Home » Ekonomi » Eksportir Berharap Pengaturan DHE Dibuat Lebih Menarik

Eksportir Berharap Pengaturan DHE Dibuat Lebih Menarik

dito 26 Jan 2023 77

NasionalPos.com, Jakarta- Diharapkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sedang dibahas pemerintah dan otoritas terkait dapat diformulasikan dengan menarik. Sebab, hal itu yang seringkali luput dari pembahasan pengaturan penempatan DHE di dalam negeri, demikian disampaikan Ketya Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada pers, Kamis, 26/1/2023 di Jakarta.

“Saat ini muncul fenomena bahwa Instrumen dolar di dalam negeri itu kurang menarik. Kalau kita menyimpan dolar atau deposito di bank di Indonesia, itu tidak lebih dari 1% (bunga) setahun. Singapura bisa 3-5%. Makanya Bank Indonesia harus bikin instrumen dolar yang menarik untuk bisa bersaing,” ungkap Benny.

Baca Juga :  Poros Rawamangun Mencium Adanya Dugaan Memanipulasi Air Minum di pengelolaan RUSUN di Jakarta

Untuk itu, Lanjut Benny, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya perbaikan pengaturan DHE yang sedang dilakukan pemerintah. Sebab hal itu pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian dalam negeri, yang penting dari itu adalah bahwa ketersediaan dolar dari hasil ekspor itu jangan dirupiahkan dan dicecer kemana-mana, jadi kalau masyarakat butuh dolar, itu ada. Jadi sebetulnya dirinya setuju saja dengan aturan DHE itu, namun demikian dirinya juga mengingatkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih menganut rezim devisa bebas bagi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Rezim itu merupakan sistem lalu lintas devisa yang perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan non penduduk termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk dibebaskan.

Baca Juga :  Kasal : SDM Merupakan Faktor Sentral Dalam Suatu Organisasi

“Artinya kalau perusahaan investor punya untung dan membagi deviden, boleh saja dia membaginya ke luar. Kalau memang dia orang luar, Karena itu, agar para eksportir berminat memupuk atau menyimpan dananya di sistem keuangan Indonesia, formulasi aturan yang atraktif sangat diperlukan”pungkas Benny. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x