Home » Ekonomi » Rico Sia Minta Kementerian ESDM Beri Perhatian Tambang Ilegal di Papua Barat

Rico Sia Minta Kementerian ESDM Beri Perhatian Tambang Ilegal di Papua Barat

dito 06 Nov 2023 169

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menyampaikan masih adanya tambang-tambang ilegal di wilayah Papua Barat. Salah satu yang disoroti Rico adalah tambang emas di Distrik Masni di Papua Barat, sebagaimana wilayah yang menjadi basis Daerah Pemilihan (Dapil) untuk dirinya di DPR RI.

“Di Dapil kami juga di (Distrik) Masni ada pertambangan emas yang sampai sekarang sudah pernah diberantas ada yang sudah ditangkap namun kemudian sekarang sudah mulai lagi beraktivitas lagi dengan peralatan alat-alat berat yang cukup banyak di sana di daerah Papua Barat,” ujarnya dalam RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca Juga :  Pemprov DKI Kampanyekan Kolaborasi Menuju Udara Bersih Jakarta Di Hari Lingkungan Hidup International ke 50

Untuk itu, ia meminta Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba untuk dapat memberi perhatian lebih terhadap praktik-praktik tambang ilegal. Sehingga lingkungan dan kekayaannya dapat terlindungi dan termanfaatkan dengan baik.

“Mohon bantuan atensi dari Pak PLT Dirjen, sehingga kekayaan negara ini khususnya juga lingkungan yang berada di Papua yang menjadi sumber paru-paru oksigen dunia ini bisa terlindungi dan tentunya manfaatnya dapat menambah PNBP. Bukan diambil oleh segelintir orang atau oknum-oknum yang memiliki ini lalu kemudian kita enggak dapat apa-apa,” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  Bangun Jiwa Korsa dan Soliditas Melalui Olah Raga Bersama

Menambahkan Rico, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mengatakan Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber mineral cukup banyak. Sehingga kepastian hukum terkait pertambangan mineral menjadi penting.

“Saya kira kita semuanya tahu Papua salah satu provinsi di mana sumber mineralnya cukup banyak sehingga hal-hal yang sifatnya kepastian hukum menjadi penting. Tadi ada satu contoh kembali bahwa dulu dikatakan ilegal mining ternyata sekarang beroperasi kembali  bahkan dengan alat berat yang cukup masif. Ini Pak Dirjen dapat menjadi perhatian,” jelasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Staf Ahli II Pimpin Rapat Evaluasi PB-PSWA dan Kerja Sama PT Linggau Bisa

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Wiwin Eka Saputra, memimpin rapat evaluasi rutin Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) tahun 2026 pada BUMD Lubuk Linggau di Op. Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (22/9/2026). Dalam rapat tersebut, HbWiwin …

Wako Ikuti Rakor Lintas Sektoral Penanganan Karhutla ‎

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hjdayat menghadiri rakor lintas sektoral yang dilaksanakan Polres Lubuk Linggau dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Kota Lubuk Linggau. Selasa (22/9/2026). ‎ ‎Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Catur Erwin Setiawan dalam arahannya menekankan, bahwa kasus pembakaran lahan akan dilakukan pemeriksaan tidak hanya kepada pemilik lahan, melainkan juga …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

x
x