Home » Headline » Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

dito 22 Okt 2024 152

NasionalPos.com, Jakarta-  Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni memberantas kemiskinan dan memperkuat stabilitas nasional. Hal itu akan diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan serta penguatan ketahanan pangan dan keamanan nasional. Pilar tersebut merupakan fondasi penting bagi Pembangunan Indonesia berkelanjutan.

Penyampaian program prioritas pemberantasan kemiskinan, itu pun mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya, adalah FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd seorang pengamat sosial, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan , tentunya harus di awali dengan penetapan orientasi dari tujuan pengentasan kemiskinan tersebut

Sebab pengentasan kemiskinan ini orientasinya apa dan kemana? Apakah pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga miskin yang bersifat instant, atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi keluarga miskin secara permanen, berkelanjutan serta mampu merubah keluarga atau orang miskin menjadi keluarga atau orang Sejahtera.

“Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan memang cenderung menurun, tapi Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin meningkat dan belakangan ini mencapai rekor tertinggi 0,41 yang diukur berdasarkan indeks Gini pengeluaran konsumsi rumah tangga.”ungkap FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd yang juga alumni PMKRI kepada wartawan, Selasa, 22/10/2024 di Jakarta.

Lebih lanjut FX Dodik Geger, SPd lulusan IKIP Malang tahun 1996 ini mengatakan selain implikasi ekonomi, isu meningkatnya ketimpangan juga penting secara sosial dan politik karena bisa membahayakan stabilitas masyarakat, terutama di negara demokrasi yang besar, dan beragam seperti Indonesia yang diganggu oleh merebaknya kemiskinan dan kerentanan di tengah meningkatnya harapan, bahkan meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik” meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik”

Baca Juga :  Wakasal Dampingi Menko Marvest Tinjau INAP

“ Fenomena tersebut memperlihatkan adanya fakta program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih belum tepat sasaran karena berbagai program bantuan tersebut masih mengedepankan orientasi pada pro poor bersifat instans serta rentan di politisir untuk kepentingan pihak pihak tertentu, serta rentan terjadinya korupsi”tukas FX Dodik yang juga pernah bersama Budiman Sudjatmiko dengan aktivis pro demokrasi lainnya membidani berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu, di deklarasikan bulan Maret 1996 silam di Taman Ismail Marzuki.

Padahal, sambung FX Dodik Geger dalam penanganan kemiskinan tidak terlepas dari pendidikan yang
Harus berorientasi pada Cipta kerja bukan cari kerja, ,tidak bisa berorientasi pada pro poor, melainkan perlu di bangunlah Visi wirausaha, Karakter wirausaha, Skill wirausaha, serta perlu kepastian hukum yang melindunginya, yang kemudian perlu adanya pengaturan tata Ekonomi yang berkeadilan sosial, melalui lembaga ekonomi yang memiliki kemampuan mengorganisir pasar, yakni dengan pembentukan koperasi ala Bung Hatta, yang selama ini pemahaman masyarakat terhadap koperasi telah di manipulasi oleh rentenir, misalnya pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan, melalui pembentukan koperasi Ojek Online, koperasi yang beranggotakan driver motor maupun mobil online dan pengguna jasa online, yang kemudian di kelola bersama, bergotong-royong mewujudkan kesejahteraan bersama, nah adapun peran pemerintah adalah melindungi & memberdayakan koperasi jasa di bidang transportasi tersebut, contoh lagi di pedesaan bikin Badan usaha milik desa atau koperasi petani yang anggotanya petani dan masyarakat, koperasi menyediakan pupuk, bibit padi dsbnya untuk petani, dan hasilnya langsung di jual ke masyarakat yang juga anggota masyarakat.

“itu contoh saja, saya yakin jika itu terbentuk, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan akan sejahtera, driver ojol sejahtera cari nafkah di perkotaan, sedangkan petaninya juga sejahtera, karena mereka menerapkan koperasi berbasis digital, bisa juga lho koperasi petani di pedesaan itu berbasis platform digital.” tandas FX Dodik Geger Ekalaksana.

Baca Juga :  Diduga Kelompok Perusuh di APK Merekayasa Laporan ke Pihak Polri

Sehingga dengan demikian, sambungnya, masalah pengentasan kemiskinan sudah tepat di tangani oleh sebuah Badan khusus yang berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan kementerian hukum, kementerian pendidikan, kementerian ekonomi kreatif, kementerian koperasi, kementerian Komunikasi & Informasi (karena terkait dengan digitalisasi) dan kementerian budaya, karena masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari masalah budaya, yakni membentuk karakter itu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya, bangsa Indonesia harus bisa membangun budaya etos kerja yang disiplin, mandiri, anti KKN dan inovatif.

Selain itu, menurut Dodik Geger panggilan akrabnya, pengentasan kemiskinan juga mesti berorientasi pada pro job yang bersifat partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja, serta perlu adanya program yang berkelanjutan berbasis pada partisipasi, inovasi desa maupun perkotaan serta melibatkan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat, Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Orientasi maupun Paradigma dalam pemberantasan kemiskinan, agar program yang di laksanakan bukan hanya sekedar pengentasan kemiskinan secara instans, tanpa memperhatikan masalah ketimpangan,

“Akan tetapi sebagai solusinya di perlukan upaya pengentasan kemiskinan yang sistematis, permanen, partisipatif dan berkelanjutan, serta berorientasi pada membentuk pasar kerja, maupun pasar usaha dengan cara pengorganisasian pasar melalui Koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa, maupun Lembaga usaha lain dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas & Berkeadilan sosial., kami berharap program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo-Gibran berorientasi pada cipta, lindungi & bina usaha bagi masyarakat ” Pungkas FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x