PP-ISKA Gelar Refleksi Kemerdekaan RI ke 79 Soroti Persoalan Bangsa & Solusinya

NasionalPos.com, Jakarta-  Bertempat di  Executive Lounge Gedung Utama Lt. 5 Kampus 1 Universitas Tarumanegara  Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024 malam, Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik (PP-ISKA) menggelar acara Kuliah Umum: Refleksi Kemerdekaan RI ke-79 dengan Tema Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan,

Dalam kata sambutannya, Dr. Luky A. Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D. Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengatakan bahwa martabat kemanusiaan adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh setiap elemen masyarakat, termasuk oleh negara. Di tengah perkembangan global yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang berpotensi mengancam nilai-nilai kemanusiaan ini. Di sinilah pentingnya kesetaraan, sebagai prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang, tanpa diskriminasi,”ucap Dr. Luky A. Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Lebih lanjut ia mengatakan sebagai sarjana Katolik Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam upaya menjunjung martabat kemanusiaan dan mewujudkan kesetaraan. Pendidikan yang di tempuh bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita,

“Tetapi juga untuk mengasah kepekaan kita terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Kita harus mampu menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan ke tengah masyarakat. “Tukasnya.

Diskusi yang dipandu oleh R. Wahyu Handoko, S.Sos, MM. ini, menghadirkan tiga narasumber, yang masing-masing menyampaikan paparan makalahnya dihadapan sekitar 150-an orang audiens dari kalangan dosen maupun mahasiswa yang memenuhi ruangan acara tersebut.

Pada kesempatan pertama, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Rektor Universitas Tarumanagara, menyampaikan paparannya lebih menyoroti persoalan Tantangan & Peluang Pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, dunia Pendidikan di Indonesia telah dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain; Akses dan kesetaraan, Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik), kualitas dan relevansi kurikulum, pembiayaan dan keberlanjutan, Penelitian dan Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital, Kepemimpinan dan Tata Kelola serta  Isu-isu Sosial maupun Kemanusiaan, tidak hanya persoalan tantangan saja, yang di hadapi dunia Pendidikan, melainkan juga munculnya dosa pendidikan di Indonesia, yakni kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, korupsi serta narkoba.

“Baik tantangan maupun lima dosa Pendidikan tersebut dapat di tanggulangi dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seketat apapun pengawasan dalam masyarakat, kalau tidak adanya keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka apa yang kita lakukan adalah sia-sia belaka,” ucap  Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dosen Katolik Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, yang lebih penting dari itu adalah mengubah cara pandang, lihat sisi positif dan peluang terhadap satu persoalan, dengan kata kuncinya berpikir holistik, Komprehensif dan beyond, untuk kesejahteraan bersama, yang tentunya semua itu kembali pada value dan visi/ missi suatu perguruan tinggi ataupun sekolah.

“Penanaman Value pada dunia Pendidikan di Indonesia ini, sangat penting dan sangat strategis untuk menjawab tantangan maupun peluang di masa kini dan di masa mendatang, sebaik apapun kebijakan jika tanpa di dasari sebuah value, maka penerapannya tidak sesuai harapan, itulah pentingnya value. “ tandas Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng.

Selanjutnya, narasumber ke dua, yakni D. Nicky Fahrizal Peneliti Hukum dan Keamanan – Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, dalam penyampaian paparannya, ia mengemukakan  mengenai Situasi Politik Nasional dan Pilkada,

Dalam perkembangannya dewasa ini, situasi politik Nasional telah terjadi fenomena autocratic legalism (legalisme otokratis) yang merupakan Tindakan para otokrat memanipulasi hukum dan memanfaatkan kelemahan atas demokrasi konstitusional demi kepentingan mempertahankan kekuasaan, sedangkan dalam prakteknya menerapkan Constitutional hardball yang merupakan tindakan Permainan keras konstitusional oleh aktor politik lewat cara-cara legal dan agresif untuk mencapai tujuan politik, sehingga dapat mengaktivasi kelas menengah dalam ruang publik pasca pandemi Covid-19

“Sedangkan situasi politik pilkada mendatang juga merupakan Residu kompetisi Pilpres, yang kemudian mengalami kejutan yang mengubah konstelasi politik melalui lahirnya Putusan MK No. 60 dan 70 tahun 2024 “ungkap D. Nicky Fahrizal

Menurutnya, Pra-Putusan MK terjadi suatu kondisi di mana Koalisi Indonesia Maju (KIM) berusaha membangun koalisi solid untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, dan di daerah besar, kemudian mendorong terciptanya satu kondisi yang memperkeruh, yakni konsep kekuasaan eksekutif tunggal (unitary executive power), suatu tindakan sepihak dan solid seorang Presiden untuk menegakkan hukum atau UU yang merupakan konsekuensi konstitusional bersumber dari sumpah jabatan Presiden, tentunya hal ini berdampak negatif pada pelaksanaan Pilkada, yakni adanya intervensi kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya (Legislatif dan Yudikatif) mobilisasi instrumen negara penggunaan anggaran negara dan transfer daerah untuk agenda politik.

“Tentunya situasi tersebut mengancam merusak demokratisasi yang sedang berkembang di masyarakat, oleh karena itu untuk menyelamatkan demokrasi maka kontestasi Pilkada akan semarak dan ruang demokrasi perlu diisi kembali dengan gagasan dan etika politik,”tandas D. Nicky Fahrizal.

Sedangkan sebagai narasumber terakhir,  Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dalam paparannya mengemukakan mengenai keterbukaan informasi publik, yang merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya penting untuk akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Menurutnya merawat komitmen kebangsaan dari sudut pandang keterbukaan informasi publik adalah tentang memastikan bahwa pemerintah dan badan publik beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, selain itu manfaat dari keterbukaan informasi publik adalah : Keterbukaan informasi publik juga berperan penting dalam mencegah korupsi. Dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan.

“Karena itulah, penerapan keterbukaan informasi public sangatlah strategis tidak hanya mendukung pemerintahan yang baik dan bersih tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan komitmen nasional.”pungkas Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.