Setahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Kondisi Hukum Ada Perubahan, Patut Di Optimalkan Di masa Mendatang

NasionalPos.com, Jakarta-

Masih terkait Dengan peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentunya perlu di cermati apa yang telah di capai, apa yang sudah di lakukan Pemerintah Prabowo-Gibran selama kurun waktu setahun ini, diantaranya di bidang hukum.

Sehubungan dengan itu, tentunya di respon oleh berbagai kalangan masyarakat, di antara nya A. Darwin R Rangreng SH MH pengacara publik, kepada wartawan, Sabtu, 25 Oktober 2025, ia mengatakan bahwa

Sebagai penegak hukum, diri nya mencermati bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat beberapa upaya signifikan dalam pembenahan kondisi hukum. Namun, perubahan mendasar tentu membutuhkan waktu.

“Contohnya, revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memasukkan pasal tentang korporasi sebagai subjek hukum menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memberantas korupsi secara lebih komprehensif. ” Ungkap A. Darwin R Rangreng SH MH kepada wartawan.

Selain itu, lanjut A. Darwin R Rangreng, dirinya juga melihat upaya pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan lahan. Meski demikian, implementasi dari produk hukum ini perlu terus dikawal agar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

“Misalnya, dalam kasus revisi UU KPK, perlu dipastikan bahwa independensi KPK tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perubahan tersebut.” Tukas A. Darwin R Rangreng SH MH.

A. Darwin R Rangreng SH MH juga menyampaikan bahwa Perkembangan Hukum di Era Pemerintahan Prabowo:

Untuk sisa jabatan empat tahun ke depan, tentunya dirinya berharap terjadinya antara lain:

– Penguatan Independensi Lembaga Hukum: Adapun Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki independensi yang kuat dan bebas dari intervensi pihak manapun. Contohnya, dengan memberikan anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, sambungnya, perlu adanya Peningkatan Kualitas SDM: Investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para penegak hukum, sangat penting. Misalnya, dengan mengirimkan jaksa dan hakim untuk mengikuti pelatihan khusus tentang kejahatan siber atau kejahatan ekonomi modern.

” Tidak hanya itu perlu adanya upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, untuk meningkatkan kepercayaan publik. Contohnya, dengan mewajibkan pengadilan untuk mempublikasikan putusan secara online dan membuat sistem pelaporan online untuk pengaduan masyarakat terkait kinerja aparat penegak hukum.” Tandas A. Darwin R Rangreng SH MH.

A. Darwin R Rangreng SH MH juga menambahkan bahwa di bidang hukum, dirinya sangat berharap pemerintah Prabowo-Gibran, perlu Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma yang dapat menghambat penegakan hukum. Misalnya, dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk meninjau dan merevisi peraturan-peraturan yang sudah usang atau tidak relevan dengan perkembangan zaman

Lebih lanjut ia mengatakan dirinya juga berharap pemerintah Prabowo-Gibran  memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses pembentukan dan evaluasi kebijakan hukum. Contohnya, dengan mengadakan konsultasi publik secara rutin sebelum mengesahkan undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang sudah ada.

” Dengan langkah-langkah tersebut, saya optimis bahwa hukum di Indonesia dapat semakin berkeadilan, memberikan kepastian, dan melindungi hak-hak seluruh warga negara.” Pungkas A. Darwin R Rangreng SH MH.