Home » Headline » 3 Pokmas Rentan Sengketa Kependudukan Pemilu 2024 Diungkap Politisi PKB

3 Pokmas Rentan Sengketa Kependudukan Pemilu 2024 Diungkap Politisi PKB

dito 09 Jun 2022 82

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengungkapkan terdapat tiga kelompok masyarakat yang rentan alami sengketa kependudukan jelang perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya, persoalan data kependudukan ini bukan menjadi kewenangan KPU sebagai institusi hilir yang menerima data kependudukan. Melainkan, menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mengolah data kependudukan (hulu) sebelum diserahkan ke KPU.

“Saya kira tiga kelompok ini memerlukan pengawasan yang kuat. Karena di masyarakat kita masih ada beberapa bagian kelompok yang rentan terhadap soal kependudukan,” ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Mengawal Tahapan Pemilu 2024’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis 9/6/2022.

Baca Juga :  Tahap II Tahun 2022 Dana KJP Plus Sudah Dicairkan

Pertama, kelompok masyarakat penyandang disabilitas. “Apakah kelompok ini sudah terdata dengan baik dengan dengan akurat di dukcapil? Coba kalau ini enggak ada (pendataan), ke KPU pasti enggak masuk. Kira-kira begitu kan,” ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini.

Kedua, kelompok masyarakat sepuh. Menurutnya, di saat Indonesia sudah mulai memasuki tahap pembuatan KTP elektronik, kelompok masyarakat ini sudah tidak begitu hirau dengan identitas kependudukan karena kondisi fisik yang tidak memadai. Padahal, hak pilih kelompok ini juga masih dilindungi undang-undang dalam menyampaikan suara saat pemilu. “Sampai hari ini kan kita juga belum pernah mendengar apakah kasus macam-macam ini mendapat perhatian,” urainya.

Baca Juga :  Komisi Yudisial Harap 2024 Masyarakat Papua Dapat Layanan Hukum Prima

Ketiga, kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurutnya, status ODGJ harus diperjelas oleh kalangan profesional dengan bukti medis yang kuat. Sebab, jika kelompok ODGJ ini tidak didata, maka akan hilang dari basis data kependudukan Indonesia. Namun, ia juga mengakui tidak semua keluarga yang memiliki ODGJ mau melaporkan anggota keluarganya ke kependudukan. Hal itu bisa disebabkan karena sejumlah faktor.

“Jadi, jumlah penduduk sekian ratus juta itu mungkin tidak termasuk yang ODGJ itu. Tetapi, kalau sudah terdata bisa kan ya punya punya hak pilih. Sehingga, kelompok ini yang mungkin perlu mendapat perhatian,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Acara HUT PPM ke 45 di TMPN Kalibata, Ketum PP PPM sampaikan pesan Persatuan dan Dukungan Penuh Kepada Pemerintah Presiden Prabowo Subianto

dito

22 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Panca Marga ke 45 di tahun 2026, Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga mengelar acara tabur bunga di pusara para pahlawan dan pemotongan tumpeng beserta kue HUT PPM ke 45 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Kamis , 22/1/2026. Acara ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan …

Regenerasi Kepemimpinan PPSI Mundu, Langkah Awal Menuju Kesuksesan Internasional

Dewi Apriatin

20 Jan 2026

Regenerasi Kepemimpinan PPSI Mundu, Langkah Awal Menuju Kesuksesan Internasional ​CIREBON – Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI) Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menaruh harapan besar pada regenerasi kepemimpinan organisasi untuk membawa pencak silat ke panggung global. Optimisme ini disampaikan langsung oleh Ketua PPSI Kecamatan Mundu, Ahmad Tantowi, yang menilai momentum pergantian pengurus sebagai titik balik kemajuan …

Panglima TNI Resmikan Lapangan Serba Guna “Serka Dedi Unadi” di Kodam III/Siliwangi

Suryana Korwil Jabar

20 Jan 2026

Bandung, NasionalPos – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Lapangan Serba Guna “Serka Dedi Unadi”. Di Markas Kodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (20/1/2026). Penamaan lapangan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian Serka Dedi Unadi, prajurit TNI Angkatan ke-60, yang juga merupakan ayah kandung Panglima TNI. Serka Dedi …

Transparansi Dipertaruhkan, Anggaran Sewa Rumah DPRD Banyuwangi Tuai Kecurigaan.

Indra

16 Jan 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Anggaran sewa rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi kian memanas. Sorotan tajam publik mencuat setelah beredarnya konten TikTok jurnalis muda bersama Pasopati Jatim yang membongkar Dugaan ketidak jelasan dasar anggaran dan mekanisme pencairannya. Konten tersebut menyinggung perbedaan tafsir antara tunjangan perumahan dan biaya sewa rumah dinas, yang hingga kini dinilai belum …

Pemilu Langsung dan Nasib Jenazah Koruptor

Dhio Justice Law

13 Jan 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Belakangan ini, publik disuguhkan wacana bertema mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pro kontra pun mencuat, bagi pemerintah termasuk partai-partai koalisi pendukungnya, Pilkada melalui DPRD itu adalah solusi untuk memangkas mahalnya ongkos pilkada langsung. Sementara, disisi oposisi dan masyarakat …

Jejak Panjang H. Amran Sidi : Dari Padang Panjang Ke Kota Padang, Perjuangan Cinta Hj Jusma Hingga Yayasan Baiturahmah

Primadoni,SH

11 Jan 2026

Padang, Nasionalpos .com — H. Amran Sidi lahir pada 20 September 1929 di Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebuah kota kecil yang kelak menjadi saksi awal perjalanan hidupnya. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, menjalani masa muda dengan tekad kuat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab atas hidup serta keluarganya. Pada tahun 1952, …

x
x