Payung Hukum Berbasis Pancasila Solusi Problematika Pengendara Ojek Online

NasionalPos.com, Jakarta-  Fenomena munculnya perusahaan aplikasi dan ketidakberdayaan pemerintah di hadapan perusahaan penyedia aplikasi sesungguhnya adalah bentuk perbudakan modern, demikian di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika Pengamat Sosial kepada wartawan, Minggu, 15 Juni 2025 di Jakarta.

” Inilah yang terjadi di negara yang memiliki ideologi Pancasila, kondisi tersebut sangat ironis dan sangat memperihatinkan di sebuah negara yang di dirikan oleh keinginan terbebaskan dari segala bentuk penjajahan.” Ungkap Dr Kristiya Kartika yang juga mantan Ketua Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di era Orde baru.

Menurutnya, nasib buruk itu bukan hanya terjadi pada para pengemudi, tapi juga terjadi pada para pekerja di bagian logistik dan call center dari perusahaan penyedia aplikasi lainya seperti e-commerce, dan mereka itulah korban dari Revolusi Digital yang di manfaatkan Oleh Kapitalisme untuk mengeruk keuntungan sebesar besarnya dengan mengorbankan rakyat Indonesia yang haus lapangan pekerjaan, jadi yang harus di pahami oleh masyarakat bahwa terminologi revolusi itu bukan berarti ancur ancuran atau di kaitkan dengan kudeta menggulingkan pemerintahan, revolusi itu perubahan situasi secara cepat, contoh dulu sebelum tahun 2015, masyarakat Indonesia tidak mengenal ojek online, tapi sejak tahun 2015 masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan ojek online,

“Akan tetapi sistem operasional ojek online itu ternyata menggunakan konsep kapitalisme,  buktinya saat ini para ojek online itu mengalami penindasan menjadi sapi perah perusahaan penyedia aplikasi online nya, setelah pada awalnya si perusahaan aplikator itu memberikan fasilitas yang sangat menggiurkan bagi driver ojol, dan saat itu di elu elukan oleh penguasa si Jokowi, tapi tidak mencermati bahwa itulah siasat dari Kapitalisme untuk memperlemah Pancasila.”tukas Dr Kristiya Kartika.

Karena lanjut Dr Kristiya, saat itu keberadaan perusahaan aplikator di anggap memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengantisipasi pengangguran dan mengurangi beban negara, setelah 10 tahun beroperasi, semestinya para ojol itu hidup nya lebih sejahtera, tapi kenyataannya malah terpuruk tetap miskin bahkan ada yang tambah miskin, yang nambah sejahtera malahan pemilik perusahaan aplikator, nah itulah contoh revolusi yang di lakukan oleh kapitalisme, tidak lewat ancur ancuran, tidak lewat kerusuhan, tidak mengganti pemerintah, tapi tanpa disadari telah menghancurkan Pancasila.

“ Nah semestinya di negeri Pancasila ini,  nasib dan kepastian para driver Online harus diberi hak kepastian seperti para pencari nafkah di negeri ini, pada umumnya, yang memiliki hak perlindungan dan jaminan masa depan. Negara harus menegaskan kepastian hak tersebut, untuk menyelamatkan mereka dari Revolusi ala kapitalisme.” Tukas Dr. Kristiya Kartika.

Lebih lanjut Dr Kristiya Kartika menegaskan mereka sudah seharus mendapat perlindungan paling tidak sosial-ekonomi-keamanan dari pengelola negara. Krn toh mereka adalah bagian dari mayoritas-massa Rakyat yg harus dilindungi, dan perlindungan itu harus dalam bentuk jaminan dalam bentuk Undang-Undang khusus Transportasi Online atau Perppu yang berbasis mengacu pada ideologi Pancasila dari pengelola Negara.

“ Hanya melalui payung hukum yang fundamental, komprehensif dan berbasis ideologi Pancasila, maka driver ojek online tersebut akan terlepas dari kondisi pemiskinan, penindasan dan pemerasan, ya, kami sangat berharap kepada pemerintah Kabinet Merah Putih dan DPR RI agar segera mengeluarkan payung hukum berbasis Pancasila yang merupakan solusi mendasar bagi penyelesaian masalah driver ojek online di negeri ini.” Pungkas Dr. Kristiya Kartika.