Home » Headline » Empat Aktivis Dieksekusi Mati Junta Militer Myanmar

Empat Aktivis Dieksekusi Mati Junta Militer Myanmar

dito 26 Jul 2022 282

Nasionalpos.com, NAYPYITAW – Diperoleh informasi dari media harian milik junta militer Myanmar bernama Mirror Dailly, yang menyebutkan bahwa Junta militer Myanmar, Senin 25/7/2022 waktu Myanmar, bahwa mereka telah mengeksekusi empat orang. Keempat orang itu adalah seorang mantan anggota parlemen, seorang aktivis demokrasi, dan dua tahanan politik. Itu merupakan eksekusi pertama Myanmar dalam hampir lima dekade terakhir.

“Keempat orang tersebut dieksekusi sesuai prosedur hukum,” tulis media tersebut. meski dunia menyerukan pembatalan, termasuk seruan dari para ahli PBB dan Kamboja yang saat ini mendapatkan giliran menjadi ketua ASEAN, tidak membuat pihak Junta Militer Myanmar bergeming dan tetap  melaksanakan Eksekusi tersebut,  Menurut Mirror Daily, empat orang itu dijatuhi hukuman mati karena memimpin dan mengorganisasi kekerasan dalam tindak pembunuhan terorisme yang tidak sesuai peri kemanusiaan. Namun, media itu tidak menyebutkan waktu eksekusi dengan tali gantungan itu dilakukan.

Sementara itu, seperti dilansir dari Reuters, yang menyebutkan Pemerintah bayangan National Unity Government (NUG), organisasi yang dilarang oleh junta militer, mengutuk eksekusi tersebut. “Sangat sedih. Kami mengutuk kekejaman junta dengan istilah yang paling keras jika itu yang terjadi. Komunitas global harus menghukum kekejaman mereka,” tukas juru bicara kantor presiden NUG Kyaw Zaw kepada Reuters, Senin, 25/7/2022 Waktu Myanmar.

Baca Juga :  KPU Bakal Pertahankan Hasil Pemilu 2024 Saat Di sidang MK

Sedangkan berita mengenai eksekusi mati dilakukan oleh Junta Militer Myanmar itu, juga diinformasikan oleh Surat kabar Global New Light of Myanmar melaporkan, keempat pria yang dieksekusi adalah tokoh demokrasi Kyaw Min Yu atau lebih dikenal sebagai Jimmy serta mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw. Dua orang lainnya adalah sekutu pemimpin Myanmar terguling Aung San Suu Kyi, yaitu Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini, juga diinformasikan bahwa Thazin Nyunt Aung, istri Phyo Zeya Thaw, kepada pers, ia mengatakan, bahwa dirinya belum menerima pemberitahuan tentang eksekusi suaminya dari junta militer Myanmar, Sementara itu, kerabat lainnya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

 

Hukuman mati itu pun menuai kecaman internasional. Pelapor khusus PBB di Myanmar Tom Andrews mengatakan sangat marah dengan eksekusi ini. Menurut dia, junta terang-terangan membunuh para pejuang hak asasi manusia dan demokrasi.

Baca Juga :  14 Surat "Amicus Curiae" Sedang Dipelajari Majelis Hakim MK

 

“Hati saya bersama keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang mereka cintai dan tentu untuk semua rakyat Myanmar yang menjadi korban eskalasi kekejaman junta, tindakan bejat ini harus menjadi titik balik bagi komunitas internasional,” katanya.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai ketua ASEAN pada Juni 2022 lalu telah mengajukan surat kepada pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk tidak melakukan eksekusi. Namun, junta militer Myanmar telah mengutuk pernyataan negara asing mengenai perintah eksekusi.

Kritik juga datang dari pengamat di International Crisis Group, Richard Horsey. “Setiap kemungkinan dialog untuk mengakhiri krisis yang diciptakan kudeta kini telah terhapus. Rezim ini menunjukkan apa yang ingin mereka lakukan dan tidak mendengar siapa pun,” tegas Horsey, Senin, 25/7/2022 . (red/Reuters/)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kawal Demokrasi Tingkat Pekon, Polsek Pesisir Utara Pastikan Kampanye Aman

Taufik Hidayat

24 Okt 2026

Pesisir barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (Pilratin), Polsek Pesisir Utara melaksanakan pengamanan kegiatan kampanye di Pekon Penengahan, Kecamatan lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Sabtu, 24/10/2026. Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan kampanye berjalan dengan aman, …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum, Usut Rp 50 Milyar APBD 2026 Pemprov DKI Jakarta, Untuk Pembangunan RSUD Cakung

dito

24 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Terkait dengan adanya temuan dugaan adanya dana Rp 50 Milyar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 Pemprov DKI Jakarta, yang semestinya peruntukkannya membangun Rumah Sakit Daerah Cakung, yang total membutuhkan biaya Rp 400 milyar, namun hingga saat ini pembangunan fisiknya belum ada,   Maka kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, …

Jaga Kondusivitas Pilratin, Kasat Reskrim Polres Pesibar Ingatkan Masyarakat Hindari Konflik dan Pelanggaran Hukum

Taufik Hidayat

23 Okt 2026

  Pesisir Barat –  Kontestasi Pemilihan Peratin (Pilratin) di sejumlah pekon di Kabupaten Pesisir Barat tak lama lagi akan dimulai. Tahapan pesta demokrasi di tingkat pekon tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengemban amanah dan membawa arah pembangunan pekon ke depan. Menjelang pelaksanaan Pilratin, masyarakat diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan dengan …

Resmi Dibuka ; Warga Kini Bisa Lapor Langsung ke Kapolda Lampung Lewat Hotline Ini

Taufik Hidayat

22 Okt 2026

Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline “Lapor Pak Kapolda Lampung”. Layanan tersebut menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, informasi, maupun aspirasi secara langsung. Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui materi publikasi Polda Lampung menampilkan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani. Dalam publikasi itu, masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan …

Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

x
x