Home / Megapolitan / Hukum / Politik

Senin, 15 Agustus 2022 - 21:08 WIB

Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Disetujui Bapemperda DPRD DKI

Nasionalpos.com, Jakarta– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Senin (15/8), menyetujui usulan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Persetujuan ini menindaklanjuti usulan yang diajukan pihak Eksekutif pada Rapat Paripurna, 1 Agustus lalu.

Selain Perda Nomor 1 Tahun 2014 dalam kesempatan ini pihaknya juga menyepakati pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara. Serta menetapkan payung hukum baru berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP), demikian disampaikan Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan.

Baca Juga  Johannes Susanto YB0FVV Ketua ORLOK Jakarta Barat Terpilih masa bakti 2022-2025, Bertekad ORARI Lokal Jakbar Semakin Berkonstribusi

Menurut Pantas, pencabutan dua perda dan penetapan pergub ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa  peraturan tata ruang dan zonasi diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Detail amanat itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Pencabutan perda ini akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Kemudian, diteruskan dengan rapat paripurna yang akan dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus),” tuturnya.

Dia berharap, dengan pencabutan perda dan diterapkannya pergub ini, layanan kepada masyarakat bisa berkelanjutan dan konflik antar hukum bisa terhindari.

Baca Juga  Mantan Penyidik KPK Akan Lengkapi Data MAKI Soal kasus Wakil ketua KPK

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto menjelaskan, Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) ini terdiri dari 231 pasal. Secara utuh, pergub ini sudah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sesuai kriteria yang telah diberikan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Diharapkan dengan dicabut perda dan disetujui pergub ini, layanan terhadap masyarakat dapat segera dijalankan sesuai undang undang yang berlaku,” tandasnya.

 

Share :

Baca Juga

PKS

Politik

Ini 9 Capres/Cawapres PKS
Papua Barat

Headline

KontraS : Harusnya Jokowi Minta Maaf Kepada Masyarakat Papua
anis

Megapolitan

Fordim Jakarta: Gubernur Jangan Salah Pilih Pemimpin Pendidikan di Jakarta
Maria Pauline Lomuwa

Headline

Sukses Bekuk Maria Lumowa, Soal Joko Tjandra Masih Dikaji
walikota jakut 696x486

Megapolitan

Syamsuddin Lologau di desak mundur oleh JPM
Heri

Nasional

DPR Ingat kan Pemerintah Jaga stok Pangan di Bulan Ramadhan
M. Kece 2

Headline

Polisi Tegaskan Dugaan Penganiayaan Terhadap Kece Tersangka Penistaan Agama, Tak Hambat Kasusnya
New Picture

Megapolitan

Amir Hamzah : Hentikan Polemik Pergub No.58 Tahun 2018