Home » Nasional » Program KONFLIK !! Dinas Kominfo Di Tuding Hamburkan Ratusan Juta Rupiah Buat Plesiran Bareng Oknum Wartawan

Program KONFLIK !! Dinas Kominfo Di Tuding Hamburkan Ratusan Juta Rupiah Buat Plesiran Bareng Oknum Wartawan

Syamsul Bahri 13 Des 2024 59

 

NASIONALPOS.com ll KABUPATEN TANGERANG
Setelah beberapa OPD seperti Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, dan pengguna Anggaran dan yang lainya dari APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024, sukses bagi bagi uang kepada beberapa oknum wartawan, dan dugaan kuat sukses dalam jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL).

Susahnya klarifikasi dan kordinasi dengan jajaran PPTK dalam setiap kegiatan, juga sangat di keluhkan kalangan wartawan yang banyak melihat kejanggalan pelaksanaan kegiatan proyek, bahkan untuk menerima dan menjawab telpon maupun pesan what’s app dari wartawan pun enggan, diantaranya salah satu pejabat publik Bina Marga yaitu Rizal Muhamad Fikri ST MT dan jajaran pejabat lainya yang di tuding tidak ber etika, lantaran di anggap tidak kooperatif, abaikan telpon dan pesan What’s app ketika wartawan butuh klarifikasi atas kegiatan proyek rekonstruksi jalan yang banyak di keluhkan masyarakat,

“Banyak penilaian sumbang hingga tudingan Tersandera oleh GRATIFIKASI dan prosentase, di hampir setiap titik kegiatan, baik kegiatan PL maupun Tender, hampir semua jajaran PPTK pules dan nyenyak setelah uang rakyat dalam bentuk APBD terkesan di buat Bancakan

Baca Juga :  PEKAT IB Gelar Rakernas I di Bali

“Setelah oknum wartawan selesai menikmati jatah kegiatan dari Dinas Pengguna Anggaran, baik yang terima matangnya (sebutan sandinya), maupun dapat judul kegiatan,

“Sekarang giliran dinas Kominfo kabupaten Tangerang tidak mau kalah, sekitar Rp. 460 juta lebih di tuding di HAMBURKAN buat Plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan,

Sontak kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan konflik di kalangan aktifis dan wartawan menjadi sorotan, pasalnya dinas Kominfo di tuding tebang pilih, yang terlibat Plesiran” keluh ketua GWI DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahrii,

Di tempat terpisah, Salah satu wartawan media Cetak dan HUMAS Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Linda dengan nada kecewanya mengatakan,

Kominfo di nilai telah melakukan program KONFLIK di kalangan aktivis dan wartawan kabupaten Tangerang, program yang di nilai mencoreng kinerja pemerintah kabupaten Tangerang, dengan kegiatan Plesiran menggunakan anggaran APBD tahun 2024,

Silahkan saja, asal tepat waktu, Adil, transparan, dengan etika yang profesional, bukan dengan cara seperti sekarang, terkesan tebang pilih, menimbulkan kecemburuan di kalangan aktifis dan wartawan, itu uang rakyat, sementara ekonomi rakyat masih belum stabil, masih pada ngantri segala macam bentuk bantuan, alangkah bagusnya kalau uang itu di pakai untuk bedah rumah, masyarakat miskin merasa di perhatikan,

Baca Juga :  Rapat Dinas Perdana Lapas Kelas IIB Lumajang Bahas Pencapaian dan Rencana Kerja Tahun 2025

Kenyataanya hingga saat ini masih banyak yang belum terealisasi usulan bedah rumah, yang katanya , kuota maupun anggaran terbatas lah, dan alasan klasik lainya,

Atau program lain yang lebih bermanfaat, misalnya, pengentasan program ekonomi ekstrim, itu jauh lebih bermanfaat,

Bukan dengan cara tebang pilih wartawan yang di ajak Plesiran ke Garut, wartawan yang mungkin tidak pernah upload berita dari Kominfo, tidak di libatkan, bahkan dalam beberapa pemberitaan di sebutkan “orangnya itu itu aja” wartawan yang seperti apa si kriterianya ? Apa yang rajin tayang pemberitaan pencitraan, atau kedekatan dengan pejabatnya, sekali lagi itu uang rakyat, hati hati penggunaanya, sudah tepat apa belum ?? dalam kondisi sekarang ini,

Di saat ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan dan penguatan, Pejabat terkait harus bisa mempertanggung jawabkan, dasar alasan apa harus pelesiran ngajak oknum wartawan tertentu,” ujar Linda dengan nada kecewa.

Red/Team

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x