Home » Headline » Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

dito 12 Apr 2025 189

NasionalPos.com, Jakarta-  Dampak dari pelaksanaan Program makan siang gratis  secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang merekaProgram makan siang gratis akan secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang mereka, tentunya dengan meningkatnya permintaan food tray dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi produsen dan pemasok food tray, demikian disampaikan Frans Herman Silaban Koordinator Indonesian Production Watch kepada wartawan, Sabtu, 12 April 2025 di Jakarta.

“ Program ini dapat mendorong produsen untuk berinovasi dalam desain dan fungsi food tray, misalnya dengan membuat food tray yang lebih tahan lama, mudah dibersihkan, atau memiliki penutup yang aman, “ ungkap Frans Herman Silaban.

Akan tetapi, lanjut Frans Herman Silaban, dari hasil pengamatan dan penelusuran dari berbagai pihak di lapangan, pihaknya menemukan adanya permasalahan yang tentunya menjadi kendala bagi pertumbuhan pengadaan food tray tersebut, diantaranya adalah munculnya persaingan tidak sehat antar produsen dan pemasok food tray, terutama dalam hal harga penjualan hingga sampai ke konsumen, sehingga fenomena ini juga berdampak pada kualitas dari barang food tray tersebut demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan untuk merebut konsumen, bahkan mereka para produsen maupun pemasok food tray berani menggunakan bahan pembuatan food tray di bawah standart dengan harga yang tentunya murah.

Baca Juga :  Atraksi Seni dari Berbagai Daerah di Nusantara "Srawung Seni" Semarakkan Rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival

“ Kondisi tersebut, di perparah dengan masuknya food tray produk import dari Cina, yang mulai membanjiri pasaran, apalagi dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo yang membuka kran import seluas-luasnya tanpa kuota dan tanpa proteksi, “ tukas Frans.

Menurut Frans, jika food tray produk import dari Cina, bukan hanya membanjiri pasaran, tapi justru menguasai pasaran dikarenakan kran import di buka sebesar-besarnya oleh Pemerintah, maka tentunya akan berimplikasi pada keberadaan produsen dan pemasok food tray dalam negeri, yang mayoritas bermodal kecil, nampaknya bakal kalah bersaing dengan produk food tray dari Cina, sehingga secara lambat laun produsen maupun pemasok bakal gulung tikar, nah apabila pemasok dan produsen Food tray local sampai gulung tikar, maka pertumbuhan ekonomi local tidak bakal terjadi.

“Sekarang saja, kami sudah menemukan fenomena yang terjadi saat ini, produsen dan pemasok local sulit untuk mencari pembeli, karena ada pesaing baru yakni produk import, dengan menawarkan harga foodtray produk import lebih murah dari harga produk foodtray local atau dalam negeri, tentunya pembeli akan beralih ke produk import yang lebih murah harganya, tanpa memperhatikan kualitas, dengan adanya fenomena tersebut, bisa berdampak mematikan produk local.” Tandas Frans

Baca Juga :  Kemenag Dukung Cek Kesehatan Gratis untuk 12,5 Juta Siswa Lintas Agama

Fenomena tersebut, sambung Frans, juga di perparah dengan adanya dugaan munculnya mafia pengadaan food tray di dalam negeri, yang di duga menerapkan strategi memonopoli produksi dan bahkan juga di duga memonopoli penjualan produk food tray di dalam negeri, sehingga menimbulkan bertambah semakin sengkarut dalam tata niaga food tray di dalam negeri, tidak hanya itu Pengadaan food tray dalam skala besar berpotensi menjadi target korupsi jika tidak diawasi dengan baik.

“Fenomena sengkarutnya tata niaga Food Tray, jika pemerintah ingin program makan gratis berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi local, maka pemerintah harus segera membuat kebijakan yang mengatur, menata dan mengawasi secara ketat tata niaga Food tray di dalam negeri, produk import harus di kendalikan jangan sampai menguasai pasar yang sangat merugikan produsen local, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Kementerian Perdagangan untuk mendesak agar segera mengeluarkan kebijakan tata niaga Food Tray yang pro rakyat, cegah monopoli pasar dalam negeri dan cegah monopoli produk import”pungkas Frans Herman Silaban

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Lubuk Linggau Terima Audiensi IKPM, Dukung Peringatan 1 Abad IKPM

Andi Ledi Lubuk Linggau

09 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menerima audiensi Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Modern (IKPM) di kediaman pribadi Wali Kota, Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, H Rachmat Hidayat menyampaikan Pemkot Lubuk Linggau akan selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan IKPM. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dengan ulama, khususnya para alumni Pondok Modern …

Wali Kota Buka Sosialisasi Pengelolaan LB3 Bagi Pelaku Usaha Penghasil LB3

Andi Ledi Lubuk Linggau

07 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat membuka Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) bagi pelaku usaha penghasil LB3, baik medis maupun nonmedis, di Cinema Hall Lantai 5 Pemkot Lubuk Linggau, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Wujudkan Lubuk Linggau Bersih, Sehat, Aman, Nyaman, Maju dan Sejahtera – Lubuk Linggau Juara”. Dalam …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

Masyarakat Nahdliyyin tidak Hendaki Muktamar NU ke 35 menuju ke 2029

dito

07 Sep 2026

NasionalPos.com-Jakarta Pasca terselenggaranya Muktamar NU ke 35 di Tambak Beras Jombang Jawa Timur, tentunya memicu terjadinya pihak yang tidak setuju dengan hasil Muktamar NU ke 35, terkesan ada campur tangan penguasa hari ini, demikian di sampaikan ustadz Damuri Fikri kepada wartawan, Senin, 7/9/2026 di Jakarta.   “Ya, kesan muktamar NU ke 35 menjadi ajang mencari …

Ketua Dewan Pembina Persatuan Golf Indonesia terima kunjungan Panitia LA Connection charity golf tournamen

dito

05 Sep 2026

NasionalPost.com, Jakarta- Panitia LA Connection charity golf tournamen yang merupakan komunitas para alumni yang pernah kuliah di kota Los Anggeles dan kota kota lain di Amerika Serikat, berencana menggelar kegiatan LA Connection charity golf tournamen di pondok indah golf course pada 28 Oktober 2026 mendatang, demikian disampaikan oleh ketua panitia Sofyan Saleh kepada wartawan, Sabtu, …

Insentif Baru BGN Harus Diikuti Grading SPPG

dito

05 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan bahwa insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. “Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis, …

x
x