Home » Headline » PD IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 Bertekad Menjaga Stabilitas Wilayah Untuk Keberlanjutan Pembangunan

PD IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 Bertekad Menjaga Stabilitas Wilayah Untuk Keberlanjutan Pembangunan

dito 16 Des 2022 218

NasionalPos.com, Jakarta; Seperti diberitakan berbagai media massa, yang menyebutkan bahwa dalam Musyawarah Daerah X digelar pada 19 Oktober 2022 lalu di Aula Sudirman, Markas Kodam Jaya Cililitan, Jakarta, Bambang Dirgantoro terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 secara aklamasi, kemudian momentum tersebut berlanjut dengan pembentukan penyusunan personil kepengurusan baru, Pengurus Daerah IX KB FKPPI DKI Jakarta yang pelantikannya di gelar pada Jumaat, 16/12/2022 di Gedung Lemhanas, Jakarta

PD IX Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) DKI Jakarta fokus berkontribusi menjaga stabilitas wilayah guna mendukung keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota, demikian di sampaikan oleh Ketua FKPPI DKI Bambang Dirgantoro kepada pers, usai dilantik sebagai pimpinan Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jakarta.

“Kami terpanggil untuk dapat berkontribusi aktif dalam upaya menjaga stabilitas DKI Jakarta. Tidak hanya lingkup organisasi, tetapi juga konteks yang lebih luas,” ucap Ketua  PD IX KB FKPPI DKI Bambang Dirgantoro.

Baca Juga :  Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Pembatasan Usia Kendaraan Masuk Jakarta

Menurut Bambang, saat ini, usai dilantik, maka pihaknya bakal lebih fokus untuk mengembangkan program eksternal dan internal selama masa kepengurusan 2022-2027 dalam upaya berkontribusi menjaga stabilitas wilayah.

“Adapun program eksternal, akan terfokus pada membangun dan memelihara komunikasi, kerja sama dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait di Jakarta yang meliputi Pemerintah Provinsi DKI, pembina dari TNI-Polri serta organisasi kemasyarakatan”tukas Bambang.

Lebih Lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketidakpastian global dan tantangan regional yang semakin kompleks berpotensi menciptakan gangguan terhadap stabilitas politik, keamanan dan ekonomi suatu negara.

Untuk itu, ia menekankan agar organisasinya dapat  berkonstribusi menjaga stabilitas daerah di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan saat ini.

“Sedangkan kami pahami bersama bahwa stabilitas adalah kunci dari berlangsungnya pembangunan. Sebagai Keluarga Besar TNI-Polri tentunya kami memahami hal ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur Anies Apresiasi Bulan Dana PMI DKI 2022 Capai Rp 36,8 Miliar

Sementara itu, untuk program internal, lanjut Bambang, pihaknya akan mengarahkan pada pemetaan potensi kader, distribusi kader di posisi strategis sebagai wujud nyata realisasi FKPPI sebagai kader bangsa, regenerasi, pengembangan dan pembinaan minat dan bakat, program itu dilaksanakan melalui pembentukan komunitas, pemanfaatan teknologi digital serta pembentukan satuan tugas sebagai organ taktis dalam merespons kebutuhan mendesak seperti bencana alam.

“Kami juga berpartisipasi dalam meringankan beban korban gempa Cianjur melalui pengiriman logistik darurat dan pemetaan terbatas wilayah terdampak serta potensi bencana ke depan,” pungkasnya.

Adapun acara ini dihadiri sekitar ratusan orang kader dan anggota PD IX KB FKPPI DKI Jakarta memadati ruangan, Perwakilan Pengurus Pusat FKPPI, juga nampak di hadiri Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan pimpinan atau perwakilan instansi terkait lainnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

dito

27 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari pantauan di lapangan di informasikan, massa aksi, sudah berdatangan ke depan gedung DPR RI sejak Pukul 08.30 WIB, massa yang datang nampak dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta dari kelompok masyarakat lainnya baik dari dalam Kota Jakarta maupun dari sekitar Bodetabek dan dari luar Bodetabek,   Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Meneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara

dito

25 Agu 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan.     Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

x
x