Home » Headline » Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Tentang Tata Niaga Food Tray Yang Pro Rakyat, Cegah Monopoli Pasar dan Cegah Monopoli Produk Import

dito 12 Apr 2025 161

NasionalPos.com, Jakarta-  Dampak dari pelaksanaan Program makan siang gratis  secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang merekaProgram makan siang gratis akan secara signifikan meningkatkan permintaan food tray, karena setiap siswa yang mengikuti program akan membutuhkan wadah untuk makan siang mereka, tentunya dengan meningkatnya permintaan food tray dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi produsen dan pemasok food tray, demikian disampaikan Frans Herman Silaban Koordinator Indonesian Production Watch kepada wartawan, Sabtu, 12 April 2025 di Jakarta.

“ Program ini dapat mendorong produsen untuk berinovasi dalam desain dan fungsi food tray, misalnya dengan membuat food tray yang lebih tahan lama, mudah dibersihkan, atau memiliki penutup yang aman, “ ungkap Frans Herman Silaban.

Akan tetapi, lanjut Frans Herman Silaban, dari hasil pengamatan dan penelusuran dari berbagai pihak di lapangan, pihaknya menemukan adanya permasalahan yang tentunya menjadi kendala bagi pertumbuhan pengadaan food tray tersebut, diantaranya adalah munculnya persaingan tidak sehat antar produsen dan pemasok food tray, terutama dalam hal harga penjualan hingga sampai ke konsumen, sehingga fenomena ini juga berdampak pada kualitas dari barang food tray tersebut demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan untuk merebut konsumen, bahkan mereka para produsen maupun pemasok food tray berani menggunakan bahan pembuatan food tray di bawah standart dengan harga yang tentunya murah.

Baca Juga :  Di tegaskan Kejagung, Kasus Indosurya Bukan Perdata Melainkan Ada Unsur Pidananya

“ Kondisi tersebut, di perparah dengan masuknya food tray produk import dari Cina, yang mulai membanjiri pasaran, apalagi dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo yang membuka kran import seluas-luasnya tanpa kuota dan tanpa proteksi, “ tukas Frans.

Menurut Frans, jika food tray produk import dari Cina, bukan hanya membanjiri pasaran, tapi justru menguasai pasaran dikarenakan kran import di buka sebesar-besarnya oleh Pemerintah, maka tentunya akan berimplikasi pada keberadaan produsen dan pemasok food tray dalam negeri, yang mayoritas bermodal kecil, nampaknya bakal kalah bersaing dengan produk food tray dari Cina, sehingga secara lambat laun produsen maupun pemasok bakal gulung tikar, nah apabila pemasok dan produsen Food tray local sampai gulung tikar, maka pertumbuhan ekonomi local tidak bakal terjadi.

“Sekarang saja, kami sudah menemukan fenomena yang terjadi saat ini, produsen dan pemasok local sulit untuk mencari pembeli, karena ada pesaing baru yakni produk import, dengan menawarkan harga foodtray produk import lebih murah dari harga produk foodtray local atau dalam negeri, tentunya pembeli akan beralih ke produk import yang lebih murah harganya, tanpa memperhatikan kualitas, dengan adanya fenomena tersebut, bisa berdampak mematikan produk local.” Tandas Frans

Baca Juga :  Menag Serahkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Gereja Katedral

Fenomena tersebut, sambung Frans, juga di perparah dengan adanya dugaan munculnya mafia pengadaan food tray di dalam negeri, yang di duga menerapkan strategi memonopoli produksi dan bahkan juga di duga memonopoli penjualan produk food tray di dalam negeri, sehingga menimbulkan bertambah semakin sengkarut dalam tata niaga food tray di dalam negeri, tidak hanya itu Pengadaan food tray dalam skala besar berpotensi menjadi target korupsi jika tidak diawasi dengan baik.

“Fenomena sengkarutnya tata niaga Food Tray, jika pemerintah ingin program makan gratis berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi local, maka pemerintah harus segera membuat kebijakan yang mengatur, menata dan mengawasi secara ketat tata niaga Food tray di dalam negeri, produk import harus di kendalikan jangan sampai menguasai pasar yang sangat merugikan produsen local, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Kementerian Perdagangan untuk mendesak agar segera mengeluarkan kebijakan tata niaga Food Tray yang pro rakyat, cegah monopoli pasar dalam negeri dan cegah monopoli produk import”pungkas Frans Herman Silaban

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x