Home » Nasional » Polsek Senduro Berikan Rasa Aman Pengunjung Dengan Patroli di Objek Wisata Bumi Perkemahan

Polsek Senduro Berikan Rasa Aman Pengunjung Dengan Patroli di Objek Wisata Bumi Perkemahan

Eni 22 Jun 2024 204

 

Nasionalpos.com l Lumajang-Dalam upaya memberikan rasa aman kepada para pengunjung, Polsek Senduro melaksanakan patroli di objek Wisata Bumi Perkemahan Glagah arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten, Jumat (21/6/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati waktu libur mereka.

Kapolsek Senduro Iptu Loni Roi Madhona menyatakan bahwa patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi di area wisata.

Baca Juga :  Kisah Polisi Di Lumajang Sukses Bisnis Budidaya Burung Puyuh

“Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan memberikan rasa aman,” ujar Iptu Loni.

Dengan kehadiran polisi di tempat-tempat wisata, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan mereka dengan tenang dan nyaman. Polsek Senduro berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga :  Partai Buruh Berpeluang Lolos Parliamentary Threshold

“Kami siap memberikan rasa aman kepada masyarakat. Patroli ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk melayani dan melindungi warga serta pengunjung yang ada di wilayah hukum Polsek Senduro,” tutup Iptu Loni Roi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x