Home » Headline » Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

dito 10 Mei 2024 202

NasionalPos.com, Jakarta- Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa perlu ada ruang check and balances, dari partai politik maupun masyarakat sipil, dalam suatu pemerintahan.

“Masyarakat sipil bisa, lho, memberikan catatan-catatan kritis. Kita harus membuka ruang check and balances,” kata Ganjar kepada awak media, seusai acara peringatan ulang tahun Ke-10 relawan Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta Selatan, Jumat, 10/5/2024

Maksud dari check and balances yang diucapkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah upaya saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
Ganjar mengingatkan bahwa pihak dalam dan luar pemerintahan bisa saja mengganggu jalannya proses pemerintahan. Walaupun demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan pendapat dari pihak lain, termasuk masyarakat sipil.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada check and balances untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan aman dan lancar.

Baca Juga :  PDAM Tirta Mulia Pemalang Menjalin Kerjasama Dengan PT. Tigalapan Adam Internasional

“Umpama, kita ingin ciptakan pemerintah bersih, tetapi korupsi di dalam. Itu mengganggu. Yang di luar, jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Jadi, check and balances akan berjalan,” tegas dia.

Diketahui, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar pada Senin 6/5/2024 lalu.
Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.
Ia mengatakan, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik, sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.
Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.
“Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” ucap Ganjar.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

x
x