Home » Headline » Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

Pengamat : Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudah Saatnya Berorientasi pada Cipta, Lindungi & Bina Usaha

dito 22 Okt 2024 162

NasionalPos.com, Jakarta-  Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni memberantas kemiskinan dan memperkuat stabilitas nasional. Hal itu akan diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan serta penguatan ketahanan pangan dan keamanan nasional. Pilar tersebut merupakan fondasi penting bagi Pembangunan Indonesia berkelanjutan.

Penyampaian program prioritas pemberantasan kemiskinan, itu pun mendapatkan respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya, adalah FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd seorang pengamat sosial, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan , tentunya harus di awali dengan penetapan orientasi dari tujuan pengentasan kemiskinan tersebut

Sebab pengentasan kemiskinan ini orientasinya apa dan kemana? Apakah pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga miskin yang bersifat instant, atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi keluarga miskin secara permanen, berkelanjutan serta mampu merubah keluarga atau orang miskin menjadi keluarga atau orang Sejahtera.

“Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan memang cenderung menurun, tapi Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin meningkat dan belakangan ini mencapai rekor tertinggi 0,41 yang diukur berdasarkan indeks Gini pengeluaran konsumsi rumah tangga.”ungkap FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd yang juga alumni PMKRI kepada wartawan, Selasa, 22/10/2024 di Jakarta.

Lebih lanjut FX Dodik Geger, SPd lulusan IKIP Malang tahun 1996 ini mengatakan selain implikasi ekonomi, isu meningkatnya ketimpangan juga penting secara sosial dan politik karena bisa membahayakan stabilitas masyarakat, terutama di negara demokrasi yang besar, dan beragam seperti Indonesia yang diganggu oleh merebaknya kemiskinan dan kerentanan di tengah meningkatnya harapan, bahkan meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik” meningkatnya kekerasan sebagai akibat dari makin tingginya ketimpangan pada kabupaten/kota di sejumlah provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah “tinggi konflik”

Baca Juga :  Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Di Kampung Cayur RT 04/01 Desa Rancailat Diduga jadi Ajang Korupsi Dan Abaikan UU KIP

“ Fenomena tersebut memperlihatkan adanya fakta program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih belum tepat sasaran karena berbagai program bantuan tersebut masih mengedepankan orientasi pada pro poor bersifat instans serta rentan di politisir untuk kepentingan pihak pihak tertentu, serta rentan terjadinya korupsi”tukas FX Dodik yang juga pernah bersama Budiman Sudjatmiko dengan aktivis pro demokrasi lainnya membidani berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu, di deklarasikan bulan Maret 1996 silam di Taman Ismail Marzuki.

Padahal, sambung FX Dodik Geger dalam penanganan kemiskinan tidak terlepas dari pendidikan yang
Harus berorientasi pada Cipta kerja bukan cari kerja, ,tidak bisa berorientasi pada pro poor, melainkan perlu di bangunlah Visi wirausaha, Karakter wirausaha, Skill wirausaha, serta perlu kepastian hukum yang melindunginya, yang kemudian perlu adanya pengaturan tata Ekonomi yang berkeadilan sosial, melalui lembaga ekonomi yang memiliki kemampuan mengorganisir pasar, yakni dengan pembentukan koperasi ala Bung Hatta, yang selama ini pemahaman masyarakat terhadap koperasi telah di manipulasi oleh rentenir, misalnya pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan, melalui pembentukan koperasi Ojek Online, koperasi yang beranggotakan driver motor maupun mobil online dan pengguna jasa online, yang kemudian di kelola bersama, bergotong-royong mewujudkan kesejahteraan bersama, nah adapun peran pemerintah adalah melindungi & memberdayakan koperasi jasa di bidang transportasi tersebut, contoh lagi di pedesaan bikin Badan usaha milik desa atau koperasi petani yang anggotanya petani dan masyarakat, koperasi menyediakan pupuk, bibit padi dsbnya untuk petani, dan hasilnya langsung di jual ke masyarakat yang juga anggota masyarakat.

“itu contoh saja, saya yakin jika itu terbentuk, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan akan sejahtera, driver ojol sejahtera cari nafkah di perkotaan, sedangkan petaninya juga sejahtera, karena mereka menerapkan koperasi berbasis digital, bisa juga lho koperasi petani di pedesaan itu berbasis platform digital.” tandas FX Dodik Geger Ekalaksana.

Baca Juga :  Pastikan Tampil Di Singapore Air Show, JAT Bertolak dari Yogyakarta Menuju Batam

Sehingga dengan demikian, sambungnya, masalah pengentasan kemiskinan sudah tepat di tangani oleh sebuah Badan khusus yang berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan kementerian hukum, kementerian pendidikan, kementerian ekonomi kreatif, kementerian koperasi, kementerian Komunikasi & Informasi (karena terkait dengan digitalisasi) dan kementerian budaya, karena masalah kemiskinan juga tidak terlepas dari masalah budaya, yakni membentuk karakter itu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya, bangsa Indonesia harus bisa membangun budaya etos kerja yang disiplin, mandiri, anti KKN dan inovatif.

Selain itu, menurut Dodik Geger panggilan akrabnya, pengentasan kemiskinan juga mesti berorientasi pada pro job yang bersifat partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja, serta perlu adanya program yang berkelanjutan berbasis pada partisipasi, inovasi desa maupun perkotaan serta melibatkan kelompok-kelompok swadaya dalam masyarakat, Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Orientasi maupun Paradigma dalam pemberantasan kemiskinan, agar program yang di laksanakan bukan hanya sekedar pengentasan kemiskinan secara instans, tanpa memperhatikan masalah ketimpangan,

“Akan tetapi sebagai solusinya di perlukan upaya pengentasan kemiskinan yang sistematis, permanen, partisipatif dan berkelanjutan, serta berorientasi pada membentuk pasar kerja, maupun pasar usaha dengan cara pengorganisasian pasar melalui Koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa, maupun Lembaga usaha lain dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas & Berkeadilan sosial., kami berharap program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo-Gibran berorientasi pada cipta, lindungi & bina usaha bagi masyarakat ” Pungkas FX Dodik Geger Ekalaksana, SPd

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

Mengabdi pada Hukum dan Masyarakat : Kasat Reskrim Polres Pesibar Iptu Meidy Hariyanto Sandang Gelar Doktor

- Banyuwangi

28 Jul 2026

Pesisir Barat, Nasionalpos.com – Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pesisir Barat, Dr. Meidy Hariyanto, S.H., M.H., resmi meraih gelar doktor usai berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Selasa (28/7/2026). Dalam sidang promosi yang berlangsung di Ruang Sidang …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

Tabur Bunga Peringatan 30 Tahun Malapetaka 27 Juli 96, Menjadi Momentum Refleksi Demokrasi Kekinian

dito

27 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 diperingati oleh jajaran DPP PDI Perjuangan melalui aksi tabur bunga di gedung DPP PDI-P di Diponegoro no 58 Jakarta Pusat.   Acara tabur bunga ini dipimpin oleh fungsionaris partai di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.   Sementara itu acara tabur bunga, Digelar …

PMKRI SOROTI DUGAAN PEMBIARAN POLRES MANGGARAI, PENANGANAN KASUS PENGEROYOKAN KETUA PMKRI JAKARTA PUSAT DINILAI TIDAK PROFESIONAL

dito

26 Jul 2026

Nasional pos.com, Ruteng- Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus, menuai sorotan tajam.   Pasalnya hingga beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada korban.   Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi …

Anak Dan Masa Depan Bangsa ( Refleksi Hari Anak Nasional 2026 )

dito

25 Jul 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kab. Bogor & Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta.       Dalam konteks Agama, anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dirawat, dibimbing dan dipenuhi seluruh hak – haknya, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan.   Kenapa harus dilindungi …

x
x