Home » Nasional » Tes Sekda Kabupaten Tangerang Dikelilingi Misteri dan Kontroversi

Tes Sekda Kabupaten Tangerang Dikelilingi Misteri dan Kontroversi

Syamsul Bahri 18 Des 2024 132

 

Nasionalpos.com ll TANGERANG– Sebuah surat yang baru-baru ini bocor ke publik memperlihatkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang telah mengadakan tes definitif untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang secara diam-diam. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menunjukkan bahwa tes tersebut dilaksanakan di Hotel Vega Gading, Serpong, tanpa pemberitahuan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, memunculkan pertanyaan tentang transparansi prosesnya.

Dalam konfirmasi dengan media, Hendar Herawan, anggota panitia pelaksana, mengungkapkan bahwa tes tersebut dibiayai oleh anggaran APBD Kabupaten Tangerang. Namun, ketika ditanya mengapa tes tersebut tidak diumumkan secara publik, Hendar menjawab, “Belum saatnya, bang. Nanti kita akan publikasikan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang,” yang menambah spekulasi mengenai kejelasan dan integritas seluruh proses seleksi.

Baca Juga :  KORPRI Setjen DPR RI Sebagai Perekat Bangsa, Diharapkan Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Lebih jauh lagi, ketika ditanyakan tentang jumlah peserta yang terlibat dalam tes, Hendar menyatakan bahwa “Besok masih ada 38 orang lagi, dan tidak mungkin kami memberitahukan jumlahnya setiap hari. Pada intinya, nanti kami akan umumkan melalui Diskominfo saja. Mohon maaf dan terima kasih,” meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban mengenai prosedur seleksi yang sebenarnya.

Sementara itu, Walid, Ketua GNP Tipikor Kabupaten Tangerang, mengkritik proses tersebut dengan menyebutkan bahwa harus ada transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. “Aturan untuk seleksi Sekda definitif harus melibatkan open bidding, dipublikasikan di media, dan melalui rapat dengan DPRD. Nama-nama yang terpilih harus dikirimkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan, dan keputusan final ditentukan oleh pemerintah pusat,” tegas Walid, menuntut kejelasan dan keadilan dalam proses seleksi.

Baca Juga :  Polsek Candipuro Patroli Tempat Wisata, Pastikan Keamanan Pengunjung dan Pengelola

Kontroversi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan warga dan pejabat setempat mengenai potensi manipulasi dan kurangnya akuntabilitas dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kabupaten Tangerang. Masyarakat kini menantikan klarifikasi dan tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan proses yang adil dan terbuka.

(Red/S.Bahri)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x