Home » Nasional » Peringati Hari Sumpah Pemuda, Warga Binaan Lapas Banyuwangi Diharapkan Miliki Semangat Perbaiki Diri

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Warga Binaan Lapas Banyuwangi Diharapkan Miliki Semangat Perbaiki Diri

Wulandari 28 Okt 2024 259

NASIONALPOS.com Banyuwangi – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2024 turut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi dengan menggelar upacara bendera, Senin (28/10).

Upacara yang digelar di Lapangan Tenis Blok Timur Lapas itu dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wahyu Tetuka. Selain diikuti oleh pegawai, upacara juga melibatkan Warga Binaan sebagai peserta.

Pada momen tersebut, Wahyu menyampaikan pesan khusus kepada Warga Binaan agar terus memupuk semangat berbenah diri dengan mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang ada di Lapas dengan sebaik-baiknya.

“Tingkatkan semangat untuk memperbaiki diri agar ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang membawa perubahan kearah yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, semangat perjuangan untuk kemajuan bangsa dan negara juga wajib dilaksanakan oleh Warga Binaan. Implementasinya yaitu dengan menyesali kesalahan yang telah dilakukan serta membangun tekad untuk membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Baca Juga :  Ngaku Beli Sabu 8 Kali dari Seseorang Bandar B (DPO)

“Setelah bebas minimal membawa perubahan di masyarakat dengan bekal pembinaan yang diperoleh saat menjalani masa pidana,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga membacakan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia menyampaikan bahwa Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan sebuah peristiwa dimana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah keberagaman di Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi sumpah pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia, dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat,” ungkapnya.

Baca Juga :  MAPPI Bersurat ke Presiden Prabowo desak Kejagung Periksa Ainun Na'im

Wahyu menyebut, harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam Pembangunan Nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP.

“Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70,00 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65,00 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen,” bebernya.

“Capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.

**Humas lapas Banyuwangi**

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x