Presiden Ingatkan Potensi Ancaman Resesi Global

- Editor

Sabtu, 13 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com,JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat konsultasi bersama pimpinan Lembaga Tinggi Negara, membahas antisipasi terhadap berbagai kondisi global yang diperkirakan kedepannya semakin tidak menentu.

Selain karena masih adanya efek pandemi Covid-19, ditambah terjadinya konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

Rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan Ketua Lembaga Tinggi Negara dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Turut hadir antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MA Syarifuddin, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, dan Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampingi Presiden Joko Widodo.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara digagas pertama kalinya oleh almarhum Taufiq Kiemas saat menjabat Ketua MPR RI periode 2009-2013. Tuan rumah rapat konsultasi dilakukan secara bergantian. Hari ini Presiden Joko Widodo yang menjadi tuan rumah. Rapat konsultasi selanjutnya akan di lakukan di DPR RI dengan tuan rumah Ketua DPR RI Puan Maharani.

 

Menurut Bamsoet, dalam penjelasannya Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa dibawah 3 persen, maksimal 2,8 persen. “Butuh kerja keras untuk merealisasikannya mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu. Selain juga faktor peningkatan utang yang signifikan, menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan,” ujar Bamsoet.

 

 

Selain itu, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai USD 21,6 miliar per bulan. Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional.

 

Baca Juga :   Aksi Payung Duka Masyarakat Sipil Pasca Pengesahan UU Kesehatan

 

Lebih jauh, Bamsoet menjelaskan sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat harus segera diperlukan. Kebijakan burden sharing yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.

 

 

Sementara untuk strategi jangka panjang, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

 

“Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Bamsoet.

 

Di sisi lain, krisis pangan dan krisis energi global juga harus diantisipasi untuk me-minimalisir dampak buruk bagi Indonesia, dan tidak berimbas pada terganggunya agenda politik nasional yang sudah di depan mata (Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024).

 

“Tantangan lainnya adalah, seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan per Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen. Penyumbang inflasi dari kenaikan harga cabai merah, kenaikan tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Diperkirakan dan pada bulan Agustus inflasi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen,” ujar Bamsoet.

Baca Juga :   Raperda Pajak dan Retribusi Daerah akan Pangkas Tumpang Tindih Kebijakan

 

Namun demikian, kata Bamsoet, ada sisi positif yang Indonesia miliki berdasarkan hasil survey Bloomberg, Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil, hanya 3 persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa (40 hingga 55 persen) ataupun negara Asia Pasifik (pada rentang antara 20 hingga 25 persen).

 

Pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital dan pembangunan Ibu Kota Negara, ditunjang keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan, merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang. Sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.

 

“Untuk itulah diperlukan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa yang menjadi pijakan bagi pemerintahan periode-periode berikutnya agar tetap menjalankan arah pembangunan bangsa secara tepat, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045,” terang Bamsoet.

 

Ia mencontohkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian dari proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan.

“Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Jika hanya diatur melalui Undang-Undang, rawan ‘ditorpedo’ dengan Perppu. Karenanya sangat penting agar landasan IKN juga diperkuat dengan keberadaan PPHN, yang tidak bisa ditopedo oleh Perppu maupun di judicial review di MK,” tegas Bamsoet.(*)

Loading

Berita Terkait

Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan
Tiga Korban Pesawat Jatuh Dilarikan ke RS Polri
Tokoh Pers Prof. Salim Said Tutup Usia
Sidang 100 Tahun KWI Semakin Meneguhkan Semangat 100% Katolik 100% Indonesia
Kelompok Masyarakat Sipil Serukan Isu Kesehatan Jadi Arus Utama Kebijakan
ARUN Sambangi LAPAS Kelas II Kotabaru Bangun Sinergitas

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:55 WIB

Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:43 WIB

Tiga Korban Pesawat Jatuh Dilarikan ke RS Polri

Sabtu, 18 Mei 2024 - 22:22 WIB

Tokoh Pers Prof. Salim Said Tutup Usia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 11:17 WIB

Sidang 100 Tahun KWI Semakin Meneguhkan Semangat 100% Katolik 100% Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 09:52 WIB

Kelompok Masyarakat Sipil Serukan Isu Kesehatan Jadi Arus Utama Kebijakan

Jumat, 17 Mei 2024 - 17:26 WIB

ARUN Sambangi LAPAS Kelas II Kotabaru Bangun Sinergitas

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:03 WIB

Jurnalis Jember Tolak Revisi RUU Penyiaran Ancam kebebasan pers

Berita Terbaru

Headline

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB