Penetapan Tiga Pasalon Capres-Cawapres oleh KPU, Disambut Aksi Massa dari Aliansi Penyelamat Konstitusi

- Editor

Senin, 13 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu serentak 2024. Hasil itu diungkapkan usai KPU RI melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka penetapan pasangan capres cawapres sebagai peserta Pemilu 2024.

“Sebagaimana ditentukan oleh UU pemilu bahwa penetapan rapat pleno untuk penerapan presiden dan wapres sebagai peserta pemilu itu dilakukan dalam sidang pleno tertutup dan itu sudah kami lakukan,” ungkap Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, di Gedung KPU, Jakarta, Senin 13/11/2023.

Hasilnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi lewat Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dalam jumpa pers.
Di hari yang sama,

Baca Juga :   FSAB : Kolaborasi Meraih Prestasi di Tahun 2022, Modal Untuk Tahun 2023

Hasil keputusan KPU tersebut, sontak direspon oleh Aliansi Penyelamat Konstitusi, dengan menggelar aksi massa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Mereka mendesak Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.

Aksi diikuti  sekitar 200-an orang. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Pencalonan Prabowo-Gibran Cacat Formil, Etika, dan Moral”. Ada juga spanduk bertuliskan “Selamatkan Indonesia dari Ancaman Darurat Konstitusi”.

Pada bagian lain, sejumlah orang juga membawa papan kecil bertuliskan “#2024 kami muak, Presiden Sudah Jadi Tim Sukses”. Ada juga karangan bunga dengan kata-kata “Turut Berduka Cita atas Wafatnya Konstitusi”.

Koordinator aksi, Maxilina Munir, dalam orasinya menyatakan, politisasi Mahkamah Konstitusi (MK) oleh rezim telah terbukti, mengingat ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Menurutnya, putusan MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK, membuka ruang intervensi pihak luar dalam memutus perkara No 90/PUU/XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

Baca Juga :   Sengkarut Praktik Mafia Hukum & Pemberantasan Korupsi Di Ungkap Denny Indrayana

Dalam putusannya, MK yang diketuai Anwar Usman menerima sebagian gugatan perkara, dengan memasukkan aturan kepala daerah boleh menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Kondisi itu harus dimaknai bahwa putusan MKMK menjadi bukti sahih kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh,” tegas Munir saat orasi di depan Kantor KPU RI yang diblokade barier setinggi 2 meter.

Munir juga menegaskan, putusan MKMK menunjukkan adanya ketidakbenaran hukum dalam proses pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata dia, Gibran yang belum genap berumur 40 tahun bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto, hanya karena putusan MK yang dipimpin pamannya, Anwar Usman.

“Pencalonan Gibran sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik, karena menggunakan putusan 90/PUU-XXI/2023,” tegasnya.

“Putusan itu dihasilkan melalui serangkaian dinamika persidangan dengan berbagai pelanggaran etik hakim konstitusi, baik secara kolektif maupun secara pribadi hakim Anwar Usman,” kata Munir lagi.

Berita Terkait

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal
Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban
Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial
Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman
Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 21:03 WIB

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Juni 2024 - 20:46 WIB

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 20:24 WIB

Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial

Senin, 17 Juni 2024 - 20:16 WIB

Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Berita Terbaru

Ekonomi

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Jun 2024 - 20:56 WIB

Headline

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Jun 2024 - 20:46 WIB