Siapkan Jaring Pengaman Sosial & Pastikan Tarif Angkutan Umum Tetap, Langkah Pemprov DKI Antisipasi Kenaikan Harga BBM

- Editor

Sabtu, 10 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalpos.com, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota, Jumat,9/9/2022 malam.

Bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM, demikian disampaikan Gubernur Anies Baswedan pada rapat tersebut.

“Kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” ungkap Gubernur Anies.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karenanya, lanjut Anies,  diadakan rapat ini untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi tersebut salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik. Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

Baca Juga :   Komandan Seskoal Berikan Pelajaran Kepada Pasis Pakistan Navy War College

“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” tegas Gubernur Anies.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

“Kira-kira dengan cara seperti itu maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” tambahnya.

Kemudian tak kalah penting, Gubernur Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

Baca Juga :   Buruh Desak Jokowi Cabut Permenaker Tentang JHT

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tandasnya.

Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

  1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
  2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
  3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
  4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami

kenaikan.

  1. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
  2. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

 

Berita Terkait

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI
Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir
Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR
Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman
Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Bakal Dihadiri Abah Anies & Cak Imin
Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024
Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri
Berita ini 160 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:12 WIB

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:32 WIB

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:17 WIB

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Maret 2024 - 11:24 WIB

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:26 WIB

Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:11 WIB

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024

Senin, 25 Maret 2024 - 14:16 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri

Senin, 25 Maret 2024 - 14:05 WIB

Sembilan Orang Hilang Pada Peristiwa Banjir Bandang dan Longsor di Bandung Barat

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB