Home » Headline » Pengajuan RUU Baru Terkait Dukungan AS Bagi Taiwan Dikecam Cina

Pengajuan RUU Baru Terkait Dukungan AS Bagi Taiwan Dikecam Cina

dito 16 Sep 2022 108

Nasionalpos.com, BEIJING – Diperoleh informasi yang dilansir dari Kantor berita Nasional Cina, yang menyebutkan Pemerintah China pada mengecam langkah panel Senat Amerika Serikat (AS) yang mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk meningkatkan dukungan militer AS terhadap Taiwan. jika RUU tidak dibatalkan maka akan mempengaruhi hubungan AS-China, demikian disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, Kamis, 15/9/2022 di Beijing, waktu setempat.

“China dengan tegas menentang hal ini dan telah membuat pernyataan serius kepada pihak AS bahwa, hanya ada satu China di dunia, bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China, dan China akan mempromosikan penyatuan kembali negara tersebut,”  kata Mao.

RUU itu muncul lebih dari satu bulan setelah China melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar Taiwan. Latihan militer itu sebagai tanggapan atas kunjungan ketua parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Baca Juga :  IPW Pesimistis Harun Masiku dapat Ditangkap

Sementara itu, pada Rabu 14/9/2022 kemaren, Komite Senat AS menyetujui rancangan undang-undang yang secara signifikan akan meningkatkan dukungan militer AS untuk Taiwan. Langkah ini diambil karena China meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan.

RUU itu disetujui melalui pemungutan suara dengan hasil 17 suara setuju dan 5 suara tidak setuju. Pemungutan suara bipartisan yang kuat merupakan indikasi yang jelas dari dukungan Partai Republik dan Demokrat terkait perubahan kebijakan AS terhadap Taiwan. Perubahan kebijakan tersebut yaitu memperlakukan Taiwan sebagai sekutu utama non-NATO.

Sponsor mengatakan RUU itu akan menjadi restrukturisasi kebijakan AS yang paling komprehensif terhadap Taiwan, sejak Undang-Undang Hubungan Taiwan pada 1979. Ini menjadi landasan keterlibatan AS terhadap Taiwan, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi.

Baca Juga :  Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

“Kita perlu melihat dengan jelas tentang apa yang kita hadapi,” kata Senator Bob Menendez, sembari menekankan bahwa Amerika Serikat tidak mencari perang atau meningkatkan ketegangan dengan Beijing.

Sementara kantor kepresidenan Taiwan berterima kasih kepada Senat atas dukungan terbarunya. Taiwan mengatakan, RUU itu akan membantu mempromosikan kemitraan Taiwan-AS dalam banyak hal, termasuk kerja sama keamanan dan ekonomi.

RUU tersebut akan mengalokasikan anggaran senilai 4,5 miliar dolar AS dalam bantuan keamanan untuk Taiwan selama empat tahun, dan mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. RUU itu juga mencakup bahasa ekstensif tentang sanksi terhadap China jika terjadi permusuhan di selat yang memisahkan China daratan dari Taiwan. RUU Taiwan kemungkinan akan disahkan akhir tahun ini (*red)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x