Home » Headline » Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

dito 12 Apr 2025 177

NasionalPos.com, Jakarta-  Dampak dari pelaksanaan Program makan siang gratis  secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang merekaProgram makan siang gratis akan secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang mereka, tentunya dengan meningkatnya permintaan food tray dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi produsen dan pemasok food tray, demikian disampaikan Frans Herman Silaban Koordinator Indonesian Production Watch kepada wartawan, Sabtu, 12 April 2025 di Jakarta.

“ Program ini dapat mendorong produsen untuk berinovasi dalam desain dan fungsi food tray, misalnya dengan membuat food tray yang lebih tahan lama, mudah dibersihkan, atau memiliki penutup yang aman, “ ungkap Frans Herman Silaban.

Akan tetapi, lanjut Frans Herman Silaban, dari hasil pengamatan dan penelusuran dari berbagai pihak di lapangan, pihaknya menemukan adanya permasalahan yang tentunya menjadi kendala bagi pertumbuhan pengadaan food tray tersebut, diantaranya adalah munculnya persaingan tidak sehat antar produsen dan pemasok food tray, terutama dalam hal harga penjualan hingga sampai ke konsumen, sehingga fenomena ini juga berdampak pada kualitas dari barang food tray tersebut demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan untuk merebut konsumen, bahkan mereka para produsen maupun pemasok food tray berani menggunakan bahan pembuatan food tray di bawah standart dengan harga yang tentunya murah.

Baca Juga :  Mendagri Wanti-wanti! Inflasi 2,37%, Pemda Harus Waspada Harga Pangan

“ Kondisi tersebut, di perparah dengan masuknya food tray produk import dari Cina, yang mulai membanjiri pasaran, apalagi dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo yang membuka kran import seluas-luasnya tanpa kuota dan tanpa proteksi, “ tukas Frans.

Menurut Frans, jika food tray produk import dari Cina, bukan hanya membanjiri pasaran, tapi justru menguasai pasaran dikarenakan kran import di buka sebesar-besarnya oleh Pemerintah, maka tentunya akan berimplikasi pada keberadaan produsen dan pemasok food tray dalam negeri, yang mayoritas bermodal kecil, nampaknya bakal kalah bersaing dengan produk food tray dari Cina, sehingga secara lambat laun produsen maupun pemasok bakal gulung tikar, nah apabila pemasok dan produsen Food tray local sampai gulung tikar, maka pertumbuhan ekonomi local tidak bakal terjadi.

“Sekarang saja, kami sudah menemukan fenomena yang terjadi saat ini, produsen dan pemasok local sulit untuk mencari pembeli, karena ada pesaing baru yakni produk import, dengan menawarkan harga foodtray produk import lebih murah dari harga produk foodtray local atau dalam negeri, tentunya pembeli akan beralih ke produk import yang lebih murah harganya, tanpa memperhatikan kualitas, dengan adanya fenomena tersebut, bisa berdampak mematikan produk local.” Tandas Frans

Baca Juga :  Penjelasan Soal Menggugat Corporate Turut Menggugat Rezim Jokowi

Fenomena tersebut, sambung Frans, juga di perparah dengan adanya dugaan munculnya mafia pengadaan food tray di dalam negeri, yang di duga menerapkan strategi memonopoli produksi dan bahkan juga di duga memonopoli penjualan produk food tray di dalam negeri, sehingga menimbulkan bertambah semakin sengkarut dalam tata niaga food tray di dalam negeri, tidak hanya itu Pengadaan food tray dalam skala besar berpotensi menjadi target korupsi jika tidak diawasi dengan baik.

“Fenomena sengkarutnya tata niaga Food Tray, jika pemerintah ingin program makan gratis berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi local, maka pemerintah harus segera membuat kebijakan yang mengatur, menata dan mengawasi secara ketat tata niaga Food tray di dalam negeri, produk import harus di kendalikan jangan sampai menguasai pasar yang sangat merugikan produsen local, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Kementerian Perdagangan untuk mendesak agar segera mengeluarkan kebijakan tata niaga Food Tray yang pro rakyat, cegah monopoli pasar dalam negeri dan cegah monopoli produk import”pungkas Frans Herman Silaban

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Jelang Muktamar NU: Sebaiknya Cak Imin Fokus Besarkan PKB, Daripada Bertarung di NU

dito

12 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Di tengah semakin semarak nya situasi menjelang penyelenggaraan Muktamar NU yang rencananya di laksanakan pada tahun 2026 ini,   Tersiar info, mengenai para kandidat calon Ketum PBNU, salah satunya, dikabarkan Gus Imin ketua umum PKB akan maju di muktamar NU, demikian di sampaikan Damuri Fikri pengamat politik kepada wartawan, Jumat, 12/6/2026 di Jakarta. …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

H. Bagus Machdiantoro Kembali Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum BBC Periode 2026-2031

Suryana Korwil Jabar

07 Jun 2026

Bandung, NasionalPos.com – H. Bagus Machdiantoro kembali dipercaya memimpin organisasi BBC untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam forum pertanggungjawaban dan pemilihan kepengurusan yang digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (7/6/2026). Terpilihnya kembali H. Bagus menjadi momentum penting bagi organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1956 tersebut. Dalam wawancara usai …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

AWI-BCW Datangi Pesona Osing, Minta Kejelasan Status Perizinan

- Banyuwangi

06 Jun 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Indra, bersama Ketua Banyuwangi Watch Corruption (BCW), Masruri, menyoroti Dugaan persoalan perizinan yang berkaitan dengan operasional Hotel Pesona Osing di Jalan KH. Ahmad Kholil, dusun Krajan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Sorotan tersebut muncul setelah adanya Dugaan bahwa izin yang digunakan hotel tersebut perlu diperjelas, apakah …

x
x