Home » Nasional » Pastikan Hak Pilih Warga Binaan dalam Pilkada 2024, Lapas Banyuwangi Jalin Koordinasi dengan PPK dan PPS Penataban

Pastikan Hak Pilih Warga Binaan dalam Pilkada 2024, Lapas Banyuwangi Jalin Koordinasi dengan PPK dan PPS Penataban

Wulandari 25 Okt 2024 113

NASIONALPOS.com Banyuwangi – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi kembali mendapatkan kunjungan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Penataban, Jumat (25/10).

Kunjungan itu dalam rangka membahas adanya keluar masuk tahanan maupun Warga Binaan yang berpengaruh terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2024.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Julandra Wikjatmiko menyebut sejak ditetapkannya DPT terhadap 887 penghuni Lapas Banyuwangi, terdapat Warga Binaan yang telah bebas, dan juga terdapat tahanan yang baru masuk.

“Sampai saat ini, sejak penetapan DPT pada akhir september lalu, tercatat sekitar 80 Warga Binaan yang bebas, dan 40 tahanan baru yang dikirimkan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Tuntutan JPU Ke Kuat Ma'ruf, Dinilai Belum Penuhi Rasa Keadilan

Menurutnya, hal itu akan berpengaruh terhadap hak pilih dari Warga Binaan yang ada di Lapas Banyuwangi, khusunya bagi tahanan yang baru masuk setelah penetapan DPT.

Untuk itu, pihaknya mengintensifkan koordinasi dengan PPK, PPS dan Panwascam agar tahanan maupun Warga Binaan yang belum masuk dalam DPT agar dapat didata dan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Kami berharap seluruh Warga Binaan di Lapas Banyuwangi dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 mendatang karena merupakan bagian dari hak mereka,” ungkapnya.

Julandra juga mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menunda pengiriman tahanan ke Lapas Banyuwangi pada saat menjelang penetapan DPTb.

Baca Juga :  Amien Rais Putus Asa

“Sehingga tidak ada tahanan yang tidak masuk DPTb karena baru dikirim ke Lapas setelah batas akhir penetapan DPTb,” terangnya.

Sementara itu, anggota PPK Penataban Divisi Datin, Nurul Aini menyatakan akan membuka stand pendataan DPTb di Lapas Banyuwangi pada pertengahan November mendatang.

Selain itu, juga akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Warga Binaan perihal tata cara pemilihan suara.

“Kami tentu menyambut baik koordinasi ini, dan berharap nantinya seluruh penghuni di Lapas Banyuwangi dapat menyalurkan hak pilihnya dan dapat melakukan proses pemilihan dengan lancar dan tertib,” pungkas Nurul.

**Humas lapas Banyuwangi**

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

x
x