, Minta Kejelasan Status Perizinan

- Banyuwangi

06 Jun 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Indra, bersama Ketua Banyuwangi Watch Corruption (BCW), Masruri, menyoroti Dugaan persoalan perizinan yang berkaitan dengan operasional Hotel Pesona Osing di Jalan KH. Ahmad Kholil, dusun Krajan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Sorotan tersebut muncul setelah adanya Dugaan bahwa izin yang digunakan hotel tersebut perlu diperjelas, apakah …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

Mobil Siaga Kelurahan Kampung Melayu Sulit Diakses, Warga Terpaksa Minta Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Banyuwangi

- Banyuwangi

05 Jun 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Pelayanan mobil siaga kesehatan atau ambulans di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku kesulitan mendapatkan kendaraan operasional tersebut saat keluarganya dalam kondisi sakit dan membutuhkan penanganan medis segera, Minggu (07/06/2026). Peristiwa itu dialami keluarga Astutik, warga Lingkungan Jajang Penatu RT/RW : 02/02, Kelurahan Kampung Melayu Banyuwangi. Saat …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x