Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Di Kampung Cayur RT 04/01 Desa Rancailat Diduga jadi Ajang Korupsi Dan Abaikan UU KIP

- Editor

Rabu, 6 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Nasionalpos.com ll TANGERANG –  Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Di Kampung Cayur RT 04/01 Desa Rancailat kecamatan kresek kabupaten Tangerang Banten. Diduga jadi ajang korupsi oleh pihak desa Rancailat dan abaikan undang-undang keterbukaan informasi publik KIP serta luput dari pengawasan pihak terkait.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya proyek TPT tersebut diduga sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat karena pengerjaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 Minggu dan diduga sengaja tidak menyertakan papan informasi proyek, Senin 04 November 2024

Kartusi Selaku Kabidkam DPP perkumpulan Trisula bakti Nusantara, sangat menyayangkan sikap dari pelaksana proyek dan pemerintah desa Rancailat yang tidak memasang papan informasi proyek (PIP)

Baca Juga :   Soal Irjen Ferdi Sambo, Perekat Nusantara Soroti Fenomena 'Penghakiman' di Medsos

Menurut keterangan dari para pekerja. proyek tersebut punya pemerintah desa Rancailat. Ini punya ibu lurah pak kalau bapak mau konfirmasi langsung saja ke ibu lurah selaku lurah desa Rancailat. ujar para pekerja

Kartusi menduga pihak pemerintah desa Rancailat sengaja menyembunyikan papan informasi proyek karena proyek (TPT) tersebut dikerjakan terkesan terburu-buru. Asal jadi saja tidak mengutamakan mutu dan kualitas serta tidak digali hanya diampar saja.

Karena tidak adanya papan informasi proyek (PIP). Kartusi menanyakan ke tukang berapa volume panjang kegiatan proyek TPT tersebut, menurut tukang yang bekerja panjang 82 meter × 2 berarti 164 meter lebar atas 20cm lebar bawah 80cm.

Lalu Kartusi mengukur kembali proyek tersebut, setelah di ukur kembali ternyata cuma 70cm ketinggian dan tanpa adanya sepatu pondasi dikuatirkan kalau turun hujan tanah akan robah karena itu tanah persawahan, ujar kartusi

Baca Juga :   Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Finish Tour De Ijen Stage III Tahun 2024

Menurut Kartusi seharusnya pihak desa Rancailat harus transparan untuk urusan proyek, ini anggaran negara loh bukan anggaran dari ibu lurah/ kades Rancailat seharusnya kalau anggaran negara wajib memasang papan informasi proyek (PIP)

Jangan-jangan proyek tersebut diduga dijadikan sebagai ajang untuk korupsi, karena pengerjaannya pun terkesan terburu-buru dan asal jadi, terang Kartusi

Sampai berita ini diterbitkan tidak ada yang bisa dihubungi baik dari pihak desa Rancailat maupun dari pihak kecamatan kresek

(Red)

Loading

Berita Terkait

Kompolnas RI Awasi Langsung Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di NTB
Edukasi 3D Mendidik karakter Anak Dengan adanya Nobar film Perdana di SDN 04 Sumberjambe Kabupaten Jember
Warga Desa Kohod mendapat bantuan pengelolaan Air Bersih dari PT.Synopex Tirta Indonesia
Syarat Kualifikasi Pendidikan Calon Jaksa Dianggap Diskriminatif, Dua Alumni FSH UIN Jakarta Uji UU Kejaksaan ke MK
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Badan Penyelenggara Advokat Independen (BPAI) Selenggarakan Pelatihan Paralegal Angkatan Kelima
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba
Jaksa Agung Tekankan Sinergitas dan Integritas dalam Memberantas Korupsi Pada Peringatan Hakordia 2024
Resmikan Sirkuit Gokart Avenue Jakarta, Ketum IMI Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Balap Gokart Tanah Air

Berita Terkait

Rabu, 11 Desember 2024 - 13:24 WIB

Kompolnas RI Awasi Langsung Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di NTB

Selasa, 10 Desember 2024 - 20:38 WIB

Edukasi 3D Mendidik karakter Anak Dengan adanya Nobar film Perdana di SDN 04 Sumberjambe Kabupaten Jember

Selasa, 10 Desember 2024 - 16:44 WIB

Warga Desa Kohod mendapat bantuan pengelolaan Air Bersih dari PT.Synopex Tirta Indonesia

Selasa, 10 Desember 2024 - 16:06 WIB

Syarat Kualifikasi Pendidikan Calon Jaksa Dianggap Diskriminatif, Dua Alumni FSH UIN Jakarta Uji UU Kejaksaan ke MK

Selasa, 10 Desember 2024 - 14:12 WIB

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Badan Penyelenggara Advokat Independen (BPAI) Selenggarakan Pelatihan Paralegal Angkatan Kelima

Berita Terbaru

Ekonomi

Tips Agar Nilai Gadai Tas Mewah Menjadi Maksimal

Rabu, 11 Des 2024 - 12:36 WIB