Serangan ke Istana di Era Perang Algoritma

Oleh: Ridwan Umar

(DIrektur Lemtera Keadilan Indonesia – LAKI) 

NasionalPos.Com, Jakarta – Dalam politik modern, karakter tidak lagi dibunuh dengan peluru.
Ia dibunuh dengan persepsi.

Isu tentang dugaan penyimpangan seksual yang diarahkan kepada Letkol Teddy sebetulnya tidak bisa dibaca hanya sebagai gosip personal. Terlalu naif jika melihatnya sekadar urusan privat seorang pejabat negara. Dalam lanskap kekuasaan hari ini, isu personal sering kali merupakan instrumen politik—alat untuk mengguncang legitimasi tanpa harus menyerang secara terbuka.

Dan publik perlu memahami satu hal penting:
dalam politik, menyerang orang dekat penguasa sering lebih efektif daripada menyerang penguasanya langsung.

Posisi Teddy bukan posisi biasa. Ia berada sangat dekat dengan pusat kendali kekuasaan Prabowo Subianto. Kedekatan itu melahirkan pengaruh, akses, dan kepercayaan. Maka ketika muncul isu yang menyasar kehidupan personalnya, yang sedang diuji bukan hanya reputasi Teddy—tetapi juga soliditas lingkar inti kekuasaan di sekitar Presiden.

Inilah pola klasik perang persepsi.

Karakter diserang bukan untuk membuktikan kebenaran, melainkan untuk menciptakan keraguan. Tidak perlu ada vonis. Tidak perlu ada bukti kuat. Dalam era digital, cukup ada narasi yang terus diulang, lalu opini publik akan bekerja sendiri membentuk stigma.

Fitnah modern tidak lagi membutuhkan fakta penuh.
Ia hanya membutuhkan algoritma.

Yang membuat situasi menjadi lebih serius adalah karena isu moral dan seksualitas masih sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Begitu isu dilempar ke ruang publik, emosi akan bergerak lebih cepat daripada akal sehat. Orang tidak lagi sibuk mencari validitas, melainkan memilih posisi: percaya atau membela.

Di titik itu, substansi negara mulai tenggelam.

Publik tidak lagi membahas efektivitas kebijakan, arah ekonomi, konsolidasi pemerintahan, atau tantangan geopolitik. Energi bangsa habis untuk mengonsumsi drama personal elite. Politik akhirnya berubah menjadi industri distraksi.

Dan dalam banyak kasus, distraksi adalah alat kekuasaan yang paling murah sekaligus paling efektif.

Bukan berarti pejabat publik tidak boleh dikritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Tetapi demokrasi juga akan rusak jika ruang publik dipenuhi operasi persepsi yang menjadikan kehidupan pribadi sebagai senjata pembunuhan karakter tanpa dasar yang jelas.

Karena jika standar politik dibangun di atas rumor, maka tidak akan ada pejabat yang benar-benar aman. Hari ini Teddy, besok siapa pun bisa menjadi target.

Yang lebih berbahaya lagi: ketika publik mulai menikmati penghancuran karakter sebagai hiburan politik.

Sebab bangsa yang terlalu sibuk mengurusi ranjang elite biasanya terlambat menyadari apa yang sedang terjadi di meja kekuasaan.

Dan sering kali, ketika publik sadar sedang dialihkan, keputusan-keputusan strategis sudah terlanjur dibuat tanpa pengawasan yang sehat. (X)