NasionalPos.com, Jakarta- Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Jokowi, ia menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok, oleh karena itu, Ganjar memberi nilai rapor lima untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini,
Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18/11/2023 pekan lalu.
Pernyataan Ganjar tersebut, memicu munculnya respon dari berbagai kalangan Masyarakat, salah seorang diantaranya dari Andi Darwin Ranreng, SH,MH seorang praktisi hukum, saat ditemui wartawan, ia mengatakan dirinya sangat prihatin terhadap pernyataan Ganjar yang menyebut rapor merah penegakan hukum di era Jokowi, pasalnya pernyataan tersebut disampaikan diduga hanya berdasarkan asumsi subyektif tanpa data akurat, sehingga diduga ada sentiment negatif yang melatarbelakangi pernyataan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan dari Mas Ganjar tersebut, karena diduga dia hanya mendasarkan penilaian itu dari asumsi, yang tidak didukung oleh data dan fakta yang akurat maupun akuntabel, sehingga hal itu dapat berimplikasi menimbulkan persepsi negatif dari Masyarakat.”ungkap Andi Darwin Ranreng, SH,MH kepada pers, pada hari Senin, 20 November 2023 di Jakarta.
Menurut Andi, dalam memberikan penilaian terhadap kinerja penegakkan hukum dan HAM di era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, selain di dasarkan dan didukung data yang akurat maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya mas Ganjar , jangan menilainya secara parsial atau case per case melainkan mesti memberikan penilaian secara komprehensif.
Pasalnya bicara soal kinerja itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan, regulasi, peraturan hingga operasional implementasi dari regulasi tersebut, dalam memberikan penilaian juga mesti ada tolok ukurnya, maupun parameternya, dan juga harus ada pembuktian secara ilmiah, misalnya melalui survey atau jajak pendapat dll.
“Sedangkan mas Ganjar tidak pernah melakukan survey mengenai kondisi kinerja penegakkan hukum di Era Kepemimpinan Jokowi, kok bisa memberikan penilaian jeblok, ini kan aneh dan tidak mendasar, ya, saya menduga mas Ganjar terjebak oleh penggiringan opini negatif terhadap kinerja penegakkan hukum di Era Jokowi, kalau itu terjadi, ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi mas Ganjar, karena bisa saja masyarakat berbalik menilai pernyataan mas Ganjar itu hoax atau subyektif yang didasarkan pada kepentingan kontestasi pilpres 2024.”tukas Andi Darwin Ranreng, SH, MH.
Padahal, lanjut Andi, realitasnya dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Agustus 2023 lalu, masalah penegakan hukum itu mencapai 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, kemudian kepuasan masyarakat pada penegakkan hukum mencapai 61,9% responden, selain itu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, dalam hal upaya penegakkan hukum, juga semakin memperlihatkan betapa seriusnya Presiden Jokowi dalam hal penegakkan hukum,
Ditambah lagi dengan adanya kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap kinerja jajaran Korps Adyaksa (Kejaksaan) maupun terhadap kinerja institusi Kepolisian yang juga terus mengalami peningkatan karena dua institusi penegak hukum tersebut berhasil mengukir prestasi yang memenuhi harapan Masyarakat dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus dan juga perkara besar maupun sulit.
“Ya, kami sangat berharap di arena kontestasi Pilpres 2024 mendatang jangan ada lagi pernyataan penilaian terhadap suatu kondisi maupun kinerja tanpa data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan terjebak dengan penciptaan maupun penggiringan opini negatif, sehingga memicu memunculkan asumsi negative dan bisa memicu konflik, semoga Mas Ganjar tidak mengulangi pernyataan yang tidak berdasarkan data dan fakta yang akuntabel serta kredibel.”pungkas Andi Darwin Ranreng, SH, MH.
