Home » Headline » Berbekal 2 Materi, DPRD DKI Jakarta Gelar Bimtek Di Semarang

Berbekal 2 Materi, DPRD DKI Jakarta Gelar Bimtek Di Semarang

dito 21 Sep 2022 162

NasionalPos.com, Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendapat dua materi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat orientasi dan bimbingan teknis (Bimtek) ketiga tahun 2022 di Hotel Aston, Semarang, Jawa Tengah, Senin 19/9/2022 hingga Rabu 21/9/2022.

Orientasi dan bimbingan teknis ini untuk memperdalam dan mempertajam serta meningkatkan pemahaman dalam menjalankan fungsi dan tugas selaku anggota dewan, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, SH kepada pers, Rabu, 21/9/2022 di Semarang

“Materi-materi ini sangat penting, mengingat saat ini DPRD Provinsi sedang mengkaji usulan rancangan Perda (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) terbaru. Selanjutnya, pendalaman terhadap Undang Undang persiapan Jakarta pasca tak lagi menyandang status Ibu Kota,” ucap Pras

Baca Juga :  Sukses Tingkatkan Cakupan Imunisasi, Bupati Serang Raih Penghargaan Kemenkes

Lebih lanjut Pras mengingatkan materi yang diberikan masing-masing mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mendalami isi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa menjadi bekal dalam perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Semoga ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman, sehingga dapat mengimplementasikan saat menjalankan tugas Pemerintah Daerah,” tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai bimtek ini sangat spesial karena salah satunya membahas tentang Jakarta pasca ada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pihaknya, menilai DKI Jakarta sudah sangat siap menjadi kota ekonomi. Sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.

Baca Juga :  Susilo (Biru Voice): Peringatan Hari Air Sedunia 2025, Momentum Membangun Kesadaran Menjaga & Melestarikan Sumber Daya Air

“Artinya SDM kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka,” ujarnya.

Khoirudin berharap, dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) diyakini tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.

“Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta,” pungkasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

x
x