Rapim Bakamla RI : Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sinergitas Kamla Laut
Home » Nasional » Rapim Bakamla RI : Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sinergitas Kamla Laut

Rapim Bakamla RI : Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sinergitas Kamla Laut

Dame.T 07 Mar 2022 126

NasionalPos.com,Jakarta – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang ke-2 di tahun 2022. Tema yang diusung adalah “Wujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Laut Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Kegiatan secara langsung turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. M. Mahfud MD., yang membuka Rapim Bakamla RI sekaligus menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Rapim Bakamla RI ini dilakukan secara hybird, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud selaku ketua forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut menyampaikan arahannya dalam peningkatan kinerja Bakamla kedepan. Pertama, pertajam organisasi Bakamla utamanya pada tataran eselon pelaksana yang terdispersi melingkupi wilayah Indonesia. Kedua, lengkapi piranti lunak untuk kepentingan pembinaan dan penggunaan kapal-kapal patroli serta berbagai Standart Operating Prosedure (SOP) yang akan dijadikan pedoman standar keamanan laut nasional. Ketiga, cetak dahulu pelaut-pelaut yang tangguh dan hebat di laut, yang mampu bertahan hadapi tantangan alam laut dan yang menguasai taktis dan teknis kepelautan. Setelah itu lengkapi juga dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut, serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga penyidikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengucapkan rasa terima kasihnya atas perkenan kehadiran dan arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak dipungkiri, arahan yang diberikan selain tepat sasaran, namun juga mendukung perkembangan Bakamla RI sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia turut menyampaikan paparannya terkait penekanan pokok kebijakan Kepala Bakamla RI tahun 2022 guna menjadi perhatian bagi pelaksanaan tugas di seluruh Satuan Kerja (Satker) di Bakamla RI. Terbagi menjadi 4 ruang lingkup penekanan Kepala Bakamla RI, diantaranya (1) Direktif Presiden RI yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri 2022. (2) Outcome dan Evaluasi kinerja 2021. (3) Situasi eksternal Bakamla  RI terkait dengan political will pimpinan, Banglingstra, dan isu kamla potensial di tahun 2022. Dan (4) sasaran dan penekanan arah kebijakan dan rencana pokok tahun 2022.

Baca Juga :  TNI AL Tangkap 3 Kapal Ikan Vietnam

Dijabarkannya, dalam Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini dunia sedang mengalami peningkatan ketidakpastian. Disebutkan bahwa setidaknya ada 3 penyebab yaitu: pertama, Revolusi Industri 4.0 yang mendorong disrupsi teknologi, sehingga teknologi cepat berubah dan berkembang sangat cepat yang mendorong ketidakpastian produksi barang dan jasa. Kedua, pandemi global yang memukul sektor ekonomi sehingga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian terhadap perencanaan yang telah disusun. Ketiga, adanya perang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi dunia.

Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden menegaskan harus dilakukan pendekatan baik dalam skala makro dan juga mikro. Menurut Presiden, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau dan digitalisasi. Hilirisasi industri mengandung pengertian bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Produk ekspor diwajibkan berupa bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ekonomi hijau adalah pemberdayaan sumber daya alam untuk energi seperti pembangunan PLTA. Langkah selanjutnya yaitu pemindahan IKN merupakan upaya makro untuk pemerataan baik ekonomi, infrastruktur dan populasi. Sebagaimana diketahui, 58% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terdapat di Pulau Jawa, dan 56% populasi juga berada di Pulau Jawa. Selain itu, aspek disiplin nasional juga sangat penting, mengingat salah satu potensi nasional Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM). “Hal ini hanya bisa dioptimalkan bila terbangun budaya disiplin”, ucap Presiden saat Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu.

“Oleh sebab itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di manapun kalian berada. Baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor Bakamla RI berada”, ujar Laksyda TNI Dr. Aan Kurnia.

Lebih lanjut, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal atau Weapon Of Mass Destruction (WMD) menjadi salah satu fokus utama kita. Dalam tatanan regional sendiri, konflik Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik (QUAD/AUKUS), sengketa batas wilayah dan BRI Initiative, perlu mendapat perhatian tersendiri.

Baca Juga :  Komunitas Mahasiswa Usul ke Wantimpres, Cabut Penghargaan Bintang Mahaputera Pratama Untuk Menkominfo

Sedangkan dalam tatanan nasional, kebijakan pembatasan ekspor minerba, penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), inflasi dan ancaman keamanan laut, seperti saling sahut menyahut mencari perhatian kita semua. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan khususnya di laut atau dalam lingkungan maritim.

“Menghadapi perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional serta isu-isu keamanan maritim tersebut, maka saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satker”, ucap Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia. Perintah tersebut diantarannya: Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini melalui pertukaran informasi dan tingkatkan juga kualitas analisis; Laksanakan optimalisasi gelar operasi dengan memberdayakan operasi bersama dan penentuan area prioritas; Bina kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum (Gakkum) dengan membina SDM Gakkum; Melakukan penguatan rapat koordinasi pengamanan maritim; Menggelar pengarahan Harian atau daily brief untuk membangun gambaran umum kamla; Lakukan Latkamla terpadu dan pembinaan masyarakat maritim sebagai agen informasi Gakkum; Dan lakukan pembinaan kesepahaman dan kepercayaan melalui forum internasional, salah satunya melalui pertemuan ASEAN Coast Guard dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara untuk memberikan pembekalan peserta Rapim Bakamla RI melalui daring yakni Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menpan RB yang diwakili oleh Sesmen PANRB Rini Widyantini, SH., MPM., dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Plt. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Abdul Kadir Jailani.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x