Home » Headline » PD IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 Bertekad Menjaga Stabilitas Wilayah Untuk Keberlanjutan Pembangunan

PD IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 Bertekad Menjaga Stabilitas Wilayah Untuk Keberlanjutan Pembangunan

dito 16 Des 2022 258

NasionalPos.com, Jakarta; Seperti diberitakan berbagai media massa, yang menyebutkan bahwa dalam Musyawarah Daerah X digelar pada 19 Oktober 2022 lalu di Aula Sudirman, Markas Kodam Jaya Cililitan, Jakarta, Bambang Dirgantoro terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah IX KB FKPPI DKI Jaya Periode 2022-2027 secara aklamasi, kemudian momentum tersebut berlanjut dengan pembentukan penyusunan personil kepengurusan baru, Pengurus Daerah IX KB FKPPI DKI Jakarta yang pelantikannya di gelar pada Jumaat, 16/12/2022 di Gedung Lemhanas, Jakarta

PD IX Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) DKI Jakarta fokus berkontribusi menjaga stabilitas wilayah guna mendukung keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota, demikian di sampaikan oleh Ketua FKPPI DKI Bambang Dirgantoro kepada pers, usai dilantik sebagai pimpinan Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jakarta.

“Kami terpanggil untuk dapat berkontribusi aktif dalam upaya menjaga stabilitas DKI Jakarta. Tidak hanya lingkup organisasi, tetapi juga konteks yang lebih luas,” ucap Ketua  PD IX KB FKPPI DKI Bambang Dirgantoro.

Baca Juga :  Meja Dumas Di Balkot & Aplikasi Dumas JAKI Jangan Dibanding-bandingkan, Yang Penting Eksekusinya Cermat, Cepat & Tepat

Menurut Bambang, saat ini, usai dilantik, maka pihaknya bakal lebih fokus untuk mengembangkan program eksternal dan internal selama masa kepengurusan 2022-2027 dalam upaya berkontribusi menjaga stabilitas wilayah.

“Adapun program eksternal, akan terfokus pada membangun dan memelihara komunikasi, kerja sama dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait di Jakarta yang meliputi Pemerintah Provinsi DKI, pembina dari TNI-Polri serta organisasi kemasyarakatan”tukas Bambang.

Lebih Lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketidakpastian global dan tantangan regional yang semakin kompleks berpotensi menciptakan gangguan terhadap stabilitas politik, keamanan dan ekonomi suatu negara.

Untuk itu, ia menekankan agar organisasinya dapat  berkonstribusi menjaga stabilitas daerah di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan saat ini.

“Sedangkan kami pahami bersama bahwa stabilitas adalah kunci dari berlangsungnya pembangunan. Sebagai Keluarga Besar TNI-Polri tentunya kami memahami hal ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Soal Pengaduan Terkait Pemilu 2024, Menkopolhukam Mahfud MD Pastikan Pemerintah Bakal Memantaunya

Sementara itu, untuk program internal, lanjut Bambang, pihaknya akan mengarahkan pada pemetaan potensi kader, distribusi kader di posisi strategis sebagai wujud nyata realisasi FKPPI sebagai kader bangsa, regenerasi, pengembangan dan pembinaan minat dan bakat, program itu dilaksanakan melalui pembentukan komunitas, pemanfaatan teknologi digital serta pembentukan satuan tugas sebagai organ taktis dalam merespons kebutuhan mendesak seperti bencana alam.

“Kami juga berpartisipasi dalam meringankan beban korban gempa Cianjur melalui pengiriman logistik darurat dan pemetaan terbatas wilayah terdampak serta potensi bencana ke depan,” pungkasnya.

Adapun acara ini dihadiri sekitar ratusan orang kader dan anggota PD IX KB FKPPI DKI Jakarta memadati ruangan, Perwakilan Pengurus Pusat FKPPI, juga nampak di hadiri Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan pimpinan atau perwakilan instansi terkait lainnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x