Home » Headline » Dugaan Pungli di BPN Bekasi Di Bantah Menteri Hadi Tjahjanto

Dugaan Pungli di BPN Bekasi Di Bantah Menteri Hadi Tjahjanto

dito 06 Jul 2022 153

NasionalPos.com,Bekasi– Diperoleh informasi beberapa waktu lalu, yang menyebutkan adanya salah seorang warga dari Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, telah mengaku menjadi korban dari praktik pungli dan menyebut bahwa praktik suap ini terjadi mulai dari lapisan paling bawah, informasi tersebut hingga sampai terdengar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang kemudian direspon cepat dengan mendatangi rumah-rumah warga di dua kelurahan di wilayah Jatimelati dan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hadi ingin memastikan proses pengurusan sertifikat di BPN mudah dan bebas dari unsur pungutan liar (pungli).

Terkait adanya kabar pemberitaan adanya pungutan liar terhadap warga saat mengurus surat sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kemudian Menteri Hadi menegaskan kejadian pungutan liar di wilayah Jatimurni tidak terjadi.

Baca Juga :  JENGGIRAT BANYUWANGI SEHAT Pemerintah Desa Tulungrejo Adakan Pemeriksaan Gratis Langsung Dari RSUD Blambangan

“Pungutan di sini tidak ada. Saya cek langsung ke masyarakat, pertama apakah dalam pengurusan PTSL ini ditarik biaya, mereka menjawab gratis, proses cepat, dan pelayanan juga baik,” tegas Hadi di Bekasi, Rabu ,(6/7/2022).

Mantan Panglima TNI ini meminta agar kepala Kantor BPN khususnya di Bekasi, Jawa Barat, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan tanah. Sebab sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

“Saya minta kepada kepala Kantor Pertanahan di Bekasi supaya terus diakselerasi baik melalui PTSL maupun mandiri agar diberi kemudahan. Agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas haknya, dan tidak ada lagi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan,” tutur Hadi.

Baca Juga :  BBPOM di Jakarta Musnahkan Kosmetik Ilegal Bernilai Ratusan Juta

Hadi juga menjelaskan bahwa  masih ada 46 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, dari total 126 juta secara keseluruhan. Ia mengingatkan jajarannya di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk bekerja secara maksimal dan mempercepat program PTSL.

“Saya harap seluruh kepala kantor bisa mempercepat perolehan bidang tanah di mana targetnya ada 126 juta, kini yang terealisasi sudah 80 juta. Kita kejar terus kekurangannya sehingga setiap kota, kabupaten hingga kecamatan saya tantang bisa lengkap,” pungkas Hadi.(*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

Serah Terima Kunci Rumah Parahyangan Garden City di Margaasih: Wujudkan Impian Hunian Nyaman dan Strategis

Suryana Korwil Jabar

25 Apr 2026

Bandung, 25 April 2026, ARMEDIA.NEWS – Momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba! Perumahan Parahyangan Garden City yang berlokasi di Jl. Nanjung, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, mengadakan acara serah terima kunci rumah bagi para pembeli unit huniannya. Acara ini menjadi bukti komitmen pengembang dalam menyelesaikan proyek lebih cepat dari waktu yang dijanjikan dan memberikan hunian …

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi

24 Apr 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai. Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

x
x