Home » Headline » Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

Ganjar: Perlu Ada Ruang “Check and balances” di pemerintahan

dito 10 Mei 2024 186

NasionalPos.com, Jakarta- Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa perlu ada ruang check and balances, dari partai politik maupun masyarakat sipil, dalam suatu pemerintahan.

“Masyarakat sipil bisa, lho, memberikan catatan-catatan kritis. Kita harus membuka ruang check and balances,” kata Ganjar kepada awak media, seusai acara peringatan ulang tahun Ke-10 relawan Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta Selatan, Jumat, 10/5/2024

Maksud dari check and balances yang diucapkan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah upaya saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
Ganjar mengingatkan bahwa pihak dalam dan luar pemerintahan bisa saja mengganggu jalannya proses pemerintahan. Walaupun demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan pendapat dari pihak lain, termasuk masyarakat sipil.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada check and balances untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan aman dan lancar.

Baca Juga :  Peduli Pendidikan, Marinir – TNI AL Siapkan Tenaga Pengajar

“Umpama, kita ingin ciptakan pemerintah bersih, tetapi korupsi di dalam. Itu mengganggu. Yang di luar, jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Jadi, check and balances akan berjalan,” tegas dia.

Diketahui, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar pada Senin 6/5/2024 lalu.
Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.
Ia mengatakan, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik, sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.
Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.
“Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” ucap Ganjar.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di HUT ke-81 RI, FSAB Menyerukan Untuk Bersatu dan Berkarya Bagi Kemajuan Bangsa

dito

17 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Pada Tanggal 17 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.   Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, serta tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x