Meja Dumas Di Balkot & Aplikasi Dumas JAKI Jangan Dibanding-bandingkan, Yang Penting Eksekusinya Cermat, Cepat & Tepat

- Editor

Rabu, 19 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com Jakarta-Heru Budi Hartono usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri Tito Karnavian, awal pekan ini, nampaknya tidak membuang-buang waktu lagi, dirinya langsung membuat gebrakan dengan membuka kembali meja pengaduan masyarakat (Dumas), yang pernah ada di  era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi- Basuki Tjahya Purnama, sedangkan di era Gubernur Anies,  masyarakat diarahkan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi JAKI ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta.

Sontak saja persoalan ini memicu munculnya pro-kontra dikalangan warga Jakarta, dari hasil pantauan media, sampai dengan hari Rabu, 19 Oktober 2022 terdapat  20.400 tweet soal JAKI di medsos twiter, isinya perdebatan para netizen mulai dari politisi, pegiat medsos sampai netizen pada umumnya, netizen yang pro dengan aplikasi JAKI mempertanyakan, jika sudah ada pengaduan digital, untuk apa balik lagi ke sistem manual.

Fenomena polemik yang terjadi mengenai hal tersebut, juga ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparat Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu, kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa masalah meja pengaduan masyarakat itu gagasan baik adanya, dan itu merupakan wujud perhatian Pemerintah kepada warganya, dan itu juga merupakan bentuk komunikasi Pemprov DKI Jakarta dengan warganya, yang tidak terhambat dan tidak terkendala oleh perangkat komunikasi.

“Ya, masalah meja pengaduan masyarakat di Balaikota itu sebenarnya sebagai wujud niat baik PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk melayani pengaduan, saran, kritik dari warga Jakarta, mengenai kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan hasilnya, secara langsung datang ke Balaikota tanpa hambatan birokratis”ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparat Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu kepada wartawan, Rabu, 19/10/2022 di Jakarta.

Sedangkan terkait dengan pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI, lanjut  Victor, bahwa selama pandemi Covid-19, karena warga tidak mungkin datang langsung ke Balaikota, maka warga menggunakan aplikasi JAKI yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta, selain itu juga aplikasi JAKI ini memudahkan dan mempercepat warga menyampaikan pengaduannya, tanpa harus repot-repot dan jauh-jauh datang ke Balaikota, sehingga aplikasi JAKI tersebut sangat membantu warga Jakarta, akan tetapi persoalannya, tidak semua warga Jakarta bisa menggunakan teknologi Aplikasi tersebut, dan juga terkesan menambah beban warga Jakarta untuk membeli kuota pulsa internet agar bisa menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan meja pengaduan masyarakat yang di balaikota juga terdapat kelemahannya, yakni soal jarak tempuh dari rumah warga ke Balai Kota yang menjadi penghambat, belum lagi kalau terjadi banyak warga yang datang ke Balaikota untuk menyampaikan pengaduan, ini bisa menimbulkan antrian panjang, sedangkan waktu layanannya terbatas, jika ini dibiarkan akan  bisa menimbulkan permasalahan yang menganggu pekerjaan aparat Pemprov DKI Jakarta yang bekerja di lingkungan Balkot.

Baca Juga :   Seskoal Laksanakan Sholat Idul Adha dan Potong Hewan Kurban: Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan

“Jadi, baik meja pengaduan masyarakat di Balai kota maupun pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI, terdapat kelemahan dan keungggulannya, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu di pertandingkan atau diperdebatkan, melainkan disandingkan, saling mendukung, saling memberikan manfaat bagi warga Jakarta, yang terpenting eksekusi dari pengaduan masyarakat itu tidak terhambat, berbelit-belit, dan tidak pakai lama”tukas Victor.

Karena itu, lanjut Victor, mungkin untuk mengefektifkan wahana pengaduan masyarakat tersebut, perlu adanya pengaturan lalu lintas pengaduan masyarakat, ya, Pj Gubernur mungkin bisa membuatnya, sehingga masing-masing wahana tersebut bisa berperan memudahkan warga Jakarta menyampaikan pengaduan, ada batas waktu eksekusi/tindaklanjut dan juga harus ada kode etik, tata cara pengaduan, dan sanksi bagi warga yang menyampaikan pengaduan bersifat hoax, subyektif dan ada maksud tertentu, maupun petugas yang mengabaikan pengaduan dari masyarakat.

“intinya, semua wahana pengaduan masyarakat itu harus ada landasan hukumnya, tata tertibnya dan juga sanksinya, serta yang terpenting adalah eksekusi dari pengaduan masyarakat tersebut, harus cepat, tepat dan cermat, serta mesti ada peraturan tata laksananya sehingga warga Jakarta dapat terlayani dengan optimal”pungkas Victor (*dit)

Loading

Berita Terkait

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal
Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari
Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima
SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta
HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan
Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:13 WIB

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:27 WIB

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari

Rabu, 22 Mei 2024 - 20:55 WIB

Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Senin, 20 Mei 2024 - 22:28 WIB

HNSI Siap Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Kesejahteraan Nelayan

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:56 WIB

Rumah Mantan Pejabat Kementan Digeledah KPK

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:49 WIB

Saka Tatal Akui Korban Salah Tangkap Kasus Vina

Berita Terbaru