Home » Ekonomi » Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida Menjadi Perseroda Disetujui Di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida Menjadi Perseroda Disetujui Di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

dito 06 Feb 2023 166

NasionalPos.com, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dalam Rapat Paripurna hari ini.

Setelah disetujuinya raperda ini Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan saran dan harapan dari DPRD, harapan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin

“Kita berharap raperda ini dapat mendukung kinerja Jamkrida sekaligus mendorong peningkatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah,” ucapnya kepada awak media, Senin, 6/2/2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta usai rapat paripurna .

Baca Juga :  Pemerintah Percepat Penertiban 4.046 Perlintasan Sebidang di Seluruh Indonesia

Sementara itu, di tempat yang sama Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz Muslim kepada awak media, ia mengatakan , bahwa PT Jamkrida Perseroda memiliki dua peran strategis. Pertama, memperkuat struktur makro ekonomi daerah dan sebagai jangkar pengaman program pemerintah daerah dalam upaya memperkuat akses. Kedua mendukung struktur permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi agar berjalan dan tersalurkan dengan baik, hingga kini, PT Jamkrida Jakarta telah menjamin 3.520.536 UMKM dan koperasi dengan nilai total penjaminan yang sudah mencapai lebih dari Rp 22 triliun.

Baca Juga :  Komitmen Gunakan Alsintan TKDN Tinggi, Mentan SYL Dorong Industri Pertanian

“Jika melihat regulasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mereka sudah mencapai batas, sehingga diperlukan penambahan modal dasar sebesar Rp 1,6 triliun,” kata Aziz.

Aziz berharap, perubahan raperda ini dapat meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam memperkuat kapasitas. Termasuk memperluas akses permodalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asal daerah.

“Perubahan bentuk hukum dan penambahan modal ini kami harap dapat membantu UMKM dan koperasi dalam penjaminan pembiayaan,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Polresta Sumenep Sikapi Pengaduan Dugaan Permintaan Uang Rp100 Juta dalam Penanganan Perkara Narkotika

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com. SUMENEP – JATIM | Polresta Sumenep menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp100 juta oleh oknum anggota Polsek Gapura dalam penanganan perkara narkotika. Pengaduan tersebut menjadi perhatian serius dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Polresta Sumenep telah melakukan klarifikasi terhadap pihak yang mengadukan (Korban) serta …

Polsek Talango Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dua Pria Diamankan

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com SUMENEP – JATIM | Unit Reskrim Polsek Talango, Polresta Sumenep, mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 18.15 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial R (37) dan H (28). Keduanya diamankan di lokasi berbeda setelah petugas melakukan …

x
x