Home » Headline » 26 Tahun Malapetaka 27 Juli 1996, GP 27 Juli96 Tagih Janji Presiden Jokowi

26 Tahun Malapetaka 27 Juli 1996, GP 27 Juli96 Tagih Janji Presiden Jokowi

dito 27 Jul 2022 135

Nasionalpos.com, Jakarta-Tragedi kekerasan politik yang lebih dikenal dengan sebutan Malapetaka 27 Juli 1996, 26 tahun silam tersebut, masih menyisakan persoalan hukum yang rumit. Pelanggaran HAM yang nyata dilakukan negara terhadap warganya hilang begitu saja. Sebagai negara hukum tentu sebagai taruhannya, Kasus ini dari tahun ke tahun hanya dijadikan tunggangan politik saja, selain itu perlu adanya pelurusan terminology pada peristiwa Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996 tersebut, bahwa seharusnya bukan kerusuhan, melainkan itu peristiwa itu adalah malapetaka demokrasi , sehingga yang tepat adalah Malapetaka 27 Juli 1996, bukan kerusuhan, demikian disampaikan Tri C.Wibowo Sekjen Gerakan Pemuda 27 Juli 1996, saat di hubungi melalui telpon selularnya, Rabu,  27/7/2022 di Jakarta.

“Saat peristiwa itu terjadi, kami bersama teman-teman yang ada di Gedung DPP PDI di jalan Diponegoro No.58 itu, bukan perusuh, kami berjuang mempertahankan hak politik yang dianiaya oleh rezim Soeharto, nah kalau istilah kerusuhan, itu artinya kami distigma sebagai perusuh, ini yang harus diluruskan”ungkap Tri.C Wibowo.

Baca Juga :  Pemkab Pesisir Selatan Gelar Sosialisasi Perpres 46/2025, Dorong Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel

Nah mengenai Penuntasan Insiden yang sudah berusia 26 Tahun silam ini, Lanjut Tri, dirinya sangat pesimis Misalnya saja ketika tidak berkuasa, PDIP selalu teriak usat usut, tapi ketika berkuasa diam sejuta bahasa. Oleh karena itu dirinya tidak yakin kasus ini akan diungkap secara hukum yang berkeadilan meski Jokowi Presiden dari PDIP, Semua hanya omong kosong.

Oleh karena itu, kami dirinya  akan menagh janji ke Jokowi dalam hal pengungkapan kasus 27 Juli ini dengan alasannya, Jokowi ketika diawal kekuasaannya berjanji akan menuntaskan Kasus-Kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Mengenaskan, kasusnya selalu dikenang tetapi keadilan terhadap para korban selalu diabaikan, “lanjut Tri, Kini Jokowi memasuki kekuasaannya Jilid kedua, Akankah kasus ini akan didorong penuntasannya?kami akan tagih janji Presiden Jokowi yang akan menuntaskan kasus 27 Juli 1996 tersebut.

Baca Juga :  Kapolsek Sukodono Beri Himbauan Kamtibmas Jelang Pilkada dalam Safari Jum'at

“Kami akan tagih Presiden Jokowi yang akan menuntaskan kasus 27 Juli 1996, Jika hal ini tidak segera ditanggapi, maka  Sebagai bentuk tuntutan terhadap tanggungjawab dan komitmen mereka, kami akan menggugat mereka,termasuk dari kalangan TNI yang di duga terlibat kasus 27Juli1996 ” pungkas Tri.C.Wibowo yang juga korban malapetaka insiden 27 Juli 1996, yang pada saat tiga bulan pasca peristiwa tersebut, bersama rekan-rekannya, diantaranya adalah Andreas Timur Santoso ( cak Kitting) dll, melakukan aksi massa ke Komnas HAM, yang saat itu di terima oleh Almarhum Baharuddin Lopa Ketua Komnas HAM,  ketika itu, Tri bersama kawan-kawannya menuntut KOMNAS HAM agar mengusut tuntas dalang dari terjadinya malapetaka 27 juli 1996 tersebut, tapi rupanya tuntutan itu sampai sekarang tenggelamkan dan bahkan ditenggelamkan berubah menjadi komoditas politik elit. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

DPD Partai Hanura Jabar Gelar Musda 2026 di Bandung

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026 di Hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan No. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat Partai Hanura, Ketua DPD …

Partai Hanura Gelar Musda 2026 di Bandung, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026. Yang berlangsung di sebuah hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan, no. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

x
x