Home » Headline » Pemanggilan Anies oleh KPK Soal Formula E, Diduga Bertendensi Politis Agenda Pilpres 2024

Pemanggilan Anies oleh KPK Soal Formula E, Diduga Bertendensi Politis Agenda Pilpres 2024

dito 07 Sep 2022 270

Nasionalpos.comJakarta- Perhelatan Formula E merupakan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Ibu Kota, serta tidak ada yang bisa menyangkal ajang balap mobil listrik internasional itu sukses digelar, bahkan disebutkan dalam catatan Formula E bahwa Jakarta E-Prix adalah yang terbaik dalam delapan tahun penyelenggaraan, akan tetapi masih saja ada pihak yang mempersoalkan penyelenggaraan perhelatan Balapan Mobil Formula E yang diduga  menggunakan tangan KPK, untuk mengusik penyelenggaraan Formula E juga merupakan gebrakan prestasi Anies Baswedan yang mendunia itu, melalui pemanggilan Anies oleh KPK, hari ini, demikian disampaikan Rudy Darmawanto, SH, Ketua Poros Rawamangun, saat dihubungi awak media, Rabu, 7/9/2022 di Jakarta

“ Jujur, kami sangat menyanyangkan KPK sebagai salah satu insitusi penegakkan Hukum, diduga terjebak dalam permainan politik pihak tertentu, Yang seharusnya KPK konsen dan fokus ke pencegahan dan pemberantasan korupsinya, namun justru terindikasi adanya sikap tendesius soal formula e”ungkap Rudy Darmawanto, SH.

Baca Juga :  Potret Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di DKI Jakarta

Menurut Rudy, dirinya mencium pemanggilan Anies oleh KPK soal penyelenggaraan Balap Mobil Formula E, terindikasi adanya scenario by order dari pihak tertentu, pasalnya  formula e sudah selesai dan soal fee juga sudah dijelaskan secara transparan, penyelenggarakannyapun  berlangsung sukses dan dikagumi oleh banyak negara, dari kondisi ini, dirinya  menganalogikan keberadaan sosok Anies ini persis seperti Serial James bond, yang diganggu terus diintai terus dan bila perlu di hancurkan tujuanya,

“Ini persis yang dialami Anies Baswedan saat ini, agar nggak  jadi nyapres, Apapun judulnya dan targetnya anies hrs hancur dan nga nyapres maka ada saja, yang mencari-cari kesalahan Anies, tapi Insyaallah Allah SWT senantiasa melindunginya”Tukas Rudy

Baca Juga :  Bawaslu Bakal Kaji PKPU Nomor 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan

Rudy juga menyebut bahwa seluruh hal ini terjadi akibat mulai masuknya tahun politik menjelang Pemilu 2024. Sehingga diciptakanlah ketegangan politik yang menguat hingga tercipta drama dan sandera politik. Akibat kegaduhan ini,  proses penegakan hukum menjadi rapuh akibat adanya kepentingan politik untuk menyandera arus bawah masyarakat yang menghendaki Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang.

“Jika KPK terjebak dengan permainan pihak yang menyandera arus bawah menghendaki Anies sebagai capres 2024, maka KPK akan berhadapan dengan arus bawah tersebut, ya, karena pemanggilan Anies oleh KPK sarat kepentingan politik yang berimplikasi dapat menyandera arus bawah yang menghendaki Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang”pungkas Rudy Darmawanto, SH.

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

Masyarakat Nahdliyyin tidak Hendaki Muktamar NU ke 35 menuju ke 2029

dito

07 Sep 2026

NasionalPos.com-Jakarta Pasca terselenggaranya Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras Jombang Jawa Timur, tentunya memicu terjadinya pihak yang tidak setuju dengan hasil Muktamar NU ke 35, terkesan ada campur tangan penguasa hari ini, demikian di sampaikan ustadz Damuri Fikri kepada wartawan, Senin, 7/9/2026 di Jakarta.   “Ya, kesan muktamar NU ke 35 menjadi ajang mencari …

Ketua Dewan Pembina Persatuan Golf Indonesia terima kunjungan Panitia LA Connection charity golf tournamen

dito

05 Sep 2026

NasionalPost.com, Jakarta- Panitia LA Connection charity golf tournamen yang merupakan komunitas para alumni yang pernah kuliah di kota Los Anggeles dan kota kota lain di Amerika Serikat, berencana menggelar kegiatan LA Connection charity golf tournamen di pondok indah golf course pada 28 Oktober 2026 mendatang, demikian disampaikan oleh ketua panitia Sofyan Saleh kepada wartawan, Sabtu, …

Insentif Baru BGN Harus Diikuti Grading SPPG

dito

05 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis, …

Sambut Hari Kejaksaan Nasional, Advokat Andi Darwin R Ranreng, SH, MH Soroti Pentingnya Reformasi Kejaksaan demi Kembalikan Kepercayaan Publik

dito

02 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menyambut peringatan Hari Kejaksaan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 September, Advokat senior sekaligus pengamat hukum Andi Darwin R Ranreng, S.H., M.H kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026 di Jakarta, ia menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif mengenai perjalanan dan tantangan Kejaksaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun.   Tokoh hukum yang juga …

RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

x
x