Home » Headline » Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi

Wacana Penambahan Kementerian Harus Ubah Regulasi

dito 08 Mei 2024 54

NasionalPos.com, Jakarta-  Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menjelaskan wacana Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang akan menambah jumlah kementerian dari jumlah semula 34 menjadi 40 kursi harus mengubah regulasi.

“Harus diubah regulasinya, suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet ke depan,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Rabu 8/5/2024

Kondisi ini memang berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru merampingkan kementerian demi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga :  Menjadi Wakil Rakyat, Saran Rahcmat Gobel, Harus Terus Berjuang Demi Rakyat

Meski begitu, dia menilai Jokowi dan Prabowo memiliki stressing masing-masing terkait dengan kementerian.

“Kalau untuk kemajuan bangsa, anggaran harus digelontorkan, kecuali untuk kepentingan tak berfaedah, beda lagi ceritanya,” ujarnya.

Adapun jumlah kementerian telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca Juga :  Polisi Kerahkan 1.994 Personel di Jakarta, Untuk Amankan Aksi Massa Reuni 411

“Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34,” bunyi pasal tersebut.

Bagian penjelasan UU No. 39/2008 ini menyebut bahwa undang-undang ini juga bermaksud untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34.

“Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan,” demikian bunyi penjelasan UU itu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Setahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Kondisi Hukum Ada Perubahan, Patut Di Optimalkan Di masa Mendatang

dito

25 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Masih terkait Dengan peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentunya perlu di cermati apa yang telah di capai, apa yang sudah di lakukan Pemerintah Prabowo-Gibran selama kurun waktu setahun ini, diantaranya di bidang hukum. Sehubungan dengan itu, tentunya di respon oleh berbagai kalangan masyarakat, di antara nya A. Darwin R Rangreng SH …

Sekda DKJ, Marullah Timbulkan Potensi Perpecahan Warga Jakarta?

ridwan umar

23 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DK Jakarta Marullah Matali dianggap memicu potensi perpecahan warga. Isu tersebut makin mencuat pasca gelaran Kongres Istimewa Masyarakat Kaum Betawi (MKB) yang dipimpin Marullah pada 18 Oktober 2025 lalu. “Ya, Kongres MKB yang dipimpin Pak Sekda, Marullah pada 18 Oktober kemarin itu jelas berdampak pada potensi perpecahan warga …

Terkait Pengadaan Bansos, Dinsos DKI Jakarta di Duga Jadi Sarang Penyamun

dito

23 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Program Bansos Warga Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemda Jakarta baik berkaitan dgn program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainya antara lain PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Akan tetapi dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, di duga telah menjadi ladang Bancaan dengan modus operandi dugaan Gratifikasi dan Korupsi …

APJ:PSI Hentikan Teater Politik Terkait Taman Barito.

dito

22 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Di tengah proses penataan ulang kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berimbas pada isu relokasi pedagang Pasar Barito, aksi sejumlah politisi dan anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI menuai sorotan tajam. Alih-alih menyajikan advokasi yang substantif, kehadiran mereka di lokasi justru dinilai sebagai upaya pencitraan politik yang berlebihan dan manipulatif, demikian yang di …

Mengubah Tantangan Siber Menjadi Momentum: Bank Jakarta Tetap Pilar Kepercayaan dan Kemajuan Digital

dito

22 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) secara tegas menyikapi pemberitaan terkait serangan siber canggih yang menargetkan sistem pembayaran Bank Jakarta (dulu Bank DKI), yang belakangan dikabarkan menyebabkan transaksi anomali melebihi Rp200 miliar, demikian di katakan oleh Ketua Umum FK Repnus, Faisal Nasution kepada wartawan, Rabu, 22 Oktober 2025 di Jakarta. ” Kami …

Kolaborasi Inovatif Dua Mata Kuliah: Komunikasi Internasional & Diplomasi Digital Universitas Paramadina

dito

21 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran dengan menyelenggarakan Kuliah Tamu bertajuk “Visual Diplomacy: Film sebagai Medium Komunikasi Internasional di Era Digital”,  Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 09.00–12.00 WIB di Aula C1, Universitas Paramadina, kampus Cipayung, Jakarta Timur. Acara ini menghadirkan empat sineas muda berbakat Indonesia: Mikhail Adam, Dahlan …

x
x