Home » Headline » Buntut Terjadinya Gempa Data Nasional, Sebaiknya Johnny G. Plate Mundur Sebagai Menkominfo

Buntut Terjadinya Gempa Data Nasional, Sebaiknya Johnny G. Plate Mundur Sebagai Menkominfo

dito 09 Sep 2022 154

Nasionalpos.com, Jakarta- Untuk kesekian kalinya, kinerja Kemenkominfo menjadi sorotan publik, bahkan menimbulkan rasa was-was di masyarakat, dikarenakan Kasus kebocoran data penduduk dalam skala besar kembali terjadi. Kali ini ada 1,3 miliar data registrasi SIM Card masyarakat Indonesia yang diduga bocor dan berpotensi disalahgunakan, yang diduga bocor dan dijual di forum online, hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, diantaranya dari kalangan mahasiswa, sebut saja, Bernard Harahap seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Saat dihubungi awak media, Bernard Harahap mengatakan sejak Kemenkominfo dipimpin Johnny G. Plate. ini, nampaknya Kemenkominfo mengalami peristiwa kebocoran data bukan kali ini saja terjadi dan kerap berulang, sehingga  rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan swasta pun bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo.

“Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data diduga bocor, ini menjadi gempa data nasional, tapi anehnya Johnny G. Plate. malahan lepas tanggungjawab, dan kesannya menyalahkan masyarakat, ini yang buat kami bingung”ungkap Bernard Harahap kepada awak media, Jumaat, 9/9/2022 di Jakarta.

Baca Juga :  Densus Bawa 16 Senpi Tersangka Teroris Karyawan KAI ke Labfor

Menurut Bernard, memang tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat yang datanya terlanjur bocor seperti dalam kasus kebocoran data registrasi SIM Card., Pemilik data harus bersiap-siap lebih sering menerima penawaran produk atau jasa melalui telepon atau telemarketing, penawaran pinjaman online (pinjol), hingga penipuan. data registrasi SIM Card yang bocor sangat rawan sekali jika digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain. Penggabungan data yang bocor tersebut bisa menjadi data profil lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

“Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga sesungguhnya penyelenggara sistem elektronik (PSE) yakni Kemenkominfo bertanggungjawab untuk mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu, dan sudah sepantasnya Johnny G. Plate. mundur sebagai Menkominfo, ini demi kepentingan masyarakat, yang datanya tidak terlindungi oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkominfo ” Tukas Bernard Harahap

Hal senada juga dikatakan Santi Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Esa Unggul (UEU) kepada awak media, ia mengatakan data penduduk yang bocor ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal besar lainnya oleh orang-orang yang punya kemampuan mengolah data untuk kepentingan ekonomi maupun politik, selain itu, terkait dengan data yang bocor tersebut, seperti yang disampaikan oleh Nurul Arifin Anggota Komisi I DPR RI, saat acara Rapat Kerja bersama Menkominfo beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa disinyalir adanya orang dalam, yang diduga terlibat dalam masalah bocornya data tersebut,

Baca Juga :  Migrant CARE Laporkan Dugaan Pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

pasalnya  Data yang bocor ini juga sangat menggiurkan bagi konstestan Pemilu 2024 mendatang, apalagi Johnny G. Plate, selain menjabat sebagai seorang menteri kominfo, dia juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, sehingga masalah tersebut, sudah sepatutnya di usut tuntas agar ketahuan siapa yang melakukan pembocoran data tersebut, agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“kasus ini harus di usut tuntas, perlu adanya audit investigasi oleh suatu team independent terdiri dari Polri, KPK, BPK dan tentunya Kejaksaan, agar masalah ini dapat terselesaikan dan tentunya jangan sampai terulang lagi” pungkas Santi kepada pers, Jumaat, 9/9/2022 di Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x