Home » Nasional » Presidium Gerakan Pakel Damai dan Sejahtera temui Busyro Muqoddas

Presidium Gerakan Pakel Damai dan Sejahtera temui Busyro Muqoddas

Eni 23 Jun 2024 86

 

Nasionalpos.com l BANYUWANGI – Jajaran Presidium Gerakan Pakel Damai dan Sejahtera (Presidium GPDS), yang didominasi warga Nahdlatul Ulama (NU) Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya bisa bernafas lega. Kenapa?. Karena mereka berhasil mengadu atau curhat kepada Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.

Mantan Ketua KPK tersebut ditemui dan diminta mendengarkan keluh kesah warga Desa Pakel, saat mengisi ceramah pengajian Ahad Pagi di masjid Ahmad Dahlan Banyuwangi, Minggu (23/6/2024).

Kepada Busyro Muqoddas, rombongan Presidium GPDS, yang dipimpin Syamsul Mu’arif dan Nur Aini, menceritakan tentang konflik sosial yang terjadi diwilayah Desa Pakel. Bahwa terdapat oknum luar daerah yang diduga menjadi pemicu perpecahan dan permusuhan antar warga.

Mereka juga menguasai tanah negara serta disinyalir melakukan penebangan tanaman milik perkebunan dengan luas sekitar 225 hektar. Bukan hanya itu, kelompok warga itu juga dinilai kerab menebar ketakutan serta perselisihan kepada masyarakat.

“Mereka bukan murni warga Desa Pakel. Sejak keberadaan kelompok warga tersebut, tanaman milik kami juga tiba-tiba ada yang menebangi,” keluh Nur Aini kepada Busyro Muqoddas.

Kepada tokoh Muhammadiyah Pusat itu, Presidium GPDS berharap untuk bisa dibantu guna mewujudkan kedamaian dan kondusifitas diwilayah Desa Pakel. Meski tidak mendapat jawaban dari Busyro Muqoddas, warga NU Desa Pakel mengaku telah puas bisa menyampaikan uneg-uneg.

Baca Juga :  Politisi Partai Demokrat Pastikan Pejuangkan Aspirasi Organisasi Profesi Kesehatan

“Bapak Busyro Muqoddas adalah tokoh panutan nan bijaksana, kami yakin beliau akan lebih mengedepankan kemaslahatan umat,” cetus pria asal Dusun Krajan, Desa Pakel ini.

Upaya Presidium GPDS untuk menemui Busyro Muqoddas ini bukan tanpa sebab. Langkah tersebut dilakukan karena warga NU Desa Pakel, mendapat informasi bahwa Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, sedang ada kegiatan di Banyuwangi. Selama di Banyuwangi, dia dikabarkan akan menemui sekelompok warga di Desa Pakel, seperti yang dilakukan pada akhir Juli 2022 lalu.

Dan kelompok yang dijumpai Busyro Muqoddas itu merupakan sekelompok warga Desa Pakel yang dikeluhkan oleh Presidium GPDS.

“Kami sangat menghormati dan meng idolakan Bapak Busyro Muqoddas. Semoga, jika beliau bisa menyakini kebenaran informasi dari mereka, kami harapkan beliau juga menerima informasi dari kami secara adil dan bijaksana,” cetus Syamsul Mu’arif.

“Jangan sampai nama harum beliau menjadi berkurang, gara-gara hanya mendengar informasi satu pihak,” imbuhnya.

Baca Juga :  Polda Jatim Gelar TFG Pengamanan Pilkada 2024

Perjuangan Presidium GPDS untuk bisa mengadukan tentang konflik sosial di Desa Pakel, terbilang sangat luar biasa. Pertama, mereka mendatangi Busyro Muqoddas, saat sedang menjadi pembicara dalam Launching Al-Maun Goes to Village dan Dialog Ideologi Kepemimpinan Berkemajuan, di Rumah Sakit Islam (RSI) Fatimah, Jalan Raya Jember No.25, Dusun Krajan, Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Sabtu (22/6/2024).

Kegiatan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, itu mengusung tema ‘Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Konflik Agraria dan SDA’. Disitu, Presidium GPDS, tidak berhasil menyampaikan aduan kepada Busyro Muqoddas.

Usaha kedua dilakukan dengan mendatangi ke Hotel Santika Banyuwangi, tempat Busyro Muqoddas menginap, di Jalan Letjen S Parman No.15, Kelurahan Sobo, pada Sabtu malam (22/6/2024). Karena Busro Muqoddas, sedang kurang enak badan, Presidium GPDS tidak bisa melontarkan aduan secara panjang lebar.

Hingga akhirnya, Presidium GPDS, berhasil meluapkan curhatan kepada Busyro Muqoddas, di masjid Ahmad Dahlan Banyuwangi.

“Kami akui, kami lumayan kesulitan untuk bisa menyampaikan pengaduan kepada Bapak Busyro Muqoddas,” urai Syamsul Mu’arif. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x