Home / Politik / Headline / Nasional

Kamis, 9 Juni 2022 - 21:50 WIB

3 Pokmas Rentan Sengketa Kependudukan Pemilu 2024 Diungkap Politisi PKB

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengungkapkan terdapat tiga kelompok masyarakat yang rentan alami sengketa kependudukan jelang perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya, persoalan data kependudukan ini bukan menjadi kewenangan KPU sebagai institusi hilir yang menerima data kependudukan. Melainkan, menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mengolah data kependudukan (hulu) sebelum diserahkan ke KPU.

“Saya kira tiga kelompok ini memerlukan pengawasan yang kuat. Karena di masyarakat kita masih ada beberapa bagian kelompok yang rentan terhadap soal kependudukan,” ujar Yanuar dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Mengawal Tahapan Pemilu 2024’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis 9/6/2022.

Baca Juga  PLN Siapkan Rp865 Miliar Untuk Dana Kompensasi Pelanggan Terdampak

Pertama, kelompok masyarakat penyandang disabilitas. “Apakah kelompok ini sudah terdata dengan baik dengan dengan akurat di dukcapil? Coba kalau ini enggak ada (pendataan), ke KPU pasti enggak masuk. Kira-kira begitu kan,” ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini.

Kedua, kelompok masyarakat sepuh. Menurutnya, di saat Indonesia sudah mulai memasuki tahap pembuatan KTP elektronik, kelompok masyarakat ini sudah tidak begitu hirau dengan identitas kependudukan karena kondisi fisik yang tidak memadai. Padahal, hak pilih kelompok ini juga masih dilindungi undang-undang dalam menyampaikan suara saat pemilu. “Sampai hari ini kan kita juga belum pernah mendengar apakah kasus macam-macam ini mendapat perhatian,” urainya.

Baca Juga  Update Data Corona (28/8/2020) Korban Jumlah Pasien Positif 162.884 Orang dan Meninggal 7.064 Orang

Ketiga, kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurutnya, status ODGJ harus diperjelas oleh kalangan profesional dengan bukti medis yang kuat. Sebab, jika kelompok ODGJ ini tidak didata, maka akan hilang dari basis data kependudukan Indonesia. Namun, ia juga mengakui tidak semua keluarga yang memiliki ODGJ mau melaporkan anggota keluarganya ke kependudukan. Hal itu bisa disebabkan karena sejumlah faktor.

“Jadi, jumlah penduduk sekian ratus juta itu mungkin tidak termasuk yang ODGJ itu. Tetapi, kalau sudah terdata bisa kan ya punya punya hak pilih. Sehingga, kelompok ini yang mungkin perlu mendapat perhatian,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X. (*dit)

Share :

Baca Juga

AP KAMI

Headline

Sejumlah Ormas Deklarasi AP-KAMI Dukung Gerakan Moral Din Syamsuddin Cs
Setnov Agung dan Ahok

Politik

Setnov Terseret Kasus e-KTP, Agung Tegaskan Tak Ada Munaslub Golkar
Fadli Zon

Headline

Gerindra Kutuk Perusakan Musala di Minahasa
dito

Nasional

Insiden Gereja Lidwina Jangan Terulang, Segera Bentuk Dewan Kerukunan Nasional
menlu retno edit

Headline

Ketegangan Hubungan China-Taiwan, Menlu Retno Ingatkan Siapapun Jangan Melakukan Provokasi
Kim

Headline

Demi Bantuan, Korut Klaim Dekat Dengan China
pak Mustajab latip edit

Ekonomi

Tak Perlu Dikhawatirkan Perekonomian Indonesia Tangguh Siap hadapi Ancaman Resesi Ekonomi Dampak Krisis Global
Banteng vs Celeng

Headline

Banteng Marah Mau Tertibkan Barisan ‘Celeng’