Home » Ekonomi » Program Pemerintah dalam Transformasi Ekonomi Digital Di KTT G20 Didukung APJII

Program Pemerintah dalam Transformasi Ekonomi Digital Di KTT G20 Didukung APJII

dito 14 Nov 2022 118

NasionalPos.com, Bali– Saat ini perhelatan event G20 sudah mulai dilakukan. Salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia adalah transformasi ekonomi berbasis digital. Untuk mendukung agenda tersebut pemerintah menyelenggarakan Digital Transformation Expo (DTE). Event DTE yang dilaksanakan di Bali dari 13 hingga 17 November 2022 merupakan kali pertama sejak dilaksanakan G20.

Adapun pameran teknologi digital terkini di acara Presidensi G20 tahun 2022 menjadi penanda kolaborasi transformasi digital bagi seluruh negara anggota G20, sedangkan kehadiran DTE tidak hanya memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk bertukar pengetahuan saja, namun diharapkan dapat membuat semua pihak lebih yakin dengan upaya digitalisasi negara anggota G20, demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate kepada awak media, Senin, 14/11/2022 di Nusa Dua, Bali.

“Penyelenggaraan Pameran Digital ini, juga diharapkan dapat memacau pertumbuhan transformasi digital bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota G20”ucap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate

Sementara itu, dihubungi di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga menilai positif masuknya transformasi ekonomi berbasis digital dalam salah satu agenda Presidensi G20 di Indonesia, Untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia, lanjut Arif, dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan tersebar luas.

Baca Juga :  Karya Tanpa Batas di Negeri Tapal Batas RI-PNG, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Ikut Serta Dalam HUT Kab. Keerom Ke-19

“Presiden Joko Widodo saat ini tengah mendorong transaksi pembayaran dengan menggunakan QR(Quick Response). Bahkan beliau mendorong agar pembayaran QR dapat dilakukan lintas negara,” jelas Arif kepada pers, Senin, 14/11/2022 di Denpasar Bali.

Menurut Arif, hal tersebut, tentunya akan membuat transaksi keuangan menjadi mudah dan membawa dampak ekonomi bagi Indonesia, oleh karena itu, seluruh anggota APJII siap mendukung Pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi berbasis digital dengan mengelar jaringan telekomunikasi dan memberikan layanan dengan harga yang terjangkau.

Diakui Arif, saat ini dalam pengembangan connectivity di Indonesia, memiliki beberapa tantangan. Tantangan utama dalam penggelaran jaringan telekomunikasi ini adalah kondisi geografis Indonesia yang unik.

Lebih lanjut Arif mengatakan, saat ini, pengguna internet terbesar di Indonesia, masih berada di Pulau Jawa sebesar 41,7%, diikuti dengan Pulau Sumatra sebesar 16,2%. Agar pemerataan jaringan internet di Indonesia dapat terjadi, APJII terus meningkatkan kapasitas Indonesia Internet Exchange (IIX) dan Internet Exchange APJII yang tersebar di 14 wilayah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi konektivitas internet lokal.

Baca Juga :  Memperingati Hari Bela Negara ke 75, FSAB Ajak Sukseskan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

APJII berharap dengan pembangunan IX tersebut dapat meningkatkan kualitas internet di daerah yang selama ini masih terkendala.

“Kemudahan bertukar lalu lintas antar anggotanya memungkinkan perusahaan jaringan memperpendek jarak tempuh trafik data. Dengan adanya IIX di setiap lokasi, interkoneksi antar pelanggan internet di Indonesia dapat terselenggara secara mudah dan terjangkau sehingga ekonomi digital dapat tumbuh lebih laju,” ujar Arif.

Sedangkan IIX sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur internet. Saat ini APJII telah memiliki 15 simpul IIX yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Lampung, Balikpapan, dan Pontianak.

Dengan semakin banyaknya IIX yang tersebar, menghasilkan internet yang semakin cepat lantaran adanya interkoneksi antara Internet Service Provider (ISP). Arif berharap dengan dibangunnya beberapa akses IIX di berbagai daerah akan memotifasi anggota APJII untuk dapat agresif menggelar jaringan di daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan fixed broadband internet. (*dit)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x