Home » Headline » Buntut Terjadinya Gempa Data Nasional, Sebaiknya Johnny G. Plate Mundur Sebagai Menkominfo

Buntut Terjadinya Gempa Data Nasional, Sebaiknya Johnny G. Plate Mundur Sebagai Menkominfo

dito 09 Sep 2022 126

Nasionalpos.com, Jakarta- Untuk kesekian kalinya, kinerja Kemenkominfo menjadi sorotan publik, bahkan menimbulkan rasa was-was di masyarakat, dikarenakan Kasus kebocoran data penduduk dalam skala besar kembali terjadi. Kali ini ada 1,3 miliar data registrasi SIM Card masyarakat Indonesia yang diduga bocor dan berpotensi disalahgunakan, yang diduga bocor dan dijual di forum online, hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, diantaranya dari kalangan mahasiswa, sebut saja, Bernard Harahap seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Saat dihubungi awak media, Bernard Harahap mengatakan sejak Kemenkominfo dipimpin Johnny G. Plate. ini, nampaknya Kemenkominfo mengalami peristiwa kebocoran data bukan kali ini saja terjadi dan kerap berulang, sehingga  rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan swasta pun bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo.

“Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data diduga bocor, ini menjadi gempa data nasional, tapi anehnya Johnny G. Plate. malahan lepas tanggungjawab, dan kesannya menyalahkan masyarakat, ini yang buat kami bingung”ungkap Bernard Harahap kepada awak media, Jumaat, 9/9/2022 di Jakarta.

Baca Juga :  Persiapan Kontingen Keuskupan Agung Pontianak Menuju Temu Pembina IV TKK MNPK 2023 Di Kalimantan Tengah

Menurut Bernard, memang tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat yang datanya terlanjur bocor seperti dalam kasus kebocoran data registrasi SIM Card., Pemilik data harus bersiap-siap lebih sering menerima penawaran produk atau jasa melalui telepon atau telemarketing, penawaran pinjaman online (pinjol), hingga penipuan. data registrasi SIM Card yang bocor sangat rawan sekali jika digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain. Penggabungan data yang bocor tersebut bisa menjadi data profil lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain.

“Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga sesungguhnya penyelenggara sistem elektronik (PSE) yakni Kemenkominfo bertanggungjawab untuk mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu, dan sudah sepantasnya Johnny G. Plate. mundur sebagai Menkominfo, ini demi kepentingan masyarakat, yang datanya tidak terlindungi oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkominfo ” Tukas Bernard Harahap

Hal senada juga dikatakan Santi Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Esa Unggul (UEU) kepada awak media, ia mengatakan data penduduk yang bocor ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal besar lainnya oleh orang-orang yang punya kemampuan mengolah data untuk kepentingan ekonomi maupun politik, selain itu, terkait dengan data yang bocor tersebut, seperti yang disampaikan oleh Nurul Arifin Anggota Komisi I DPR RI, saat acara Rapat Kerja bersama Menkominfo beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa disinyalir adanya orang dalam, yang diduga terlibat dalam masalah bocornya data tersebut,

Baca Juga :  Pembentukan Kementerian Kepemudaan itu suatu Kebutuhan Demi Kemajuan Pemuda Indonesia

pasalnya  Data yang bocor ini juga sangat menggiurkan bagi konstestan Pemilu 2024 mendatang, apalagi Johnny G. Plate, selain menjabat sebagai seorang menteri kominfo, dia juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, sehingga masalah tersebut, sudah sepatutnya di usut tuntas agar ketahuan siapa yang melakukan pembocoran data tersebut, agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“kasus ini harus di usut tuntas, perlu adanya audit investigasi oleh suatu team independent terdiri dari Polri, KPK, BPK dan tentunya Kejaksaan, agar masalah ini dapat terselesaikan dan tentunya jangan sampai terulang lagi” pungkas Santi kepada pers, Jumaat, 9/9/2022 di Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
H. Bagus Machdiantoro Kembali Terpilih Secara Aklamasi sebagai Ketua Umum BBC Periode 2026-2031

Suryana Korwil Jabar

07 Jun 2026

Bandung, NasionalPos.com – H. Bagus Machdiantoro kembali dipercaya memimpin organisasi BBC untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam forum pertanggungjawaban dan pemilihan kepengurusan yang digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (7/6/2026). Terpilihnya kembali H. Bagus menjadi momentum penting bagi organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1956 tersebut. Dalam wawancara usai …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

AWI-BCW Datangi Pesona Osing, Minta Kejelasan Status Perizinan

- Banyuwangi

06 Jun 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Indra, bersama Ketua Banyuwangi Watch Corruption (BCW), Masruri, menyoroti Dugaan persoalan perizinan yang berkaitan dengan operasional Hotel Pesona Osing di Jalan KH. Ahmad Kholil, dusun Krajan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Sorotan tersebut muncul setelah adanya Dugaan bahwa izin yang digunakan hotel tersebut perlu diperjelas, apakah …

LSM Garuda Nasional Desak Kejari Painan Usut Dugaan Pungli PPK Pertanian Pessel Terkait Program OPLAH 2025

Primadoni,SH

06 Jun 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) PPK Pertanian, Hendro Kurniawan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), kepada Kejaksaan Negeri Painan. Laporan tersebut diajukan menyusul munculnya dugaan pemotongan dana bantuan sebesar 15 persen yang diterima …

Mobil Siaga Kelurahan Kampung Melayu Sulit Diakses, Warga Terpaksa Minta Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Banyuwangi

- Banyuwangi

05 Jun 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Pelayanan mobil siaga kesehatan atau ambulans di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banyuwangi, menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku kesulitan mendapatkan kendaraan operasional tersebut saat keluarganya dalam kondisi sakit dan membutuhkan penanganan medis segera, Minggu (07/06/2026). Peristiwa itu dialami keluarga Astutik, warga Lingkungan Jajang Penatu RT/RW : 02/02, Kelurahan Kampung Melayu Banyuwangi. Saat …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x