Home » Ekonomi » Pemerintah Pusat DiDesak Legislator, Tindak Tegas Pemda Naikan Harga Gas Subsidi

Pemerintah Pusat DiDesak Legislator, Tindak Tegas Pemda Naikan Harga Gas Subsidi

dito 01 Agu 2022 75

Nasionalpos.com, Jakarta- Sebelumnya diberitakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) membuat edaran terkait kenaikan HET gas melon 3 kg. Beberapa daerah seperti, Tangerang, Tasik, Garut, Kuningan secara resmi menyatakan adanya kenaikan HET. Kenaikan ini berlaku secara bertahap mulai Agustus hingga beberapa bulan berikutnya, hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari Mulyanto  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS yang meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon subsidi 3 kg, Di pusat dijaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

“Namun tanpa ada hujan ataupun angin, beberapa Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal,” ungkap Mulyanto kepada awak media, Senin 1/8/2022 di Gedung DPR RI.

Baca Juga :  Sebanyak 350 Warga Mengungsi Akibat Banjir di Morowali, Sulawesi Tengah

Menurutnya, penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan. Terlebih lagi menjelang tahun politik seperti saat ini. Ia berharap Pemda jangan membuat gaduh. Oleh karenanya, dirinya mendesak Kementerian ESDM dan Kemendagri untuk meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level Pemda ini. Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat Pemda,

“Saya sangat berharap Pemda bisa melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3kg bersubsidi. Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini, yang bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Pusat.”tegas Mulyanto

Baca Juga :  EVOMAB Luncurkan CCTV Panel Surya, Tak Perlu Kabel dan Hemat Listrik!

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19, pihaknya juga memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat.

“Ini kan sama juga bohong, apa yang selama ini diupayakan pemerintah pusat, kalau Pemdanya jalan sendiri dan menetapkan kenaikan HET seenaknya,” pungkas Mulyanto. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Komunitas Muna Rantau Gelar Gema Ramadhan, Ajak Mempererat Silaturahim dan Lestarikan Budaya Muna

Dhio Justice Law

16 Mar 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komunitas Muna Rantau (KMR) kembali menggelar acara Gema Ramadhan (Gelar Mimbar) Ramadhan dengan tema “Islam dalam Budaya Muna” di Jakarta, Minggu (15/3/2026). Acara yang dimeriahkan dengan buka puasa bersama masyarakat Muna di perantauan Sejabodetabek ini juga diisi dengan pemberian santunan anak yatim dan talk show dengan narasumber Dr. Abdul Muslim, dan Dr. …

MUDIK, DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN PERLINDUNGAN ANAK.

dito

16 Mar 2026

Di tulis dan di sampaikan olehH. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD & Dosen PG PAUD UNUSIA.   Beberapa hari lagi Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2025 akan tiba. Bahkan saat ini aura lebaran itu sudah sangat terasa menghiasi relung – relung kehidupan umat Islam khusunya Indonesia, yang memang setiap Ramadhan dan …

Ketua DPN BAPERMEN Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus, Desak Aparat Usut Tuntas

Primadoni,SH

15 Mar 2026

Jakarta, Nasionalpos.com –– Ketua Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, SH., CPM., CCPS, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus yang terjadi di Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menangkap pelaku dan pihak yang diduga berada …

Aksi Berbagi Takjil FPKUB GWS Forum Lintas Agama Grand Wisata & Sekitarnya

Hery

14 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos – Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata dan Sekitarnya (FPKUB GWS) mengadakan kegiatan aksi berbagi takjil pada bulan Ramadhan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kerukunan bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026, bertempat di kawasan Grand Wisata serta di GOR Wibawa Mukti, Cikarang. Kegiatan berbagi takjil di Grand Wisata dihadiri …

Dinsos Sumbar Apresiasi Visi Kapolda Sumbar dalam Pembinaan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

Primadoni,SH

05 Mar 2026

Padang, Sumbar, Nasionalpos.com –– Visi dan komitmen Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam membina karakter siswa di lingkungan Sekolah Rakyat (SR) mendapat apresiasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program pembinaan yang diinisiasi Kapolda Sumbar tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi muda berkarakter kuat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Apresiasi itu disampaikan Kepala …

Kontroversi Penjualan Seragam di SMKN 3 Bale Endah: LSM GEBRAK Minta Gubernur Jawa Barat Turun Tangan

Dewi Apriatin

03 Mar 2026

Kontroversi Penjualan Seragam di SMKN 3 Bale Endah: LSM GEBRAK Minta Gubernur Jawa Barat Turun Tangan ‎Bandung, 3 Maret 2026 – Ketua DPP LSM GEBRAK, Ichsan Nurbudina, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya tanggapan dari Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kasus penjualan seragam di SMKN 3 Bale Endah. LSM GEBRAK telah melayangkan surat …

x
x