Home / Ekonomi / Headline / Nasional

Jumat, 19 Agustus 2022 - 21:58 WIB

Politisi PKS : Patokan Harga Minyak ICP Harus Dikawal Karna Rentan Dipengaruhi Konflik Global

Nasionalpos.com, Jakarta- Pidato Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2023 yang menyebutkan mengenai masalah Patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023 sebesar USD 90 per barel harus dikawal ketat. di tengah konflik global, ICP masih sangat rentan meningkat, demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari kepada pers, Jumaat, 19/8/2022 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta

“Saya pikir patokan ICP yang disampaikan oleh Presiden perlu dikawal dengan seksama, jangan sampai kemudian ICP naik secara drastis lalu menjadi beban baru bagi APBN kita,” ucapnya

Menurut Diah, harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia. Kondisi perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menjadi faktor yang membuat ICP terus meningkat. Sementara soal lifting minyak bumi dan gas, ia mendesak agar pemerintah mengoptimalkan lifting ini sekaligus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebagai target masa depan (EBET).

Baca Juga  Mentan SYL Penuhi Janji Bantuan Alsintan di Indramayu

Sedangkan ditanya soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini menjawab, subsdi merupakan tugas pemerintah untuk menganggarkannya dalam APBN dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi.

“Ini bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif,” ujar Diah yang juga politisi PKS

Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi penyaluran subsidi, pengawasan, dan penegakkan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. Ia juga menyambut gembira surplus APBN pada semester I 2022 yang menjadi angin segar atas meningkatnya pendapatan negara.

“Selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola surplus tersebut menjadi kesejahteraan yang semakin luas untuk masyarakat Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Fraksi PKS selalu menekankan bahwa proyek IKN adalah salah satu beban yang sangat tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. Jadi di tengah kondisi yang masih pemulihan pasca-pandemi, kita justru menggelontorkan dana untuk proyek IKN tersebut,” keluahnya.

Baca Juga  Libur Imlek, Satpol PP Kepulauan Seribu Tingkatkan Pengawasan Prokes

Terakhir, soal tidak adanya usulan kenaikan BBM dalam RAPBN 2023, Diah menyambut baik. Saat ini fokus negara adalah pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Bagaiamana pun kenaikan BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, saat ini ada migrasi pengguna pertamax ke pertalite.

“Kami tentu sangat menyambut baik tidak ada kenaikan BBM. Sejak awal fokus kami ada pada pemulihan perekonomian masyarakat pasca-pandemi yang mana faktanya belum recovery sepenuhnya. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak luas seperti kenaikan harga-harga barang, sehingga pemerintah harus melakukan perhitungan yang sangat cermat. Jangan sampai kebijakan menaikkan BBM seolah menjadi solusi atas satu hal, tapi kemudian menjadi beban bagi hal lainnya,” pungkas Diah.

 

Share :

Baca Juga

ikuti1

Headline

Danseskoal Secara Virtual Ikuti Rapat Pimpinan Panglima TNI Mengenai Evaluasi PPKM Skala Mikro
peta corona

Headline

Update Data Sebaran Covid-19 di Indonesia, Kamis (4/6/2020)
bs1

Nasional

Bertemu Panglima Komando Armada II TNI AL, Bamsoet Harap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Segera Terwujud
Jejak Pembunuhan Khashoggi dan Tuduhan ke Putra Mahkota Saudi

Headline

Putra Mahkota Arab Saudi Tersangka Utama Pembunuhan Khashoggi
Tijal dan Tim LBH Kobar

Headline

Korlap Aksi 1812, Rijal Kobar Jawab 101 Pertanyaan Penyidik Polda
rupiah anjlok

Nasional

Cadangan Devisa Menurun (Lagi) Untuk Bayar Utang dan Stabilisasi Rupiah
Kantor Walikota Jakut

Headline

Diduga Ada Kongkalikong Proyek SPALD Pulau Kelapa Zona I di Pulau Seribu
Rachland Nashidik 2

Headline

Moeldoko Diminta Tak Bohong Soal Isu Rebut Demokrat