POI Dorong Tingkat kan Kesejahteraan Driver Melalui Penyesuaian Tarif, Bukan Fokus Soal Komisi Bagi Hasil

NasionalPos.com, Jakarta-

Salah satu poin krusial dalam regulasi baru yang di keluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk Perpres no.27 tahun 2026 adalah penetapan batas maksimal komisi bagi hasil Driver Ojol dengan aplikator sebesar 8%.

Melalui aturan tersebut , para pengemudi ojek online (ojol) dipastikan berhak menerima pendapatan minimal sebesar 92 % dari total tarif setiap layanan terhitung mulai 1 Juli 2026.

Namun, yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah soal bagaimana pendapatan bersih mitra pengemudi dapat meningkat secara nyata, sehingga mitra pengemudi benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan, demikian di sampaikan Oky Ketua Umum Persahabatan Ojol Indonesia ( POI) kepada wartawan, Sabtu, 4/7/2026 di Jakarta.

“Yang paling penting bukan hanya soal besar kecilnya komisi, tetapi bagaimana tarif yang adil dapat membuat pendapatan bersih mitra meningkat dan keberlangsungan kerja mereka tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Oky, pihaknya mencermati bahwa dengan lahirnya regulasi baru, yang justru realita nya tidak berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ojol secara signifikan, dirinya menduga perjuangan ojol dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap ojol; ojol ya ojol, bukan yang lain.

Pasalnya, lanjut Oky, di dalam regulasi baru yang bicara masalah kesejahteraan ojol, yang hanya mengacu pada komisi bagi hasil aplikator dengan ojol, padahal mitra tidak hanya ditentukan oleh kecil atau besarnya komisi pembagian aplikasi dengan driver ojol, tetapi juga oleh besaran tarif (argo), jumlah order yang diterima, jarak tempuh, waktu operasional, serta biaya operasional kendaraan seperti BBM, listrik, servis, ban, dan paket data.

Oleh karena itu, guna mencari penyelesaian masalah kesejahteraan ojol, pihaknya sudah beberapa kali bersuara untuk mendorong agar pemerintah, perusahaan aplikator, dan perwakilan mitra duduk bersama untuk melakukan evaluasi tarif secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi, inflasi, dan kenaikan biaya operasional, namun upaya itu nampaknya tidak di respon

” POI juga mengutamakan dialog yang komprehensif, sehingga masukan yang disampaikan kepada pemerintah lebih akurat dalam mengambil kebijakan terhadap ojek online, namun nampaknya apa yang kami sampaikan tidak di respon oleh pemerintah maupun aplikator dan pihak terkait lainnya” tukas Oky.

Di kesempatan ini, Oky juga membeberkan mengenai perhitungan sederhana yang semestinya dapat meningkatkan pendapatan driver ojol sebagai berikut:

Contoh perhitungan sederhana saja

Skema A

-Tarif perjalanan: Rp10.000

-Komisi aplikasi 8%: Rp800

-Pendapatan mitra: Rp9.200

Skema B

-Tarif dinaikkan menjadi Rp13.000

-Komisi tetap 8%: Rp1.040

-Pendapatan mitra: Rp11.960

Artinya, menurut Oky, meskipun persentase komisi tetap 8%, mitra memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp2.760 per order.

Namun Sebaliknya, jika tarif tetap Rp10.000 tetapi komisi diturunkan menjadi 0%, pendapatan mitra hanya bertambah Rp800 menjadi Rp10.000. Nilai kenaikannya masih lebih kecil dibandingkan apabila tarif dinaikkan secara proporsional.

Dari ilustrasi tersebut, diri nya menilai bahwa penyesuaian tarif yang wajar dan berkeadilan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan mitra, selama tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha aplikator.

Tidak hanya itu, sambung Oky, pihaknya sangat berharap dan bahkan memperjuangkan bersama kawan kawan di kalangan driver ojol untuk terciptanya ekosistem transportasi online yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tentunya melibatkan pemerintah sebagai regulator, perusahaan aplikator sebagai penyedia layanan, dan mitra pengemudi sebagai pelaku utama dapat tumbuh dan berkembang bersama.

“POI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi melalui dialog, kajian yang objektif, dan solusi yang konstruktif.” Pungkas Oky.