NasionalPos.com, Jakarta- Reshuffle kabinet adalah kebijakan Presiden mengganti atau menambah personil kabinet dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kepentingan politik, representasi kekuatan politik, representasi demografi hingga dimensi kinerja pemerintahan, mengotak atik susunan kabinet tidak semudah menyusun bidak bidak catur. Pro dan kontra atas penempatan personil pasti akan muncul akibat perbedaan persepsi, posisi dan kepentingan politik. Ditambah lagi dengan problematika sosial politik kekinian yang perlu diatasi, serta gangguan dari kelompok oposisi maupun kelompok kepentingan lainnya, agar reshuffle kabinet berjalan baik perlu adanya dukungan politik baik dari internal maupun eksternal. Syukur syukur dapat menarik atau mengajak kekuatan politik oposisi menjadi mitra koalisi baru demikian disampaikan Y Widirahardjo Ketum TKR Jokowi-Ma’ruf Amin, saat dihubungi perisaihukum.co.id Kamis, 16 Juni 2022 di Jakarta.
“Menarik kekuatan politik oposisi tentunya akan menambah kekuatan politik. Tapi bagaimanapun juga “no free for lunch”. Ada penukaran yang harus dibayar berupa jabatan politik atau peluang politik. Dengan adanya penukaran politik ini maka aroma “dagang sapi” pada setiap reshuffle akan selalu muncul.”ucap Y.Widiraharjo
Menurut Y.Widiraharjo, dalam hal mencermati kebijakan Jokowi melakukan reshuffle kabinet kali ini terlihat lebih condong menggalang kekuatan politik untuk mengamankan berbagai program besar (Mega projek) yang tengah berjalan, utamanya projek Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara”, project infrastruktur, project Strategis Nasional dll.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam menggalang kekuatan politik baru, maka ditariklah PAN dan Partai partai non parlemen menjadi anggota kabinet baik sebagai menteri atau wakil menteri, harapannya adalah menambah kekuatan dan mengurangi potensi lawan, sehingga program kerja presiden tidak lagi terganggu.
“Langkah reshufle tersebut bukan berarti Jokowi terkunci tapi malah Jokowi yang mengunci manuver politik dari kaum oposan sekaligus meredusir kekuatan mereka, Melemahnya kekuatan oposisi memberi keleluasaan Jokowi mengeksekusi program-program ambisiusnya.”tukas Y.Widiraharjo
Terbukti, lanjut Y.Widirahardjo, sekarang program-program Jokowi berjalan lancar. Memang ada kendala finansial, tapi kendala itu tidak membuat pemerintahan Jokowi bangkrut, sehingga boleh dikatakan Reshufle kali ini pada dasarnya simbiosis mutualisme, masing masing pihak dapat untung. Pemerintahan Jokowi dapat untung dukungan politik yang semakin kuat di parlemen sehingga mudah meloloskan peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk melancarkan terwujudnya program strategis nasional. Partai amanat Nasional juga beruntung dapat “kue” politik yg bisa menjadi logistik pemilu 2024. Tergantung cara main agar kue politik itu bisa “aman” dinikmati.
“Adapun soal “abuse of power” adalah hal biasa dalam perpolitikan dimana saja. Yg penting kata pepatah Jawa : “ngono Yo ngono ning Ojo ngono”.pungkas Y.Widirahardjo. (*dit)
