Home » Headline » Dishub Tegaskan Layanan Bus Transjakarta Terapkan SPM

Dishub Tegaskan Layanan Bus Transjakarta Terapkan SPM

dito 20 Sep 2023 253

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyepakati anggaran subsidi untuk tiket bus Transjakarta turun sekitar Rp 336 miliar.

Meski demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, operasional bus Transjakarta akan tetap optimal mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Syafrin menjelaskan, penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tidak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

“Sudah ada SPM di Transjakarta, tetap sesuai Rencana Kerja Angggaran (RKA) 2023. Tidak ada yang berubah,” ujarnya, Rabu 20/9/2023.

Syafrin menjelaskan, terkait penyesuaian anggaran PT Transjakarta diminta bisa melakukan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan atau profit yang diperoleh.

Baca Juga :  Anthony Engelen Pastikan Tetap Tanding di HSS Series 5 Jakarta

“Semula margin sekitar 10 persen, itu yang diturunkan,” terangnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Syafrin, sangat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang murah, aman, nyaman dan menyenangkan.

“Saya kira penyesuaian ini sudah melalui pertimbangan yang komprehensif. Prinsipnya, semua moda transportasi yang dikelola BUMD DKI Jakarta akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x