Home » Headline » Pj Gubernur DKI Jakarta Buka Forum RKPD

Pj Gubernur DKI Jakarta Buka Forum RKPD

dito 14 Feb 2023 105

NasionalPos.com, Jakarta- Untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa 14/2/2023.

Acara ini dihadiri Kementerian/Lembaga, Forkopimda, DPRD, Perangkat Daerah, para Pakar, Perguruan Tinggi, Organisasi Internasional, NGO, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Saat membuka acara tersebut, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, arah pembangunan Kota Jakarta adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

“Arah kebijakan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026,” kata Pj. Gubernur Heru seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta.

Menurutnya, Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 ini menjadi kesempatan yang baik bagi Pemprov DKI dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi, bersinergi, sekaligus berbagi masukan.

Untuk itu Pj. Gubernur Heru meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bahan dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan Jakarta tahun 2024.

Baca Juga :  Kasad Pimpin Serah Terima Enam Jabatan Strategis TNI AD

“Masukan tersebut dapat disampaikan, baik melalui forum ini maupun melalui kanal-kanal lain yang kami sediakan,” kata Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru juga menjelaskan, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2022 tumbuh 5,25 persen (c-to-c) dan inflasi terjaga pada kisaran 3+1 persen (y-o-y), adapun Capaian pada tahun 2022 ini tentunya merupakan kabar baik di tengah prakiraan perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Perekonomian Jakarta juga diproyeksikan tumbuh 6,4 persen pada tahun 2024.

Kendati demikian, Jakarta sebagai kota global perlu sigap dalam mengantisipasi kemungkinan penurunan kondisi perekonomian dampak dari konflik internasional.

“Menyikapi kondisi tersebut maka ketahanan Jakarta dalam menghadapi berbagai kondisi sangat diperlukan,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Dalam acara tersebut Pj. Gubernur Heru berpesan kepada Kepala Perangkat Daerah, untuk memastikan program pembangunan daerah yang direncanakan harus mampu memacu pertumbuhan yang berkualitas baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Baca Juga :  Sungai Eti Meluap Rendam Permukiman Warga di Desa Eti

Sehingga target pembangunan 2024 tercapai dengan efektif dan efisien. Program prioritas meliputi penanganan banjir, kemacetan, tata ruang, hingga penanganan kemiskinan ektrem dengan target 0% di tahun 2024, serta target angka stunting turun di bawah 5%.

“Pastikan semua usulan anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah. Tidak hanya mencapai output, namun juga harus mencapai outcome dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, serta memedomani prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Juga merumuskan program kegiatan yang berpotensi didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD. Dengan demikian percepatan pembangunan daerah dapat terakselerasi,” tegas Pj. Gubernur Heru.

Turut hadir dalam acara tersebut Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nur Rahmania, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar, jajaran Wali Kota 5 wilayah dan Bupati Kepulauan Seribu, serta jajaran pimpinan DPRD DKI dan Forkopimda DKI. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x