Home » Nasional » Warga Kampung Lebak Gede RT 01/02 Mengeluh Atas Jalan Bertahun tahun Masih Hancur Seolah olah Pemerintah Yang Terkait Tutup Mata

Warga Kampung Lebak Gede RT 01/02 Mengeluh Atas Jalan Bertahun tahun Masih Hancur Seolah olah Pemerintah Yang Terkait Tutup Mata

Syamsul Bahri 30 Nov 2024 146

 

Nasionalpos.com ll Kab. Garut -Masyarakat Desa sukalilah dan desa girimukti Kecamatan cibatu, Kabupaten garut mengucapkan rasa prihatin kepada pemerintah daerah setempat, sabtu, (30/11-2024).

Masyarakat setempat merasakan miris dan prihatin atas jalan masih bebatuan,rusak,berlubang Desa sukalilah atau desa girik mukti, kecamatan cibatu kabupaten garut, di jalan, Kampung lebak gede, rt01 rw02, jalan tersebut bertahun taun tidak ada Pembangunan seolah olah pemerintahan yang terkait tutup mata, padahal, anggaran dana desa itu ada, seharusnya ini hasil pajak Rakyat kembali untuk Rakyat terangnya. Eneng sunara sebagai warga,-“.

Menurut keterangan Warga yang Berinisial (E) mengatakan prihatin,sedih,miris mas Wartawan jalan Desa kami, bertahun taun, yang tidak ada perhatian dari pemerintah, udah lama ini mas Wartawan, jalannya rusak, kalau bawa motor itu Ampe pilih-pilih jalan, kita karena rusak parah, apalagi saat cuaca hujan gini, kadang air menggenangi hingga ke jalan” ujar warga setempat.

Baca Juga :  Hoax] Berita Yang Beredar Tentang Pungli dan Praktik Calo Marak di Satpas Polresta Banyuwangi

Hal senada diungkapkan warga lebak gede, dan Warga yang melintas, Kami mengucapkan rasa prihatin dan miris kepada Pemkab garut, padahal melalui anggaran (DD) itu untuk pembangunan buat masyarakatnya, berarti pemerintahan daerah tidak ada amanah buat warganya, yang bertahun tahun jalan desa masih berlobang dan rusak.

“Saya selaku Warga masyarakat mengucapkan sangat sedih dan prihatin atas tidak ada perbaikan jalan kita ini, kepada Kades, kecamatan, atau dinas Yang terkait.

Seharusnya terpilih menjadi pejabat semestinya pengeluhan warga seharusnya di respon, untuk anggaran dari pemerintah padahal dari masyarakat dan kembalikan untuk masyarakat, biar bisa menjalankan amanah, pemerintahan garut melalui Dana Desa melalui Swakelola anggaran, (DD) tahun anggaran 2024, bisa pun untuk pengajuan ke dinas PUPR,BINAMARGA Dll itu pemerintahan daerah bisa mendorong atas pengeluhan warganya.-“tutur eneng sunara sebagai warga.

Baca Juga :  Kasad Terima Delegasi Kontigen Garuda Unifil Tahun 2022

Karna ini jalan yang sudah puluhan taun, tidak bisa memperlancar jalanya, kami melalui jalan ini yang setiap hari kami lewati, menjadi sulit, baik mau bertani, Bekerja, bersekolah, ke pasar Dll.

Sambung

Mudah mudahan ada pengeluhan warganya pemerintah daerah, mau pun dinas terkait, bisa merespon untuk pengeluhannya, karna puluhan taun jalan, ada di lingkungan dua desa, dari desa sukalilah sama desa girimukti, tetapi jalan tersebut tidak ada yang lirik atau perhatian, kami sebagai warganya merasakan, dari kecil sampai sekarang, tidak ada perbaikan dari dinas terkait tutupnya,-.”,

Red/Tim

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x