Home » Headline » Pemanggilan Anies oleh KPK Soal Formula E, Diduga Bertendensi Politis Agenda Pilpres 2024

Pemanggilan Anies oleh KPK Soal Formula E, Diduga Bertendensi Politis Agenda Pilpres 2024

dito 07 Sep 2022 295

Nasionalpos.comJakarta- Perhelatan Formula E merupakan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Ibu Kota, serta tidak ada yang bisa menyangkal ajang balap mobil listrik internasional itu sukses digelar, bahkan disebutkan dalam catatan Formula E bahwa Jakarta E-Prix adalah yang terbaik dalam delapan tahun penyelenggaraan, akan tetapi masih saja ada pihak yang mempersoalkan penyelenggaraan perhelatan Balapan Mobil Formula E yang diduga  menggunakan tangan KPK, untuk mengusik penyelenggaraan Formula E juga merupakan gebrakan prestasi Anies Baswedan yang mendunia itu, melalui pemanggilan Anies oleh KPK, hari ini, demikian disampaikan Rudy Darmawanto, SH, Ketua Poros Rawamangun, saat dihubungi awak media, Rabu, 7/9/2022 di Jakarta

“ Jujur, kami sangat menyanyangkan KPK sebagai salah satu insitusi penegakkan Hukum, diduga terjebak dalam permainan politik pihak tertentu, Yang seharusnya KPK konsen dan fokus ke pencegahan dan pemberantasan korupsinya, namun justru terindikasi adanya sikap tendesius soal formula e”ungkap Rudy Darmawanto, SH.

Baca Juga :  Tujuh Kecamatan Terdampak Banjir dan Longsor di Kota Bitung

Menurut Rudy, dirinya mencium pemanggilan Anies oleh KPK soal penyelenggaraan Balap Mobil Formula E, terindikasi adanya scenario by order dari pihak tertentu, pasalnya  formula e sudah selesai dan soal fee juga sudah dijelaskan secara transparan, penyelenggarakannyapun  berlangsung sukses dan dikagumi oleh banyak negara, dari kondisi ini, dirinya  menganalogikan keberadaan sosok Anies ini persis seperti Serial James bond, yang diganggu terus diintai terus dan bila perlu di hancurkan tujuanya,

“Ini persis yang dialami Anies Baswedan saat ini, agar nggak  jadi nyapres, Apapun judulnya dan targetnya anies hrs hancur dan nga nyapres maka ada saja, yang mencari-cari kesalahan Anies, tapi Insyaallah Allah SWT senantiasa melindunginya”Tukas Rudy

Baca Juga :  PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

Rudy juga menyebut bahwa seluruh hal ini terjadi akibat mulai masuknya tahun politik menjelang Pemilu 2024. Sehingga diciptakanlah ketegangan politik yang menguat hingga tercipta drama dan sandera politik. Akibat kegaduhan ini,  proses penegakan hukum menjadi rapuh akibat adanya kepentingan politik untuk menyandera arus bawah masyarakat yang menghendaki Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang.

“Jika KPK terjebak dengan permainan pihak yang menyandera arus bawah menghendaki Anies sebagai capres 2024, maka KPK akan berhadapan dengan arus bawah tersebut, ya, karena pemanggilan Anies oleh KPK sarat kepentingan politik yang berimplikasi dapat menyandera arus bawah yang menghendaki Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang”pungkas Rudy Darmawanto, SH.

 

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x